Wednesday, May 22, 2024
HomePolitikaGEPRINDO : Siapa yang perintah MRC dan SN bertemu Dirut Freeport?

GEPRINDO : Siapa yang perintah MRC dan SN bertemu Dirut Freeport?

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak.
Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak.

JAKARTA – Dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI hari ini, Senin (7/11) yang memanggil Setya Novanto (SN) sebagai terlapor, MKD harus benar-benar fokus untuk mengungkap siapakah sebenarnya yang memerintahkan M. Reza Chalid (MRC) dan Setya Novanto untuk bertemu dengan Direktur Utama PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsuddin. Demikian dijelaskan Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak kepada tim cakrawarta.com melalui sambungan telepon, Senin (7/11).

“Dalam rekaman pembicaraan terucap bahwa pertemuan di Pacific Place adalah atas dasar pertemuan sebelumnya antara  SN, Luhut dan Presiden di Surabaya. Apakah benar demikian? ‎Apakah benar Luhut dan Jokowi terlibat? Atau itu semua hanya ucapan bohong dari Reza Chalid dan Setya Novanto saja?,” ujar Bastian dengan nada retoris.

Menurut Bastian, pihaknya juga mendorong agar MKD juga mempertanyakan mengenai peran Darmo yang juga disebut dalam rekaman. Karena Sudirman Said (SS) sebagai pihak yang melaporkan SN ke MKD, pernah mengatakan dalam wawancara dengan Najwa Shihab di salah satu televisi swasta nasional. Sudirman Said pernah mengatakan “kalau Darmo tukang ojek, tidak mungkin ia bisa memanggil petinggi freeport berkali-kali”.

“Seberapa pentingkah peran Darmo? Apalagi dalam rekaman terdengar Darmo sangat dipercaya oleh Jokowi. Ini perlu diperjelas,” imbuh Bastian.


Bastian menambahkan, pada 2 Juli 2015 telah terjadi pertemuan antara Presiden Jokowi, Sudirman Said, Maroef Syamsudin, Jim Bob, sehingga dirinya curiga apakah pertemuan itu adalah sebagai tindak lanjut dari pertemuan 8 Juni 2015 di Pacific Place.

“Kasus Mega Skandal Freeport harus dibuka selebar-lebarnya kepada publik agar mengetahui kondisi sebenarnya kelakuan para elite yang ternyata tidak memikirkan kepentingan bangsa dan negara, melainkan lebih mementingkan kepentingan individu dan kelompok,” tegasnya.

Bastian menyimpulkan bahwa Indonesia milik 250 juta jiwa sehingga sudah seharusnya dipimpin oleh seorang yang berjiwa patriot dan seorang bangsawan dimana benar-benar mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, bukannya dipimpin oleh pedagang-pedagang yang mencari keuntungan sebesar-besarnya.‎

(bps/bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular