Ada masa ketika kita tahu kapan seorang politisi sedang berkomunikasi dengan publik. Ketika ia berpidato. Ketika konferensi pers. Ketika kampanye. Ketika menjawab pertanyaan wartawan. Ketika mengumumkan kebijakan.
Sekarang batasnya semakin sulit ditentukan. Politisi tidak harus bicara politik untuk memunculkan tafsir politik.
Sebuah pulpen yang dimainkan ketika seorang kepala negara sedang berbicara bisa menjadi bahan perdebatan. Sebuah ucapan ulang tahun dapat dibaca sebagai kode politik. Pakaian dan tas yang dikenakan pejabat bisa menjadi bahan pengawasan publik. Sebuah foto bersama, posisi duduk, bahkan siapa yang menyalami siapa dapat berubah menjadi berita.
Beberapa waktu lalu, misalnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjadi sorotan setelah kamera menangkapnya memainkan pulpen ketika Presiden Rusia Vladimir Putin sedang berbicara. Momen singkat itu beredar di media sosial dan memunculkan berbagai tafsir tentang gestur tersebut.
Kita tentu tidak tahu apa yang sebenarnya ada dalam pikiran Teddy. Yang kita tahu, sebuah tindakan kecil telah berubah menjadi objek interpretasi publik. Dan di situlah persoalannya bahwa yang menjadi komunikasi politik tidak selalu merupakan sesuatu yang sengaja dikomunikasikan.
Ini bukan fenomena yang berdiri sendiri. Ketika sebuah video menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melewati sejumlah pejabat tanpa terlihat bersalaman, misalnya, potongan gambar tersebut segera menjadi bahan pembicaraan mengenai hubungan antar tokoh. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kemudian menyebutnya sebagai persoalan pengambilan gambar.
Ada pelajaran penting di sini bahwa dalam media sosial, potongan peristiwa dapat memperoleh kehidupannya sendiri. Sebuah peristiwa yang berlangsung dalam hitungan detik dapat dipisahkan dari konteks awalnya, diedarkan, diberi keterangan, dikomentari, dan dihubungkan dengan peristiwa lain. Pada titik tertentu, potongan itu bukan lagi sekadar dokumentasi. Ia menjadi bahan untuk membangun narasi.
Karena itu, kita perlu membedakan antara apa yang terlihat, apa yang ditafsirkan, dan apa yang dapat dibuktikan.
Kita dapat melihat seseorang memainkan pulpen. Tetapi kita tidak otomatis mengetahui alasannya. Kita dapat melihat seseorang tidak bersalaman. Tetapi kita tidak otomatis mengetahui hubungan di antara mereka. Visibilitas bukan bukti. Rekaman bukan penjelasan. Tafsir bukan fakta.
Fenomena yang sama juga terjadi pada hal-hal yang jauh lebih personal. Sesuatu yang semula tampak biasa dan privat dapat tiba-tiba masuk ke dalam wilayah politik.
Pada Juli lalu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengunggah ucapan ulang tahun untuk Nadiem Makarim. Unggahan itu memunculkan spekulasi di kalangan warganet mengenai kemungkinan pesan politik di baliknya. Dasco kemudian menjelaskan bahwa ucapan tersebut tidak memiliki maksud politik dan merupakan bagian dari kebijakan baru tim media sosialnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada tokoh-tokoh tertentu. Di sini kita menemukan jarak antara maksud dan makna.
Sebuah pesan dapat memiliki satu maksud dari pengirimnya, tetapi memperoleh makna berbeda ketika dibaca publik. Makna tidak selalu berhenti pada apa yang ingin disampaikan. Ia terbentuk dari konteks, pengalaman, pengetahuan, prasangka, dan percakapan yang sedang berlangsung.
Contoh lain datang dari sesuatu yang bahkan lebih banal yaitu pakaian. Akun media sosial seperti Cabinet Couture secara khusus mendokumentasikan pakaian, tas, sepatu, dan aksesori yang dikenakan pejabat, lengkap dengan perkiraan merek dan harga. Tim di balik akun tersebut menyebut aktivitas ini sebagai crowd-sourced accountability atau bentuk pengawasan publik yang dilakukan secara kolektif melalui internet. Informasi dikumpulkan dari berbagai sumber terbuka, termasuk LHKPN, unggahan media sosial, pemberitaan terverifikasi, situs merek dan ritel, serta laporan warga.
Dengan demikian, sesuatu yang semula merupakan bagian dari penampilan personal dapat bergeser menjadi objek perhatian dan pengawasan publik.
Di satu sisi, praktik semacam ini dapat membuka ruang bagi transparansi. Di sisi lain, ia menghadirkan pertanyaan yang lebih sulit, apakah segala sesuatu yang dapat diketahui publik memang relevan untuk dinilai publik?
Tas mahal bukan dengan sendirinya bukti penyalahgunaan kekuasaan. Pakaian bermerek bukan otomatis bukti pelanggaran. Foto bersama bukan bukti hubungan politik.
Informasi dapat menjadi awal dari pertanyaan. Tetapi informasi yang belum terverifikasi tidak boleh dipaksa menjadi kesimpulan.
Di era media sosial, persoalannya bukan lagi sekadar apa yang ingin disampaikan politisi, melainkan apa yang kemudian dibaca publik dari apa pun yang mereka lakukan. Perubahan ini berkaitan erat dengan semakin kaburnya batas antara konteks personal, sosial, dan publik di ruang digital.
Dalam kajian komunikasi digital, fenomena ini dikenal sebagai context collapse yakni ketika berbagai konteks dan audiens yang sebelumnya relatif terpisah bertemu dalam ruang digital.
Percakapan personal dapat dilihat oleh publik. Momen informal dapat ditonton oleh audiens yang jauh lebih luas. Sebuah tindakan yang semula ditujukan kepada lingkaran kecil dapat tiba-tiba dibaca oleh audiens yang sama sekali berbeda.
Politisi tetap manusia yang makan, bercanda, bernyanyi, memilih pakaian, berjabat tangan, tersenyum, atau memainkan pulpen. Tetapi ketika mereka berada dalam jabatan publik dan ruang digital, momen-momen tersebut dapat memperoleh kehidupan yang jauh melampaui konteks awalnya.
Di sinilah posisi audiens juga berubah. Dulu, publik terutama menerima pesan politik yang telah dipilihkan oleh politisi, pemerintah, atau media. Sekarang publik ikut menentukan apa yang layak diperhatikan.
Mereka memilih potongan video, memperbesar gestur, mencari merek pakaian, membandingkan foto, menghubungkan satu unggahan dengan peristiwa lain, dan memberikan konteks baru. Dengan kata lain, publik tidak hanya mengonsumsi komunikasi politik. Publik ikut memproduksinya.
Zizi Papacharissi menggunakan istilah affective publics untuk menggambarkan bagaimana publik digital terbentuk melalui emosi, perhatian, dan ekspresi yang beredar di media sosial. Politik dalam ruang seperti ini tidak selalu hadir dalam bentuk argumen yang terstruktur. Ia juga hadir melalui rasa penasaran, kemarahan, kelucuan, keakraban, kecurigaan, atau sekadar rasa, “Eh, lihat ini.”
Itulah sebabnya sebuah video 15 detik dapat memperoleh perhatian lebih besar daripada pidato 15 menit.
Bukan karena video tersebut lebih penting, tetapi karena ia lebih mudah dipotong, dibagikan, ditafsirkan, dan dibicarakan.
Fenomena ini juga tidak selalu merugikan politisi. Momen non formal dapat membuat pejabat terasa lebih dekat dan manusiawi. Ketika seorang pejabat bercanda dengan warga atau memperlihatkan sisi personalnya, publik mendapatkan persona yang berbeda dari sosok formal di podium.
Namun, kedekatan bekerja dua arah. Ketika publik merasa cukup dekat untuk menyukai sisi personal seorang pejabat, mereka juga merasa cukup dekat untuk mengomentari pakaian, gestur, hubungan pertemanan, atau unggahannya.
Karena itu, dalam membaca komunikasi politik di era media sosial, kita tidak cukup hanya bertanya, “Apa yang ingin dikatakan politisi?” Kita juga perlu bertanya, “Apa yang kemudian dibaca publik dari apa yang dilakukan politisi?”
Politisi masih dapat mengontrol pidato, siaran pers, dan kata-kata yang mereka pilih. Tetapi mereka semakin sulit menentukan momen mana yang akan menjadi perhatian publik dan makna apa yang melekat padanya.
Politik tidak hanya berlangsung ketika pejabat berdiri di podium dan berbicara. Ia juga dapat hadir di sela-sela pidato mulai ketika seseorang tertawa, ketika tangan bergerak, ketika pakaian tertangkap kamera, ketika sebuah foto diunggah, atau bahkan ketika seseorang sekadar menulis, “Selamat ulang tahun.”
Bukan karena setiap momen menyimpan pesan politik, tetapi karena di ruang digital, hampir setiap momen dapat menjadi bagian dari percakapan tentang politik.
Dan mungkin di situlah tantangan komunikasi politik hari ini yakni bukan hanya bahwa politisi semakin mudah terlihat, tetapi bahwa publik semakin memiliki kuasa untuk menentukan apa yang dilihat, apa yang dibicarakan, dan apa yang dianggap bermakna.
Semakin luas ruang untuk menafsirkan, semakin penting pula kemampuan untuk memeriksa. Sebab kita tidak kekurangan sesuatu untuk dibaca.
Kini, yang semakin kita butuhkan adalah kemampuan untuk membedakan apa yang benar-benar terjadi, apa yang kita tafsirkan, dan apa yang memang dapat dibuktikan.(*)
RANI PRITA PRABAWANGI
Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Sosial FISIP Universitas Airlangga
