JAKARTA – Perhelatan KTT Luar Biasa OKI (Organisasi Konferensi Islam) boleh saja berlalu dengan kontroversi pidato Presiden Joko Widodo yang diralat keesokan harinya terkait pemboikotan produk negara zionis Israel. Tetapi bukan berarti tanpa masalah khususnya bagi warga DKI yang mengais rejeki di sektor informasil seperti para PKL (Pedagang Kaki Lima).
Menurut keterangan Ketua Umum DPP APKLI (Asosiasi PKL Indonesia), dr. Ali Mahsun,M.Biomed pada mulanya PKL di kawasan GBK (Gelora Bung Karno) diminta untuk libur berjualan mengingat di kawasan tersebut menjadi tempat penyelenggaraan KTT Luar Biasa OKI. Permintaan dari pihak manajemen GBK itu berlaku selama seminggu dari 2 hingga 8 Maret 2016.
Ternyata, pada 9 Maret 2016 saat para PKL hendak membuka lapak mereka, justru pihak GBK tidak memperbolehkan untuk berjualan kembali dan tanpa adanya kepastian kapan larangan dicabut.
“Pada 10 Maret 2016, para PKL ini melakukan protes terhadap manajemen GBK secara damai dan dijanjikan akan dipertemukan dengan Direksi GBK pada Jumat (11/3/2016),” ujar Ali Mahsun kepada cakrawarta.com pada Sabtu (12/3/2016) sore.
Dalam pertemuan tersebut menurut Ali Mahsun pihak pengelola GBK akan menata PKL agar jauh lebih baik, dan tak ada maksud ‘menghilangkan usaha PKL GBK’. Disepakati pula bahwa seluruh PKL wajib mendaftar ke pengelola GBK agar ke depan mereka bisa nampak lebih rapi, tertib, disiplin, bersih, higienis, dan menjadi bagian kenyamanan, keindahan, dan keamanan Kawasan GBK.
“Yang tidak mau ditata dan berkomitmen atas hal tersebut harus dikeluarkan dari kawasan GBK Jakarta. Kami sepakat dengan Ketua Umum DPP APKLI bahwa PKL harus naik kelas dan nampak eye catching,” tegas Winarto, Dirut GBK sebagaimana dikutip Ali Mahsun.
Perwakilan 350 PKL, Warli (56) juga menyepakati komitmen untuk menaati peraturan pengelola GBK, menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan GBK, dan mengikuti rencana penataan PKL oleh pengelola GBK.
“Atas nama PKL Kawasan GBK mohon kami diijinkan berjualan kembali. Sumber penghidupan kami hanya dari berjualan untuk menafkahi keluarga dan biaya sekolah anak,” pinta Warli yang ditemani 3 PKL lain kepada Dirut GBK Winarto.
Tentu saja kesepakatan tersebut diapresiasi oleh APKLI sebagai wadah bagi komunitas PKL. Ali Mahsun menyatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan Dirut GBK yang berkenan menerima pihak APKLI guna mencari solusi penataan PKL di Kawasan GBK. Ali menegaskan pihak APKLI siap memfasilitasi proses penataan PKL sesuai peraturan pengelola GBK.
“APKLI terus berupaya mendorong PKL, khususnya di Kawasan GBK untuk naik kelas, menjadi pengusaha yang unggul dan profesional. Untuk itu, APKLI akan membantu pengelola GBK menata 350 PKL dengan program modifikasi Grameen Bank System,” tegas Ali Mahsun.
Dari pertemuan itu juga disepakati untuk membentuk Tim Khusus Penataan PKL Kawasan GBK yang terdiri dari unsur pengelola GBK, 2 orang perwakilan PKL, dan 1 orang dari APKLI yang bertugas menentukan kesepakatan format penataan PKL yang akan diputuskan pada Senin (14/3/2016) pekan depan. Batas waktu penataan hingga akhir Maret sehingga awal April 2016, format baru bisa efektif berjalan.
(bti)
