Puluhan tahun silam, saat menjadi mahasiswa baru di Bandung, agak terkaget-kaget juga saat mahasiswa jurusan sebelah menyapa para dosennya dengan “Mas” atau “Mbak”, sesenior apapun pengajar bersangkutan. Adalah sivitas Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung yang menjadikan panggilan kepada para dosen tersebut bukan sekadar gaya pergaulan, tetapi terus berkembang menjadi bagian dari budaya komunitas yang diwariskan lintas generasi.
Pada saat itu, penulis tidak terlalu memperhatikan, bagaimana cara mereka menyapa para dosen senior yang telah bergelar guru besar. Dugaan penulis, panggilannya tetap sama. Kesaksian alumni juga menunjukkan bahwa tradisi tersebut berlaku kepada dosen yang sangat senior. Saat itu juga, rasanya panggilan “Prof” juga belum menjadi gelar yang diagung-agungkan seperti belakangan ini. Seingat penulis, salah seorang dosen pembimbing akademik yang sudah profesor pun, masih biasa disapa dengan “Pak” tanpa kewajiban menyematkan sapaan “Prof” sebelum namanya.
Selang berapa waktu kemudian, ketika bekerja di sebuah perusahaan media terkemuka, panggilan “Mas” dan “Mbak” kembali menjadi hal yang kian lumrah dijumpai. Cara kerja awak media yang tak harus menghamba pada kekuasaan memungkinkan relasi kerja yang lebih egaliter menjadi praktik yang mewujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Batas tua-muda, senior-junior terasa semakin tipis, sebagaimana kultur redaksional yang terbiasa mengakomodir penyelesaian pendapat secara terbuka. Semuanya berjalan begitu cair tanpa menghilangkan rasa hormat. Hanya beberapa figur saja yang disapa dengan “Pak” karena rasa hormat dan segan luar biasa. Tentu saja, sapaan penuh pernghormatan itu jelas tertuju pada salah satu pendiri yang masih tersisa dan tentu saja menjadi patron setiap langkah perusahaan. Beberapa senior yang flamboyan, bisa disapa dengan sedikit berbeda, “Om”. Ada juga beberapa senior yang kebetulan tidak berlatar belakang budaya Jawa, lebih kerap disapa dengan “Bang” atau “Kang”. Banyak pilihan yang tersedia, tetapi praktik yang egaliter (saat itu) terasa benar kehadirannya. Sapaan itu bertahan melampaui usia dan senioritas, dan karenanya telah menjadi bagian dari identitas komunitas.
Berpuluh tahun kemudian, ketika berdiri di hadapan mahasiswa sebuah perguruan tinggi, kembali “Mas” dan “Mbak” menjadi sapaan dari para mahasiswa. Hal yang harus menjadi (di)biasa(kan), panggilan dari orang-orang muda yang usianya tak beda jauh dengan umur anak-anak kita. Ketika bertanya kepada para mahasiswa perihal muasal kebiasaan itu, mereka bercerita jika cara menyapa itu secara resmi diperkenalkan pada masa-masa perkenalan mahasiswa baru.
Satu kampus, satu fakultas, beda strata, beda pula tradisi yang terbangun. Karena praktik serupa tak terjadi dengan sejumlah mahasiswa pascasarjana yang kebetulan pendidikan strata-satunya tidak berasal dari kampus itu. Mereka tetap lebih terbiasa menggunakan “Pak” dan “Bu” sebagaimana jamaknya menyapa orang-orang yang lebih tua. Wajar saja, penulis menduga hal itu terjadi karena masa perkenalan di awal perkuliahan yang berbeda untuk para mahasiswa pascasarjana yang mayoritasnya memang telah mulai membangun kariernya di luar kehidupan kampus.
Di level permukaan, setidaknya ada pelajaran penting bahwa budaya egalitarianisme memang dapat dimulai dari sesuatu yang sangat sederhana, yakni cara menyapa. Tujuannya pun sederhana, yakni membangun kedekatan dan mengurangi kekakuan hubungan antara dosen dengan mahasiswa. Ketimbang sapaan yang lebih formal, lahirlah sapaan “Mas” ataupun “Mbak” yang dirasa lebih segar dan bisa membangun kerekatan dengan menepikan jarak senioritas dan otoritas.
Egalitarianisme kemudian menghadapi ujian ketika sang dosen memperoleh status guru besar, misalnya. Pertanyaannya, apakah kemudian pencapaian puncak jabatan fungsional dosen mengubah kultur tersebut? Tiba-tiba saja gelar akademik kembali menjadi penting. Cara menyapa pun bisa berubah dan jarak sosial terasakan kembali. Sapaan yang semula menjadi simbol kultur egaliter seakan tidak lagi cukup pantas untuk seseorang yang telah menyandang gelar yang berbeda. Di sinilah kita bisa membedakan egalitarianisme sebagai kultur yang organik dan yang mana yang sebatas demi seremoni.
Sekira dua tahunan silam, Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta saat itu, Fathul Wahid menyatakan tidak mau dipanggil profesor atau “prof”. Alasannya, Fathul ingin mendesakralisasi jabatan profesor dan membuat kultur yang lebih kolegial. Gelar tersebut tidak lagi membuat banyak pihak mengejar dengan menghalalkan segala cara untuk mendapat gelar tersebut.
Fathul mungkin hanya salah satu dari sedikit guru besar yang secara sadar memilih untuk tidak menjadikan gelar sebagai jarak sosial. Kalau bisa saja seorang dosen muda masih bersedia disapa dengan “Mas” atau “Mbak”, namun berubah setelah status akademiknya naik, jangan-jangan yang selama ini dibangun bukan egalitarianisme, melainkan estetika egalitarianisme. Yang egaliter hanya sapaan, namun pada praktiknya struktur kekuasaannya tetap dibangun hierarkis.
Ketika kekuasaan dan otoritas datang, jarak kembali dibangun. Sapaan yang mengesankan relasi yang lebih bersahabat ternyata hanya sekadar kosmetik egalitarianisme, tidak mengubah hakikat relasinya. Yang jauh lebih substantif adalah soal relasi kuasa, kebebasan akademik, keterbukaan terhadap kritik, transparansi pengambilan keputusan, dan juga penghormatan terhadap perbedaan pendapat. Sebuah sapaan bisa saja sekadar aksesori sosial, yang bisa dipakai ketika nyaman, ditinggalkan ketika hierarki kembali terasa penting.
Masalahnya muncul ketika egalitarianisme berhenti pada kata sapaan. Sapaan “Mas” atau “Mbak” hanya kemasan relasinya yang dibuat ke level seolah-olah. Egalitarianisme semu itu pun berpotensi bergeser menjadi feodalisme baru. Egalitarianisme sejati tidak diuji ketika seseorang masih muda, belum memiliki jabatan, atau belum menyandang gelar akademik tertinggi sebagai dosen. Ujian sesungguhnya hadir ketika seseorang memperoleh otoritas dan status lebih. Feodalisme yang baru ini, bisa muncul dengan mekanisme yang jauh lebih halus. Awalnya datang dengan bahasa egaliter, dengan sapaan dalam suasana yang cair dan penuh canda; namun serta-merta berubah ketika status, jabatan, dan otoritas menjadi penting dan jarak sosial harus kembali ditegakkan.
Pada sebuah obrolan ringan, salah seorang mahasiswa terbahak ketika penulis menunjukkan percakapan di whatsapp group, ketika seorang guru besar yang mendaku dia terbiasa dipanggil nama saja di lingkungan akademiknya. Mahasiswa ini pun menyergah dan menggeleng-gelengkan kepala, “Pas di kelas disapa ‘Mas’ saja negur kita kok. Katanya, ‘Saya ini sudah profesor lho’.” Raut muka lulusan baru itu makin cengar-cengir. “Bisa-bisanya begitu ya, Mas,” katanya. Tapi sekejap langsung dikoreksinya, ”… eh, Pak….” (*)
SIDIK PRAMONO
Penulis dan peneliti partikelir, pernah menjadi dosen tetap sebuah perguruan tinggi
