JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia), Rahman Sabon Nama, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Menteri BUMN Erick Thohir yang secara mendadak mengganti Direktur Utama Perum Bulog dari Letjen TNI Novi Helmy Prasetya ke Mayjen TNI Rizal Ramdhani.
Menurut Rahman, pergantian ini sangat mengagetkan karena Novi Helmy baru menjabat sekitar lima bulan. “Kenapa diganti saat rakyat sedang menjerit karena harga beras melambung di 163 kabupaten/kota di Indonesia?” tegasnya, Kamis (10/7/2025).
Rahman juga mengingatkan pentingnya menjaga netralitas sipil-militer dalam birokrasi sipil. Ia menyarankan agar Menteri Pertahanan Safri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto segera memproses pensiun Mayjen Rizal Ramdhani dari status aktif di TNI. “Ini untuk menghindari polemik UU TNI dan potensi kegaduhan publik,” katanya.
Krisis Beras dan Ancaman Guncangan Politik
APT2PHI menilai saat ini rakyat berada dalam kondisi amat sulit. Data Bank Dunia Juni 2025 menyebut angka kemiskinan di Indonesia telah mencapai lebih dari 100 juta jiwa, atau sekitar 68,25 persen penduduk.
Tingginya pengangguran, bangkrutnya banyak perusahaan, dan daya beli rakyat yang menurun drastis membuat harga beras menjadi isu yang sangat sensitif. “Jika harga beras tidak segera distabilkan, pemerintahan Prabowo bisa terguncang. Apalagi panen raya tahun ini justru cukup baik,” tegas Rahman.
Ia mengingatkan bahwa bila masalah harga pangan tidak segera diselesaikan, maka bukan hanya ketahanan pangan yang terancam, tetapi juga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Lima Solusi Strategis untuk Dirut Bulog yang Baru
Sebagai bentuk kontribusi konstruktif, Rahman menyampaikan lima langkah strategis yang perlu segera dilakukan oleh Dirut Bulog yang baru:
- Subsidi Pangan Beras: Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali pemberian subsidi langsung untuk beras, karena komoditas ini dikonsumsi oleh hampir seluruh rakyat Indonesia.
- Lepaskan Stok untuk Rem Harga: Mengingat stok Bulog saat ini melimpah (versi Kementan), maka sebaiknya stok beras kualitas sedang segera dilepas ke pasaran guna meredam lonjakan harga yang telah melebihi ceiling price di 163 daerah.
- Subsidi Geografis untuk Daerah Terpencil: Berikan subsidi langsung ke daerah-daerah seperti Papua, Maluku, dan NTT, di mana harga beras telah mencapai angka yang tak masuk akal dan jauh dari daya beli masyarakat.
- Upah Natura untuk Program Padat Karya: Terapkan sistem upah berupa natura beras, misalnya 2 kg per hari kerja untuk warga yang terlibat dalam proyek padat karya seperti perbaikan jalan dan irigasi desa.
- Reformasi Distribusi dan Angkutan: Perbaiki sistem distribusi beras secara nasional. Khusus Papua dan daerah terpencil lainnya, usulkan agar angkutan udara menggunakan pesawat Hercules TNI AU untuk menekan ongkos dan harga beras yang kini bisa mencapai Rp54 ribu per kilogram.
Perlu Formula Harga yang Adil dan Berkeadilan
Rahman juga menekankan pentingnya pemerintah mengkaji ulang formula harga beras. Menurutnya, harga eceran tertinggi (HET) harus mempertimbangkan harga dasar petani, biaya pengolahan, penyimpanan, bunga bank, distribusi, hingga margin wajar bagi pedagang.
“Penetapan harga jangan sampai membebani konsumen tapi juga tetap menghargai kerja keras petani dan pelaku distribusi,” tegas Rahman yang juga merupakan Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) mengakhiri keterangan. (*)
Editor: Abdel Rafi
