BARITO TIMUR – Berdasarkan data Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah per Senin, 11 Mei 2020, sedikitnya ada 9 orang yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19 dimana rinciannya 4 Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sebanyak 2 orang, 1 orang meninggal dunia dan 1 orang sembuh.
Merujuk dari sebaran ODP dan PDP Covid-19 di Kabupaten Barito Timur ini, sudah barang tentu membuat masyarakat khawatir dan cemas terhadap pandemi yang telah merenggut banyak korban jiwa ini.
Sebagian warga juga menilai bahwa ini menunjukan lambannya Pemerintah Kabupaten dalam menangani pandemi Covid-19 di Barito Timur ini secara serius. Mirisnya seorang warga mengatakan kalau Pemkab selama ini hanya bisa memberikan imbauan ketimbang melakukan langkah pencegahan.
“Penyebaran wabah virus Covid-19 atau Corona sudah sangat serius. Jumlah korban terus bertambah, terakhir jumlah orang yang positif wabah Covid 19 sudah mencapai 9 Orang” ucap Yandi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu (13/5/2020).
Yandi menuturkan, penanganan dan pencegahan Covid-19 belum juga menunjukkan perhatian serius kepada masyarakat, terbukti belum maksimalnya pengadaan Alat Pelindung Diri (APD).
Padahal menurut Yandi, Bupati Bartim pernah mengatakan di media, bahwa Pemkab Barito Timur telah menyiapkan anggaran sebesar 2 Miliar dari dana tak terduga dan diantaranya dipergunakan untuk membeli alat perlengkapan kesehatan medis.
“Lemahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap kebijakan anggaran dan penggunaan anggaran juga menjadi momok persoalan hingga terpangkasnya Dana Alokasi Umum (DAU) oleh Pemerintah Pusat. Ini menunjukkan ketidakmampuan Bupati Barito Timur dalam rangka pengelolaan keuangan daerah untuk penanganan Covid-19 ini secara benar dan baik,” papar Yandi.
Yang juga menjadi pertanyaan besar, Pemkab Bartim menurut Yandi mengapa hanya banyak melakukan pencitraan dengan menyampaian pengumuman bahwa ada anggaran khusus untuk penanganan Covid-19, namun pada kenyataannya hingga kini belum jelas realisasinya.
“Saat ini masyarakat terus dihantui perasaan ketakutan dan gelisah karena jumlah penderita yang terus bertambah setiap harinya, sementara langkah pemerintah kabupaten belum terlihat nyata. Pemkab hanya banyak melakukan kegiatan pencitraan dan pengumuman besaran anggaran yang akan dikeluarkan dalam hal penanganan, tapi lemah dalam tindakan. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan pemkab membaca dampak sosial kemasyarakatan dan lambatnya dalam tindakan,” tegas Yandi.
Yandi juga menyesalkan belum dilakukanya rapid test secara masif terhadap masyarakat dan tenaga medis yang bertugas. Menurutnya, penggunaan APD oleh tenaga medis belum memenuhi standar WHO akibat keterbatasan barang. Hal tersebut menurutnya, diperparah dengan adanya masalah insentif bagi tenaga medis yang bertugas belum diberikan.
“Padahal mereka merupakan garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Begitu juga dengan petugas jaga di pos-pos pengawasan sampai saat ini tidak diberikan honor ataupun uang makan dan vitamin, dan dampaknya semangat kerja mereka menurun,” ujarnya dengan nada kecewa.
Tak hanya itu saja, Yandi juga mempertanyakan keseriusan Pemkab dalam pengadaan sejumlah pos pengawasan kesehatan di wilayah Barito Timur. Menurutnya Bupati serta jajarannya hanya membangun tiga pos cek poin dari lima yang direncanakan.
“Lima pos pengawasan yang diberi nama Banyulandas yang ada di Desa Banualima, Desa Bambulung, Desa Raren batuah, Desa Pajuepat dan Desa Bentot untuk cek kesehatan masyarakat serta orang yang masuk wilayah Barito Timur, sampai surat terbuka yang kita posting pos Pajuepat dan pos Bentot sebagai pintu gerbang masuk dari Kalimantan Selatan belum ada sama sekali. Yang ada hanya 3 pos itupun tidak begitu aktif 1X24 jam,” pungkas Yadi.
(bti)
