JAKARTA – Penyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (BTP) berkaitan dengan panggilan Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan pembelian Rumah Sakit Sumber Waras dan Kalijodo dinilai melecehkan lembaga negara. Demikian disampaikan Ketua Badan Relawan Nusantara DKI Jakarta, Laode Kamaludin dalam keterangan persnya, Sabtu (12/3/2016) sore.
Menurut Kamaludin, DPR RI adalah lembaga tempat mengadu rakyat kepada wakilnya ketika berhadapan dengan permasalahan yang timbul dari penyalahgunaan kewenangan penguasa DKI Jakarta. Jadi wajar jika DPR kemudian memanggil Gubernur DKI untuk menjernihkan masalah. Kamaluddin mencontohkan kasus seperti yang terjadi dalam penggusuran di beberapa tempat di Jakarta dan Kalijodo. Dimana masyarakat yang menjadi korban penggusuran diposisikan sebagai pekerja prostitusi yang harus digusur
“Apakah pantas seorang Gubernur DKI Jakarta menanggapi panggilan Komisi III dengan pernyataan di hadapan media seperti itu,” tegas Kamaludin.
Pernyataan BTP seperti dilansir media itu, menurut Kamaludin justru menunjukkan arogansi Gubernur DKI Jakarta dalam menjalankan kewenangan sebagai kepala daerah.
“Apalagi sampai melecehkan lembaga negara. Hal ini melanggar etika dan kepatutan sebagai kepala daerah yang menjadi barometer daerah-daerah lain di negeri ini,” papar Kamaludin.
Karena itu, pihaknya mendesak BTP untuk segera memenuhi panggilan Komisi III agar menjadi tauladan bagi publik dan meminta maaf pada publik atas respon yang dinilai arogan itu.
“Kami mendesak agar Gubernur DKI Jakarta menghadiri panggilan Komisi III DPR RI dan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, atas pernyataannya yang melecehkan lembaga negara yang di dalamnya ada wakil rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Seperti diketahui pasca mendapatkan laporan warga terkait kasus Sumber Waras yang diduga melibatkan Gubernur DKI dan istrinya serta kasus penggusuran warga Kalijodo, pihak Komisi III memanggil BTP tetapi dibalas dengan pernyataan yang justru terkesan menantang.
“Mereka yang berkuasa gitu lho, yang terhormat. Lama-lama gue berantem juga nih. Komisi III mau panggil saya, saya suruh buktiin harta terbalik. Harta mereka dulu, pakai mobil apa dan bayar pajak berapa. Baru ngomong sama saya. Saya kan pernah di DPR RI. Yang baru jadi anggota DPR jangan belagulah. Gue juga mantan dari lu juga. Gue tahu kok prosedur kamu seperti apa. Jadi enggak usah menyalahgunakan kekuasaan gitulah,” ” ujar Basuki di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (8/3/2016).
(bti)
