Berita Terpercaya Tajam Terkini

Benarkah NU Ambigu dalam Berpolitik Praktis?

0

 

Ambiguitas atau ketaksaan informasi, dalam kata-kata, gambar, atau media lain, adalah kemampuan mengekspresikan lebih dari satu penafsiran.

Ambiguitas menurut kamus bahasa Indonesia, adalah, umumnya berbeda dengan ketidakjelasan. Dalam ambiguitas, penafsiran spesifik dan berbeda dapat muncul (meski beberapa di antaranya tidak tampak jelas), sementara informasi yang tidak jelas sulit menghasilkan penafsiran apapun pada tingkat spesifikasi yang diinginkan.

Itulah arti kata ambigu yang sekarang dilontarkan kepada Menteri Agama RI yang baru saja dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

“Nahdlatul Ulama (NU) selalu ambigu dan cenderung tidak konsisten demi kepentingan politik praktis…,” ujar salah seorang dosen di Universitas Andalas, Padang berkomentar kepada saya.

Jika melihat sejarah NU berpolitik praktis, yang dikutip dari berbagai sumber, yaitu dimulai pada tahun 1952, tepatnya April 1952 NU telah membuat keputusan yang bagi mereka adalah keputusan terbaik: berpisah dengan Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Artinya NU akan menjadi partai sendiri di kancah politik nasional.

Banyak orang Islam dari golongan yang lazim disebut “modernis” meragukan keputusan itu. Mereka menyangsikan kemampuan orang-orang NU, yang biasa disebut sebagai kaum “tradisionalis”, menjalankan partai politik sendiri.

Faksi modernis di Masyumi bertanya, apakah NU punya sumber daya manusia untuk maju dalam percaturan politik. Tokoh NU waktu itu, K.H. Wahab Hasbullah, tidak mau ambil pusing soal itu.

“Jika saya membeli sebuah mobil baru, maka penjual biasanya tidak akan bertanya apakah saya bisa mengendarai mobil atau tidak,” kata Wahab seperti dikutip Greg Fealy dalam “Tradisionalisme Radikal; Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara (1997).”

“Pertanyaan seperti itu tidaklah diperlukan karena jika saya tidak dapat mengendarai mobil maka saya bisa saja memasang iklan supir. Tentu saja, akan segera terdapat antrian panjang calon-calon supir di depan rumah saya” (hlm. 38).

Para petinggi NU sebenarnya tidak begitu yakin akan nasib mereka dalam Pemilu 1955, tapi NU seperti kejatuhan bintang dari langit. NU mendapat banyak sekali suara dan menduduki posisi ketiga pemenang pemilu, bahkan jauh mengungguli partainya Sutan Sjahrir, Partai Sosialis Indonesia (PSI).

“Suara terbanyak NU diperoleh di pulau Jawa,” tulis Andree Feillard dalam “NU vis-a-vis Negara” (1999: 49).

Kursi NU di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti dicatat Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967 (2012: 199), “melonjak dari 8 menjadi 45, atau naik sebesar 462 persen.” Di badan Konstituante, NU berhasil menempatkan 91 wakilnya.

Meski perolehan suaranya lebih kecil dari Masyumi, NU bernasib lebih beruntung daripada bekas induknya itu. Jika kursi NU naik dari 8 ke 45, maka Masyumi hanya naik dari 44 ke 57. Dengan perolehan tersebut, NU bisa berpesta merayakan kemenangan yang tidak mereka sangka.

NU lalu kelabakan mencari orang untuk mengisi kursi-kursi yang mereka dapat dalam Pemilu 1955. Akhirnya analogi Wahab soal mobil dan supir pun benar-benar dilakukan. “NU mengajak sejumlah orang luar untuk mewakilinya di parlemen,” tulis Martin van Bruinessen dalam “NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru” (1994: 69).

Diantara orang-orang luar yang pernah diajak bergerak bersama NU adalah: Prof. Sunarjo (yang belakangan pernah jadi Menteri Perdagangan), Mr. Sunarjo (orang departemen Luar Negeri), Burhanuddin (Menteri Keuangan dalam kabinet Ali), Jamaluddin Malik (produser film), serta Asrul Sani dan Usmar Ismail (keduanya sutradara film). Dua orang Tionghoa, Tan Kiem Liong dan Tan Eng Hoang, bahkan diajak bergabung dengan NU.

Jika catatan-catatan ini disandingkan dengan Skripsi saya di Program Kekhususan Hukum Hubungan Negara dan Masuarakat (PK V) FHUI berjudul: ” Pembubaran Partai Politik Menurut Konstitusi Baru Republik Indonesia,” pada halaman 51, saya menjelaskan kemenangan NU di Pemilu 1955, di mana pemilu waktu itu diikuti 172 partai politik, yaitu: Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh 22 persen suara, Masyumi (21 persen suara), NU (18 persen suara), PKI (16 persen suara) dan partai-partai lain di bawah lima persen.

Menteri Agama dari NU

Presiden Jokowi telah melantik enam orang menteri dan sejumlah wakil menteri di Istana Negara pada Rabu, 23 Desember 2020. Salah satunya, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas atau Gus Yaqut yang dilantik menjadi menteri Agama. Sederet kontroversi mewarnai perjalanan Yaqut selama ini.

Pilihan Jokowi menunjuk Yaqut sebagai Menteri Agama baru menggantikan Fachrul Razi yang juga dikenal kontroversial dengan komentar-komentarnya sempat menjadi sorotan. Maklum saja, sebelum ditunjuk menjadi menteri, sosok Yaqut juga dikenal dengan kontroversinya.

Menurut saya tidak hanya Menteri Agama sekarang ini, tetapi banyak juga anggota NU yang melakukan tindakan kontroversial.

Umpamanya, ketika pada hari Sabtu, 16 Juni 2018, saya membuka “twitter ” Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Terlihat dua buah foto di atas, ia sedang bersama Yahya Cholil Staquf yang juga menjadi bahan perbincangan di Indonesia waktu itu.

“Pertemuan khusus hari ini di Jerusalem dengan Yahya Cholil Staquf, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU). Saya sangat berbahagia menyaksikan negara-negara Arab dan banyak negara Muslim semakin dekat ke Israel,” demikian tulisan Netanyahu di “twitter” nya.

Netanyahu hanya tahu bahwa Yahya adalah Sekjen PB NU waktu itu, tetapi sebetulnya Yahya Cholil Staquf adalah juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mengapapa tidak disebut? Menurut pendapat saya, Indonesia sejak pemerintahan Presiden Soekarno tidak memiliki hubungan diplomatik, karena bangsa dan negara kita konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina agar bisa merdeka dan berdaulat penuh seperti negara-negara lainnya yang merdeka di dunia.

Sebelum Israel merdeka tanggal 14 Mei 1948, wilayah Palestina sangat luas. Tidak ada wilayah negara Yahudi di sana. Tetapi, setelah Perang Dunia II, negara pemenang Perang Dunia II, terutama Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, juga Uni Soviet membagi wilayah Palestina secara tidak adil.

Pada tahun 1947, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) mengganti peranan Liga Bangsa-Bangsa (LBB), karena dianggap gagal melaksanakan tugasnya. Menurut, saya PBB malah lebih gagal lagi dengan memecah wilayah Palestina secara tidak adil.

Bayangkan, PBB memecah wilayah Palestina yang luas itu menjadi tiga. Bahkan wilayah untuk penduduk Yahudi lebih luas dari penduduk Arab Palestina (Muslim dan Kristen). Kaum Yahudi mendapat 56 persen dari seluruh wilayah Palestina. Arab Palestina hanya memperoleh 42 persen. Dua persennya, termasuk kota tua Jerusalem, masuk dalam pengawasan internasional.

Adalah hal wajar apabila bangsa Arab lainnya di Irak, Mesir, Jorsania sangat marah. Beberapa kali pertempuran terjadi dengan Israel.

Negara Yahudi ini selalu menang. Bahkan dalam keadaan tidak perang, pemerintah Israel menerapkan pembangunan pemukiman baru, bukan untuk warga Palestina, tetapi pemukiman baru untuk penduduk Yahudi. Banyak warga Yahudi pulang ke Israel, sebaliknya sejak 1948, penduduk Palestina yang banyak menjadi pengungsi. Tujuh puluh tahun jadi pengungsi, tetapi negara Palestina yang merdeka secara “de jure,” belum terwujud.

Indonesia baru-baru ini terpilih sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan3 PBB). Prioritas utama menurut Presiden Jokowi dan Menlu RI, memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Memang untuk menyeksaikan perdamamaian di Palestina, Indonesia harus menjembataninya dengan Israel, sementara hingga hari ini tidak memiliki hubungan diplomatik.

Sebelum Sekjen PBNU ini, sudah pernah Indonesia heboh, karena Delegasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), beranggotakan tujuh orang, bertemu dengan Presiden Israel Reuven Rivlin.

Kembali pada pertanyaan di atas, benarkah NU dalam berpolitik praktis ambigu?

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.