Seusai shalat tahajud, ketika rumah telah sunyi dan hanya suara detak jam dinding yang menemani, saya duduk di kursi rotan favorit. Pikiran melayang pada peta dunia yang dahulu sering saya gelar di ruang operasi PBB yaitu garis-garis batas negara, titik-titik konflik, panah-panah pergerakan pasukan. Kini peta itu berganti menjadi grafik harga minyak, kurva inflasi, serta angka utang negara yang terus merangkak naik.
Saya menulis bukan sebagai pengamat, bukan pula sebagai politisi. Saya menulis sebagai seorang yang pernah bersumpah menjaga keutuhan negeri, dan di malam yang sunyi ini, hanya kegelisahan yang tersisa.
Dunia memang sedang tidak baik-baik saja.
Perang di Ukraina telah memasuki tahun keempat. Konflik di Jalur Gaza meluas hingga ke Laut Merah, mengganggu jalur perdagangan utama dunia. Harga minyak mentah Brent melonjak seperti detak jantung pasien dalam perawatan intensif. Di tengah situasi itu, Indonesia sebagai negara yang masih mengimpor BBM, kembali dihadapkan pada pilihan klasik yang tak pernah usai yakni menaikkan harga BBM nonsubsidi atau membiarkan APBN tergerus oleh subsidi yang membengkak.
Pilihan itu sederhana dalam rumus matematika, tetapi rumit dalam politik dan menyakitkan dalam realitas sosial.
Jika pemerintah menaikkan harga, rakyat kecil yang akan terlebih dahulu menjerit. Petani di Jawa Tengah yang telah kewalahan oleh mahalnya pupuk, pedagang kecil di pasar tradisional dengan modal terbatas, serta nelayan yang setiap hari bergantung pada bensin akan menjadi korban pertama dari inflasi yang merambat ke berbagai kebutuhan pokok. Lalu muncul protes mulai dari spanduk yang dibentangkan, mimbar jalanan didirikan, dan di ujung gelombang yang tak terkelola, bisa saja terdengar teriakan yang lebih keras yaitu pemakzulan.
Di sisi lain, jika harga ditahan dan subsidi dibiarkan membengkak, APBN berisiko jebol. Defisit melebar, utang bertumpuk, dan dalam dua hingga tiga tahun ke depan, Indonesia bisa memasuki fase fiscal stress yang tak kalah berbahaya dibandingkan gelombang demonstrasi. Bantuan sosial yang selama ini menjadi jaring pengaman justru terancam dipangkas. Ironisnya, mempertahankan harga murah bisa melemahkan kemampuan negara melindungi kelompok rentan.
Inilah lingkaran setan yang tak pernah benar-benar dimenangkan siapa pun.
Saya teringat pengalaman dalam misi PBB di negara yang dilanda konflik berkepanjangan. Di sana kami belajar satu hal sederhana bahwa stabilitas tidak pernah dibangun di atas perut yang kosong. Rakyat yang tak mampu membeli beras dan minyak goreng adalah lahan paling subur bagi kekacauan. Di pos pengamatan, harga bahan pokok selalu menjadi indikator utama early warning system. Sebab lonjakan harga sering kali jauh lebih eksplosif daripada perbedaan ideologi.
Indonesia hari ini membutuhkan sistem peringatan dini yang bukan hanya mendeteksi potensi gejolak, tetapi juga mampu memberi arah pencegahan.
Babinsa dan Bhabinkamtibmas dapat menjadi mata dan telinga negara hingga ke tingkat desa dengan melaporkan bukan hanya keamanan, tetapi juga harga, stok, dan sentimen publik. Ini bukan militerisasi ruang sipil, melainkan bentuk koordinasi sipil-militer yang telah lama menjadi praktik baik dalam manajemen krisis, baik di dalam negeri maupun dalam misi internasional.
Yang membedakan situasi saat ini dari krisis BBM sebelumnya adalah ketidakpastian durasi. Dulu, lonjakan harga minyak masih dapat diperkirakan akan mereda dalam hitungan bulan atau satu-dua tahun. Kini, perang di Ukraina dan Timur Tengah menunjukkan kecenderungan menjadi konflik panjang yang struktural. Sanksi ekonomi, pergeseran rantai pasok energi global, dan fragmentasi geopolitik telah menjelma menjadi kenormalan baru.
Pemerintah tak lagi bisa berpikir dalam kerangka jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah kebijakan struktural yaitu mempercepat pembangunan kilang agar ketergantungan pada impor BBM jadi berkurang, memperkuat transisi energi secara sungguh-sungguh, serta membangun cadangan pangan dan energi nasional yang lebih tangguh.
Semua itu memerlukan waktu, investasi besar, dan yang terpenting, kepemimpinan yang berani mengambil keputusan tidak populer dengan perhitungan matang.
Jika pemerintah pada akhirnya memutuskan menaikkan harga, ada tiga syarat yang tak boleh ditawar.
Pertama, kenaikan harus dilakukan bertahap dan terukur, bukan dengan cara kejut yang memicu kepanikan. Jadwal yang jelas memberi ruang bagi masyarakat untuk beradaptasi sekaligus memungkinkan pemerintah meredam gejolak sejak dini.
Kedua, bantuan langsung tunai dan subsidi tepat sasaran harus disiapkan dengan data yang bersih. Ini bukan perkara mudah, mengingat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masih menyisakan banyak persoalan. Namun, pemerintah setidaknya harus mampu memastikan bantuan benar-benar sampai kepada petani, pedagang kecil, dan keluarga miskin, bukan menguap di tengah jalan.
Ketiga, komunikasi publik harus jujur, transparan, dan tidak menggurui. Rakyat Indonesia cukup dewasa untuk memahami bahwa konflik global berdampak pada harga BBM di dalam negeri. Yang tidak dapat diterima adalah ketika pemerintah terkesan menutup-nutupi fakta atau menyampaikan alasan yang tidak masuk akal. Kepercayaan publik adalah modal politik paling mahal yang sekali hilang, sulit dipulihkan.
Sebaliknya, jika pemerintah memilih menahan harga dengan subsidi yang terus membengkak, harus disadari bahwa itu sekadar menunda masalah, bukan menyelesaikannya. Setiap bulan subsidi yang membesar adalah utang yang ditagihkan kepada masa depan. Pilihan ini menuntut adanya exit strategy yang jelas, bukan sekadar berlindung di balik popularitas sesaat.
Saya tidak bermaksud menggurui. Saya hanyalah seorang pensiunan yang, seusai tahajud, duduk merenung dalam keheningan. Merenung karena melihat negeri ini seakan berjalan di atas tali tipis, di antara dua jurang yang sama dalamnya.
Di satu sisi, jurang ketidakadilan sosial. Di sisi lain, jurang kebangkrutan fiskal. Jatuh ke salah satunya, sama-sama membawa petaka.
Saya percaya para pemimpin negeri ini memahami pilihan-pilihan yang ada. Mereka memiliki tim ahli, data, dan pengalaman dari berbagai krisis sebelumnya. Pertanyaannya sekarang apakah ada cukup keberanian untuk memilih yang benar meski tidak populer?
Dan apakah ada cukup ketulusan untuk memastikan bahwa mereka yang paling lemah dalam struktur sosial tidak menjadi korban dari keputusan tersebut?
Sebagai seseorang yang pernah mengemban tugas menjaga perdamaian di negeri orang, saya memahami bahwa perdamaian sejati tidak pernah berdiri di atas penderitaan rakyatnya sendiri.
Perdamaian sejati tumbuh ketika negara hadir melindungi mereka yang paling rentan, terutama ketika dunia sedang tidak baik-baik saja.
Dalam hening malam ini, setelah munajat panjang, saya berdoa semoga negeri ini diberi kekuatan melewati badai tanpa kehilangan wajah kemanusiaannya.
Semoga mereka yang memegang kendali negeri ini selalu ingat, amanah terbesar adalah memastikan rakyat kecil tidak kehilangan harapan.
Karena bukan gedung DPR atau angka pertumbuhan ekonomi yang akan dikenang sejarah, melainkan bagaimana sebuah bangsa memperlakukan warganya yang paling lemah ketika badai datang.(*)
MAYJEN TNI (PURN) FULAD
Penasihat Militer Republik Indonesia untuk PBB di New York periode 2017-2019
