JAKARTA, CAKRAWARTA.com –Persaingan Amerika Serikat dan China yang semakin tajam, ditambah menguatnya BRICS, menempatkan Indonesia pada persimpangan strategis. Di tengah konfigurasi kekuatan global tersebut, Indonesia dinilai perlu memperkuat posisi sebagai negara yang memiliki ruang gerak sendiri, bukan sekadar mengikuti kepentingan salah satu blok kekuatan.
Pandangan tersebut disampaikan Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan dosen pascasarjana Universitas Pertahanan, Universitas Borobudur dan Universitas Jayabaya, Bambang Soesatyo (Bamsoet), saat memberikan kuliah Pascasarjana (S2) Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan (Unhan), secara daring dari Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Menurut Bamsoet, rivalitas kekuatan besar saat ini tidak hanya berlangsung melalui kekuatan militer. Persaingan juga merambah perdagangan, investasi, teknologi, energi, pangan, rantai pasok hingga penguasaan industri strategis.
Kondisi tersebut, menurut dia, membuat posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik menjadi modal strategis yang harus diterjemahkan menjadi daya tawar nasional.
“Indonesia tidak perlu memilih Timur atau Barat. Indonesia harus tetap bebas aktif. Kita dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat tanpa menjadi perpanjangan tangan Amerika Serikat, bekerja sama dengan China tanpa kehilangan kewaspadaan dan kedaulatan, serta aktif di BRICS tanpa menutup pintu kepada mitra lainnya. Bebas aktif adalah keberanian untuk berpikir dengan kepala sendiri, berbicara dengan suara sendiri, dan bertindak berdasarkan kepentingan nasional,” ujar Bamsoet.
Bamsoet menilai hubungan ekonomi Indonesia dengan China maupun Amerika Serikat memiliki arti strategis. Karena itu, kebijakan Indonesia tidak cukup hanya menghitung besarnya nilai perdagangan, tetapi juga harus melihat dampaknya terhadap struktur ekonomi nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2025 ekspor Indonesia ke China mencapai sekitar US$67,04 miliar, sementara impor dari China sekitar US$87,54 miliar. Dengan demikian, perdagangan Indonesia-China mencatat defisit sekitar US$20,50 miliar.
Sementara itu, perdagangan barang dan jasa Indonesia-Amerika Serikat pada 2025 mencapai sekitar US$50,7 miliar.
Besarnya hubungan ekonomi dengan dua kekuatan utama dunia tersebut, kata Bamsoet, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga hubungan dengan keduanya sekaligus memperluas diversifikasi pasar.
“Masalahnya bukan dengan siapa kita berdagang, tetapi apakah hubungan perdagangan tersebut memperkuat industri nasional atau justru menciptakan ketergantungan. Setiap kerja sama investasi harus menghasilkan nilai tambah di dalam negeri, membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong transfer teknologi,” kata Bamsoet.
Menurut dia, prinsip tersebut penting agar keterbukaan ekonomi tidak berhenti pada peningkatan arus barang, modal dan investasi, tetapi benar-benar memperkuat kapasitas produksi nasional.
BRICS Jadi Ruang Diplomasi Baru
Bamsoet juga menyoroti posisi Indonesia sebagai anggota penuh BRICS sejak Januari 2025.
Menurutnya, keanggotaan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai tambahan ruang diplomasi dan ekonomi tanpa harus mengurangi hubungan Indonesia dengan mitra strategis lainnya.
Ia menegaskan BRICS bukan pakta pertahanan dan terdiri atas negara-negara dengan kepentingan yang beragam. Karena itu, Indonesia dapat menggunakan keanggotaannya untuk memperluas perdagangan, pembiayaan pembangunan, kerja sama pangan, energi, teknologi serta memperjuangkan kepentingan negara-negara Global South.
Pada saat yang sama, Indonesia tetap perlu memperkuat hubungan dengan Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Australia, Uni Eropa, negara-negara Timur Tengah dan mitra lainnya.
“BRICS harus kita gunakan secara strategis. Indonesia masuk BRICS untuk memperbesar ruang gerak diplomasi dan memperjuangkan kepentingan Global South. Kita harus memiliki banyak pintu kerja sama, tetapi kunci dari setiap pintu tersebut tetap berada di tangan Indonesia. Inilah makna otonomi strategis dalam politik luar negeri,” urai Bamsoet.
Bamsoet menilai politik luar negeri bebas aktif tidak dapat berdiri sendiri. Kebijakan luar negeri membutuhkan fondasi ekonomi, teknologi dan pertahanan yang kuat agar Indonesia memiliki kapasitas untuk mengambil keputusan secara mandiri.
Ia menyinggung surplus perdagangan Indonesia sepanjang 2025 yang mencapai sekitar US$41,05 miliar, dengan nilai ekspor sekitar US$282,91 miliar dan impor sekitar US$241,86 miliar.
Namun, menurut Bamsoet, surplus perdagangan tersebut perlu diikuti dengan penguatan manufaktur, hilirisasi, diversifikasi pasar, penguasaan teknologi serta ketahanan pangan dan energi.
Dengan demikian, posisi Indonesia dalam peta ekonomi global tidak hanya sebagai pemasok bahan mentah atau pasar bagi produk negara lain, tetapi juga sebagai negara yang memiliki kapasitas produksi dan teknologi sendiri.
Hal serupa, lanjut Bamsoet, berlaku dalam sektor pertahanan.
Industri pertahanan nasional perlu diperkuat melalui riset, penguasaan teknologi, peningkatan kapasitas produksi serta kerja sama internasional yang memberikan manfaat nyata bagi industri dalam negeri.
“Kita tidak mencari musuh, tetapi Indonesia harus memiliki kemampuan melindungi dirinya sendiri. Pertahanan modern bukan semata-mata soal senjata, melainkan juga keamanan siber, data, energi, pangan, teknologi, logistik dan industri strategis,” tegasnya.
Bamsoet menilai, tantangan terbesar Indonesia bukan semata-mata menentukan akan berada di pihak Amerika Serikat, China atau kekuatan lainnya. Tantangannya adalah memastikan setiap hubungan internasional tetap memberi ruang bagi Indonesia untuk menentukan kepentingan dan arah kebijakannya sendiri.
“Indonesia harus menjadi negara yang mampu menentukan arah kebijakannya sendiri, bukan negara yang terseret arus persaingan kekuatan besar,” pungkas Bamsoet.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
