JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengapresiasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mulai dijalankan di sejumlah daerah. Program tersebut dinilai strategis untuk memperbaiki kualitas gizi pada masa awal kehidupan.
Menurut Netty, pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan berperan penting dalam menentukan kesehatan dan tumbuh kembang anak pada masa mendatang. Karena itu, sasaran program MBG dinilai sudah tepat.
“Intervensi gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat menentukan kualitas generasi ke depan,” kata Netty di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Ia menilai pelibatan posyandu, kader kesehatan, dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam distribusi MBG merupakan pendekatan yang efektif karena dekat dengan masyarakat dan memiliki basis kepercayaan di tingkat desa. Mekanisme pengantaran langsung ke rumah bagi penerima manfaat dengan keterbatasan mobilitas juga dinilai membantu memastikan bantuan tepat sasaran.
“Peran kader dan bidan di lapangan sangat krusial untuk memastikan program ini berjalan dan diterima oleh kelompok sasaran,” ujarnya.
Dari sisi mutu gizi, Netty menekankan pentingnya penyusunan menu MBG yang benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan ibu dan balita. Ia menyambut masukan para ahli gizi yang mendorong agar menu MBG tidak mengandalkan makanan ultra-olahan (ultra-processed food), melainkan mengutamakan makanan segar dan bergizi seimbang.
“Masukan para ahli perlu menjadi bahan penyempurnaan. Prinsipnya, makanan yang diberikan harus aman, bergizi, dan sesuai kebutuhan kelompok sasaran,” kata Netty.
Ia juga mendorong pemanfaatan pangan lokal dalam menu MBG. Menurutnya, sumber protein lokal seperti ikan, telur, dan bahan pangan khas daerah berpotensi meningkatkan kualitas gizi sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
“Pangan lokal kita kaya gizi dan relatif mudah diawasi mutunya. Pemanfaatannya juga dapat memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.
Meski demikian, Netty mengingatkan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan program. Masukan dari masyarakat terkait variasi menu, cita rasa makanan yang kurang sesuai untuk balita, hingga potensi sisa makanan perlu menjadi perhatian pemerintah.
“Masukan dari penerima manfaat justru penting agar program ini terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan,” katanya.
Netty juga menyoroti meningkatnya beban kerja kader pendamping seiring pelaksanaan MBG. Ia mendorong pemerintah memberikan dukungan yang memadai, baik melalui pelatihan, penguatan kapasitas, maupun bentuk apresiasi lainnya.
“Kader menjalankan distribusi, pencatatan, hingga pelaporan. Dukungan yang cukup akan menjaga kualitas pelaksanaan dan keberlanjutan program,” ujarnya.
Menurut Netty, MBG merupakan program berskala besar dengan dampak jangka panjang. Karena itu, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah serta evaluasi yang konsisten menjadi kunci keberhasilannya.
“Dengan pendampingan dan evaluasi yang berkelanjutan, manfaat program ini diharapkan benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
