JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), Rahman Sabon Nama, mendorong pemerintah agar menghidupkan kembali kebijakan distribusi beras untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Usulan ini dinilai dapat menjadi solusi strategis untuk menjaga kualitas sekaligus perputaran stok beras Bulog.
“Kalau ASN dan aparat setiap bulan menerima jatah beras seperti dulu, stok Bulog tidak akan menumpuk terlalu lama di gudang. Beras akan terus berputar, kualitasnya terjaga, dan Bulog bisa kembali membeli beras baru dari petani,” ujar Rahman di Jakarta, Jumat (21/8/2025).
Menurutnya, pola distribusi ini bukan hal baru. Pada masa lalu, ASN hingga anggota DPR/DPD menerima sebagian gaji dalam bentuk natura berupa beras. Mekanisme serupa bisa dihidupkan kembali dengan penyaluran 28 kilogram per keluarga (orang tua dan dua anak) setiap bulannya, yang pembiayaannya berasal dari anggaran negara melalui Kementerian Keuangan.
Rahman menambahkan, penyaluran beras Bulog sebaiknya dikelompokkan dalam lima jalur: ASN dan TNI/Polri, anggota DPR/DPD, BUMN, operasi pasar murni (OPM) untuk stabilisasi harga, serta penyaluran untuk bencana alam. Dengan skema tersebut, ia menilai fungsi Bulog sebagai penyangga pangan bisa lebih optimal.
Selain itu, Rahman juga mengusulkan agar Presiden Prabowo mempertimbangkan reformasi kelembagaan pangan nasional. “Menko Pangan dan Badan Pangan Nasional sebaiknya dibubarkan, diganti dengan Kementerian Pangan dan Bulog. Menteri Pangan sekaligus merangkap sebagai Kepala Bulog, sehingga koordinasi lebih efektif,” tegasnya.
Ia mengingatkan, sesuai Keppres No.103/1993, Bulog memiliki tugas pokok mengendalikan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok strategis, tidak hanya beras tetapi juga gula, kedelai, terigu, minyak goreng, daging, hingga pakan ternak. “Kalau fungsi ini dikembalikan, kestabilan harga dan pasokan pangan akan lebih terjamin,” pungkas Rahman. (*)
Editor: Abdel Rafi
