Jakarta, – Analis politik senior, Dr. Rahman Sabon Nama mengingatkan DPR RI dan rakyat Indonesia, agar tidak memandang kunjungan Prabowo Subianto ke Beijing RRC atas undangan Presiden Xi Jinping sebagai kunjungan kenegaraan yang lumrah.
Kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo ke negara berhaluan komunis itu berlangsung di Beijing, Ibukota RRC, pada 30 Maret hingga 2 April 2024, yang dilansir media RRC sebagai kunjungan presiden Indonesia terpilih 2024-2029.
Pada media ini, Rahman mengatakan bahwa undangan Xi Jinping kepada Menhan Prabowo selaku presiden Indonesia terpilih memaknai ‘cawe-cawe’ Presiden China komunis itu mengintervensi politik dalam negeri Indonesia, dimana Prabowo belum ditetapkan secara legal konstitusional, bahkan di tengah keberlangsungan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi Indonesia.
Menurut alumnus Lemhanas RI ini, campur tangan pemimpin tertinggi China komunis, RRC, itu akan sangat membahayakan kedaulatan Indonesia, terutama terkait gejolak geopolitik Indonesia-RRC di wilayah Laut Natuna Utara d/h Laut Cina Selatan.
Karena itu, kata Rahman, sepatutnya Prabowo tidak harus bereuforia untuk memenuhi undangan Xi Jinping itu, jikalau penyebutan dirinya sebagai presiden terpilih, terkecuali diundang berkunjung selaku Menteri Pertahanan RI.
Kehadiran Prabowo memenuhi undangan Xi Jinping itu, menurut Rahman yang merupakan wareng (cucu buyut) Pahlawan Adipati Kapitan Lingga Ratu Loly, Prabowo sudah terjebak dalam upaya hegemoni China komunis untuk urusan politik dalam negeri Indonesia dengan memanfaatkan kerawanan permasalahan Pemilu 2024 di tengah gelombang protes pembatalan Pemilu Curang.
Rahman mengatakan bahwa senyatanya, ada keterlibatan negara China yang berhaluan komunis itu atas intervensi proses Pemilu 2024. Tetapi kenapa Prabowo sepertinya tidak memiliki jiwa kenegarawanan maupun sikap konstitusionalis, sehingga mau bertandang sebagai presiden terpilih memenuhi undangan Xi Jinping.
“Tindakan itu telah mencoreng nama besar ketokohannya dan reputasinya sebagai prajurit TNI yang taat aturan. Tindakan ini juga mencitrakan bahwa belum berkuasa saja tidak patuh terhadap konstitusi apalagi kalau sudah berkuasa,” ujar Rahman.
Menurutnya, Prabowo bisa dinilai sebagai pengkhianat bangsa lantaran belum resmi sebagai presiden, namun terlihat seperti menyeret Indonesia menjadi koloni baru China.
“Gelagat ini terindikasi dari pengakuan China atas kemenangan Prabowo lewat hasil Quick Count dari lembaga survei dan Sirekap bermasalah KPU,” ujar Rahman, Sabtu (6/4/2024).
Oleh karenanya, Rahman yang juga Ketua Umum PDKN (Partai Daulat Kerajaan Nusantara) — Parpol nonkontestan Pemilu 2024— mengajak rekannya para raja/sultan dan pemangku adat se Nusantara untuk mewaspadai pertemuan Prabowo Subianto dan Xi Jinping.
“Ini merupakan tantangan riil bagi rakyat dan bangsa Indonesia atas campur tangan China dalam urusan politik dalam negeri terkait Pemilu 2024 dengan mengakui Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih,” katanya.
Kepentingan China atas Asset Collateral Kerajaan Nusantara
Lebih jauh, Rahman mengatakan bahwa informasi yang diketahuinya bahwa oligarki WNI China berperan besar dengan negara leluhurnya, China daratan, yang diduga ada kaitannya dengan dana amanah dan collateral kerajaan Nusantara yang selama ini digunakan oleh 131 negara di dunia. Dan China, merupakan salah satu negara pengutang terbesar atas penggunaan collateral kesultanan dan kerajaan Nusantara Indonesia yang masa berlakunya akan berakhir.
Maka, menurut Rahman, misi besar Xi Jinping mengakui Prabowo sebagai presiden terpilih adalah ingin menggunakan tangan Prabowo agar dapat menguasai dana amanah dan untuk bisa memperpanjang collateral kerajaan Nusantara Indonesia yang digunakan sebagai garansi peredaran mata uang yuan.
Misi besar Xi Jinping ihwal collateral kerajaan Nusantara itu, jelas Rahman, terungkap dibalik selisih paham dirinya dengan rekannya pemegang collateral dan dana amanah dari kerajaan Mataram Kuno. Sang rekan tersebut berpandangan bahwa Prabowo lah yang diharapkan sebagai pembuka jalan bagi para pemegang dana amanah dinasti untuk pencairan collateral dan dana amanah kerajaan Nusantara.
Namun kepada rekannya, Rahman menjelaskan dengan pertanyaan prinsipil: Kenapa pemegang collateral tidak sadar bahwa Indonesia sudah dikuasai China melalui pengerahan imigran asal China daratan sebagai TKA ke Indonesia yang masif diduga sebagai Tentara Merah China dan tiap hari bergelombang menggunakan maskapai swasta ternama masuk ke berbagai wilayah Indonesia.
Rahman pun memberi pemahaman analisis kepada rekannya itu, bahwa tujuan politik jangka panjang pemerintahan Xi Jinping adalah: Imigran China ke Indonesia berkedok TKA akan dijadikan WNI, tidak akan kembali lagi ke China dengan tujuan strategis yaitu mengimbangi populasi pribumi Indonesia dalam perebutan kekuasaan presiden dan kepala daerah.
Buntut dari tujuan strategis China itu, menurut Rahman kepada sang rekan, adalah untuk kepentingan hegemoni China atas Indonesia, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan.
“Itulah poin-poin penting yang saya sampaikan kepada rekan saya pemegang collateral kerajaan Nusantara sebagai langkah ikhtiar dan kewaspadaan menyelamatkan negeri ini, NKRI, dari hegemoni dan pencamplokan oleh China komunis,” pungkas Rahman Sabon Nama pria asal pulau Adonara NTT itu.
(bm/rafel)
