Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana menggratiskan seluruh biaya pendidikan negeri, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi, segera menjadi perhatian publik. Gagasan ini semakin menarik ketika Presiden mengaitkan sumber pembiayaannya dengan uang hasil pengembalian dan pemulihan aset tindak pidana korupsi.
Dari perspektif komunikasi publik, narasi tersebut memiliki daya framing yang kuat. Dua isu yang sangat sensitif di masyarakat dipertemukan sekaligus yakni impian memperoleh pendidikan gratis dan kemarahan terhadap korupsi. Pesannya sederhana, bahws uang yang diperoleh kembali dari korupsi dikembalikan kepada masyarakat melalui pendidikan.
Secara komunikasi politik, pesan semacam ini mudah memperoleh resonansi. Namun, justru karena daya komunikasinya kuat, diperlukan kehati-hatian. Komunikasi kebijakan tidak cukup hanya menciptakan perhatian dan harapan. Ia juga harus mampu mengelola ekspektasi agar pesan politik tidak bergerak lebih cepat daripada kesiapan kebijakannya.
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menghitung kebutuhan sekitar Rp93,74 triliun per tahun untuk membebaskan UKT dan uang pangkal sekitar 2,83 juta mahasiswa perguruan tinggi negeri. Angka tersebut baru mencakup pendidikan tinggi negeri, belum kebutuhan pendidikan dasar dan menengah.
Angka ini penting bukan untuk mempertanyakan gagasan pendidikan gratis, melainkan untuk menunjukkan bahwa di balik satu kata -“gratis”- terdapat konsekuensi fiskal yang sangat besar.
Karena itu, semakin besar sebuah janji kebijakan, semakin penting pemerintah menjelaskan bagaimana janji tersebut akan diwujudkan. Dalam komunikasi kebijakan, publik tidak cukup mengetahui what atau apa yang dijanjikan. Pemerintah juga perlu menjelaskan how, for whom, when, dan with what resources alias bagaimana kebijakan dilaksanakan, siapa penerima manfaatnya, kapan mulai berlaku, serta dari mana pembiayaannya.
Penjelasan mengenai sumber pembiayaan menjadi penting karena Presiden mengaitkan program pendidikan gratis dengan hasil pengembalian dan pemulihan aset tindak pidana korupsi.
Di sinilah narasi pembiayaan perlu dikomunikasikan secara hati-hati. Hasil pemulihan aset korupsi memang dapat menjadi sumber penerimaan negara, tetapi karakter penerimaannya tidak sama dengan sumber pendanaan rutin yang dapat diproyeksikan secara pasti.
Dalam komunikasi publik, expectation management merupakan bagian penting dari pembangunan kepercayaan. Ketika pemerintah menyampaikan pesan “sekolah dan kuliah negeri gratis”, masyarakat sangat mungkin membangun pemahaman bahwa biaya pendidikan akan sepenuhnya ditanggung negara.
Padahal, implementasi kebijakan dapat membutuhkan tahapan, kriteria penerima, pembatasan kuota, atau penentuan komponen biaya yang ditanggung.
Jika informasi mengenai batas-batas tersebut datang belakangan, ekspektasi publik sudah telanjur terbentuk. Akibatnya muncul expectation gap, yaitu jarak antara apa yang dibayangkan masyarakat dan apa yang kemudian diterima.
Dalam perspektif komunikasi, jurang tersebut dapat berkembang menjadi trust deficit. Kebijakan yang sebenarnya dilaksanakan secara bertahap dapat dipersepsikan sebagai pengingkaran janji apabila sejak awal pemerintah tidak mengomunikasikan tahapan dan batasannya secara jelas.
Di sinilah risiko gimmick komunikasi perlu dipahami. Bukan sebagai tuduhan bahwa pemerintah sengaja membuat kebijakan palsu, melainkan sebagai risiko ketika kemasan pesan jauh lebih kuat daripada penjelasan mengenai desain dan kemampuan implementasinya.
Sihir Kata “Gratis”
Daya tarik “gratis” juga dapat dilihat dari perspektif psikologi komunikasi dan ekonomi perilaku. Konsep zero-price effect menunjukkan bahwa harga nol dapat menghasilkan daya tarik psikologis yang lebih besar dibandingkan penurunan harga ke angka rendah.
Dalam konteks pendidikan, daya tarik tersebut berpotensi membuat persoalan distribusi subsidi menjadi kurang terlihat.
Menggratiskan PTN secara universal tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa, misalnya, dapat menimbulkan persoalan subsidi terbalik. Masyarakat kurang mampu yang turut membiayai negara melalui pajak dapat ikut menanggung biaya pendidikan mahasiswa dari keluarga yang lebih mampu.
Karena itu, pertanyaannya bukan hanya “berapa yang gratis?”, tetapi juga “gratis untuk siapa, dibiayai oleh siapa, dan dengan mekanisme distribusi seperti apa?”
Persoalan pendidikan pun jauh lebih luas daripada biaya. Kesenjangan mutu sekolah, kualitas guru, infrastruktur, serta akses pendidikan di daerah tertinggal tetap membutuhkan perhatian. Pendidikan yang gratis tetapi kualitasnya timpang tidak otomatis menghasilkan keadilan.
Di perguruan tinggi, kebijakan penggratisan PTN juga perlu memperhitungkan keberlanjutan PTN dan dampaknya terhadap PTS. Pergeseran calon mahasiswa secara masif ke PTN tanpa skema penyeimbang dapat menciptakan persoalan baru dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Karena itu, pemerintah perlu melakukan reframing terhadap komunikasi pendidikan gratis. Narasi “pendidikan gratis untuk semua dari uang korupsi” memang kuat secara emosional, tetapi terlalu sederhana untuk menggambarkan kompleksitas kebijakan.
Narasi tersebut perlu diperluas menjadi, pendidikan berkualitas yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan tepat sasaran.
Dana hasil pemulihan aset korupsi tetap relevan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, termasuk pendidikan. Namun, posisinya perlu dijelaskan secara jujur sebagai bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan, bukan sebagai sumber dana yang seolah-olah tidak terbatas.
Last but least, komunikasi kebijakan bukan sekadar pekerjaan membuat masyarakat memahami sebuah program. Komunikasi adalah bagian dari kebijakan itu sendiri. Cara pemerintah menyampaikan janji akan menentukan ekspektasi yang terbentuk, dan ekspektasi akan memengaruhi bagaimana publik menilai implementasinya.
Publik tidak hanya membutuhkan janji pendidikan gratis. Publik membutuhkan janji yang dapat dipercaya.
Kepercayaan tidak dibangun oleh kata yang paling menarik, tetapi oleh konsistensi antara pesan, data, desain kebijakan, pembiayaan, dan kenyataan di lapangan.
Pendidikan gratis dapat menjadi kebijakan yang bermakna. Tetapi jangan sampai kata “gratis” bergerak lebih cepat daripada kalkulasi fiskal dan desain kebijakannya. Sebab ketika slogan mendahului kebijakan, komunikasi yang semula dimaksudkan untuk membangun harapan justru dapat menjadi sumber kekecewaan. Semoga tidak demikian.(*)
RINDA AUNILLAH SIRAIT
Dosen Program Studi Jurnalistik Fikom Universitas Padjadjaran dan Peneliti pada Pusat Komunikasi Publik–Stikosa AWS
