JAKARTA – Putusan terkait gugatan syarat capres-cawapres memungkinkan Raka melenggang ke Pilpres 2024. Terlepas dari jadi atau tidaknya ia maju cawapres, belakangan ini telah muncul tanda kebangkitan politik dinasti teranyar di republik ini: politik dinasti ini menancapkan kuku dengan kecepatan luar biasa: hanya dalam 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo.
Politik dinasti ialah upaya memperoleh kekuasaan dengan menggunakan hubungan kekerabatan. Apa yang dilakukan oleh Jokowi sebagai pemimpin republik ini adalah politik dinasti bukan dinasti politik. Dinasti itu wangsa, klan. Dalam sejarah Islam, dinasti identik dengan bani atau kekhalifahan. Dinasti, wangsa, klan, bani atau kekhalifahan berarti kelanjutan kekuasaan pemerintahan di tangan satu garis keturunan. Di Tiongkok, ada Dinasti Han, Dinasti Ming, Dinasti Tang, dan dinasti-dinasti lain.
Hal ini dijelaskan oleh Firmatus Dedy, juru bicara Perhimpunan Aktivis 98 (PA 98). Menurut Dedy, pamggilan akrabnya Politik dinasti ialah politik tidak sabaran. Orang tidak sabar menunggu terjun ke kompetisi menuju kekuasaan sampai orangtuanya menjadi mantan pejabat. Anak mantan presiden tentu berbeda ‘perlakuan’ dengan anak presiden
“Dalam sejarah Islam, kita juga mengenal Dinasti Abasiyah dan Dinasti Muawiyah. Di masa kerajaan Nusantara, kita mengenal Dinasti Syailendra. Di era modern, kita mengenal antara lain Dinasti Saud di Arab Saudi, Dinasti Windsor di Inggris, Dinasti Grimaldi di Monako, Dinasti Al Thani di Qatar, Dinasti Hamengku Buwono di Yogyakarta.” ungkap Dedy pada media ini, Kamis (26/10/2023) dini hari.
Dari definisi dan contoh-contohnya, dinasti terjadi di kerajaan. Dinasti ialah keberlanjutan kekuasaan yang berlangsung secara otomatis karena garis keturunan atau darah. Anak perempuan Sultan Hamengku Buwono X otomatis menjadi sultanah kelak.
“Jokowi punya peluang lebih besar kalau ada keluarganya yang memegang posisi penting dalam pemerintahan. Untuk Gibran sebagai presiden belum bisa, maka Gibran jadi cawapres. Sehingga peran politik Jokowi di masa akan datang lebih terjamin” jelas Dedy, yang juga mantan pengurus Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID) Jabodetabek ini.
Menurut Dedy, Jokowi jelas memecahkan rekor soal politik dinasti dibanding para pendahulunya. Saat Megawati dan SBY masih menjadi presiden, tidak ada satu pun anak-anak mereka yang menduduki jabatan di pemerintahan.
Di akhir Dedy mengatkan bahwa hubungan kekeluargaan bisa menganggu proses politik karena mengandung potensi benturan kepentingan. Banyak kepentinganberbenturan.
“Ya kepentingan politik, kepentingan keluarga. Akhirnya tidak terjadi proses politik yang baik, dan demokrasi di republik ini akan tidak sehat” tutur Dedy.
Sekarang kembali ke masyarakat mau bergerak ke depan dengan merubah yg tidak baik menjadi baik atau melanjutkan hal hal yg tidak elok selama ini terjadi.
“PA 98 akan tetap mengawal demokrasi dan melakukan perubahan menuju Indonesia yang lebih baik lagi ” tutup Dedy.
(rils/bus)
