Wednesday, May 22, 2024
HomeEkonomikaAPKLI: Serbuan Retail Modern Asing Adalah Bentuk Terorisme Ekonomi

APKLI: Serbuan Retail Modern Asing Adalah Bentuk Terorisme Ekonomi

Ketua Umum DPP APKLI (Asosiasi PKL Indonesia), Ali Mahsun.
Ketua Umum DPP APKLI (Asosiasi PKL Indonesia), Ali Mahsun.

JAKARTA – Ketua Umum DPP APKLI (Asosiasi PKL Indonesia), Ali Mahsun menilai peristiwa Bom Sarinah (14/1/2016) tak gemingkan PKL untuk tetap berjualan seperti dicontohkan pedagang sate PKL Jamal yang hebohkan media sosial dan dunia internasional.

Bahkan menurutnya, PKL justru menjadi warning kepada para elit negeri untuk tidak main-main dengan ekonomi dan perut rakyat. Mereka lebih takut gusuran aparat dan ketidakberpihakan pemerintah daripada terorisme.

“Bagi PKL serbuan retail asing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) justru adalah “teroris ekonomi” sehingga harus dilawan karena akan segera melumatkan 54,9 juta UMKM di Indonesia,” ujar Ali Mahsun saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Menurut Ali selaku pimpinan jutaan PKL di seluruh Indonesia, serbuan 4 retail asing (Sevel, Circle K, Swensen, K24) di hari ke-19 pelaksanaan MEA di Pekanbaru, Riau dan daerah lain di Indonesia justru menjadi momok (“teroris”) bagi PKL kawasan pasar tradisional dan kelontong. Ironisnya menurut Ali, Pemerintah bukannya melindungi ekonomi rakyatnya sendiri, sebaliknya memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada retail modern dengan kebijakan deregulasi perlonggar ijin retail modern.

“Jika kondisi ini dibiarkan, APKLI meyakini 6 bulan ke depan 54,9 juta UMKM gulung tikar. Hanya akan tersisa 20%nya saja. Ini sangat membahayakan. Oleh karena itu, APKLI beserta PKL di seluruh tanah air menegaskan kembali menolak dan melawan kehadiran retail modern asing yang masuk hingga pedesaan dan gang perkotaan,” imbuh Ali.

Ali menambahkan, ekonomi rakyat tidak boleh “dijajah” asing. Oleh karena itu, dirinya mendesak rezim Jokowi-JK harus mampu melindungi ekonomi rakyat melalui pembatalan kebijakannya yang dinilai merugikan yakni pembersihan PKL dari kawasan wisata dan deregulasi ijin retail modern.

“Jika kebijakan merugikan itu tidak dibatalkan maka APKLI beserta PKL dan elemen kekuatan bangsa Indonesia akan segera turun ke jalan mendesak SI MPR RI memberhentikan Jokowi-JK karena kami nilai telah melakukan pelanggaran konstitusional,” tegas Ali yang juga merupakan Ketua Umum Presidium Sekber Indonesia Berdaulat.

APKLI memperingatkan pemerintah untuk tidak pernah memancing di air keruh dalam kelola bangsa dan negara.

“Jangan pernah abaikan perut rakyat Indonesia. Jangan salahkan rakyat lakukan revolusi tatkala kelaparan dan perutnya keroncongan,” pungkas Ali.

(bti)

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular