Tuesday, April 16, 2024
HomePolitikaBukan LBP Melainkan Jokowi-JK Yang Harus Mundur

Bukan LBP Melainkan Jokowi-JK Yang Harus Mundur

Jokowi-JK Saat Mengikuti Acara Debat Capres-Cawapres di Jakarta, Senin (9/6/2014). (Foto: Herudin/Tribbunnews)
Jokowi-JK Saat Mengikuti Acara Debat Capres-Cawapres di Jakarta, Senin (9/6/2014). (Foto: Herudin/Tribbunnews)

 

JAKARTA – Mega skandal Freeport bukan saja terkait akumulasi ratusan ribu triliun rupiah aset Indonesia, lebih dari itu, telah melecehkan harga diri, martabat dan kedaulatan bangsa dan negara RI. Harus segera dituntaskan hingga ke akar-akarnya. Demikian dijelaskan Ketua Umum Presidium Sekber Indonesia Berdaulat, Ali Mahsun kepada tim cakrawarta.com di Jakarta, Senin (7/11).

Tetapi Ali memiliki penilaian lain terkait banyaknya pihak yang mendesak Menkopolhukam, Luhut Binsar Panjaitan (LBP), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said (SS) segera mundur dari Kabinet Kerja Jokowi-JK terkait mega skandal Freeport atau tuntutan agar Setya Novanto (SN) segera meletakkan jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Baginya yang seharusnya mundur adalah Jokowi-JK selaku pemimpin kabinet.

“Tuntutan tersebut adalah wajar dan objektif, namun belum menyentuh akar dan penyebab utama terjadinya mega skandal Freeport. Masak iya sih LBP, SS atau Darmo sekalipun (jika terbukti terlibat), bertindak tanpa sepengetahuan atau sepersetujuan Presiden dan atau Wapres? Kan soal perpanjangan kontrak karya PT Freeport dibahas dalam rapat kabinet. Bahkan Jim Bob pemilik Freeport telah bertemu Presiden dan Menteri ESDM telah mengirimkan surat secara resmi,” papar Ali Mahsun.

Bahkan menurut Ali, SN bukanlah politisi karbitan melainkan politisi gaek yang tidak serta merta mencatut atau atas namakan Presiden atau Wapres tanpa melalui sebuah ‘lorong panjang mega skandal Freeport’ terlebih dahulu.

“Oleh karena itu, bukan LBP, SS, SN, melainkan Jokowi-JK yang harus segera mengundurkan diri tanpa harus menunggu proses politik atau hukum,” tegas tokoh yang juga Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia (APKLI) itu.

Jokowi-JK menurut Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI periode 1995 – 1998 itu dikarenakan keduanya lemah secara leadership dan membuktikan tidak mampu menjadi nakhoda kapal bernama Indonesia.

“Mega Skandal Freeport adalah soal harga diri, martabat dan kedaulatan bangsa yang gagal dijaga dan dipertahankan oleh Presiden dan Wapres. Terlibat atau tidak terlibat Jokowi-JK harus segera mengundurkan diri,” pungkas Ali.

(am/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular