JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak PT Pertamina Patra Niaga dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan penjelasan terbuka mengenai antrean bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Makassar, Sulawesi Selatan.
YLKI menilai, pernyataan bahwa stok BBM aman tidak cukup untuk menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Ketersediaan BBM harus dibuktikan dengan kemudahan konsumen memperoleh BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Jangan hanya mengatakan stok BBM aman lalu menyalahkan panic buying. Jika stok memang aman, buktikan dengan memastikan konsumen bisa mendapatkan BBM dengan mudah,” kata Sekretaris Eksekutif YLKI Rio Priambodo dalam keterangannya, Senin (14/9/2026).
Menurut Rio, antrean panjang di sejumlah daerah menunjukkan adanya persoalan yang perlu dijelaskan secara terbuka, baik terkait pasokan, distribusi, maupun pelayanan kepada konsumen.
Karena itu, YLKI meminta Pertamina dan Kementerian ESDM menyampaikan data mengenai kondisi stok dan distribusi BBM, khususnya di wilayah yang mengalami antrean. Jika diperlukan, Pertamina dan Kementerian ESDM diminta menggelar konferensi pers bersama agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tidak simpang siur.
“Jika stok BBM memang aman, hal tersebut harus disampaikan secara transparan dan didukung data yang jelas,” ujar Rio.
YLKI juga mendesak DPR RI memanggil Pertamina Patra Niaga dan Kementerian ESDM untuk meminta penjelasan secara komprehensif mengenai penyebab antrean BBM dan kondisi distribusinya.
Rio mengatakan, persoalan BBM menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan berpengaruh langsung terhadap mobilitas serta aktivitas ekonomi. Karena itu, persoalan tersebut tidak semestinya dibiarkan tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban.
“Persoalan BBM menyangkut kebutuhan dasar masyarakat sehingga tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan dan pertanggungjawaban,” katanya.
YLKI juga meminta pemerintah dan Pertamina tidak menjadikan panic buying sebagai satu-satunya penjelasan atas antrean BBM.
Menurut Rio, kekhawatiran masyarakat justru harus dijawab dengan kepastian mengenai stok, distribusi, dan informasi yang transparan. Jika pasokan benar-benar aman, konsumen semestinya dapat memperoleh BBM secara normal tanpa harus mengantre berjam-jam.
“Panic buying tidak boleh dijadikan alasan tunggal untuk menjelaskan antrean BBM. Kekhawatiran masyarakat justru harus dijawab dengan kepastian stok, distribusi, dan informasi yang transparan,” ujarnya.
Di sisi lain, YLKI meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas apabila ditemukan penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Praktik seperti penimbunan, pengisian berulang secara tidak wajar, penggunaan identitas atau kode QR yang tidak sesuai, maupun modus penyalahgunaan lainnya dinilai dapat mengurangi hak konsumen yang semestinya memperoleh BBM subsidi.
“Jika ditemukan penyalahgunaan BBM subsidi, YLKI meminta dilakukan penegakan hukum secara tegas,” kata Rio.
YLKI juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan BBM. Pengaduan dapat berkaitan dengan kelangkaan, antrean yang tidak wajar, pembatasan yang tidak jelas, maupun persoalan pelayanan di SPBU.
Menurut Rio, laporan masyarakat penting sebagai bahan advokasi untuk memastikan keadilan dalam distribusi energi.
YLKI mengingatkan pemerintah agar tidak hanya menggunakan angka stok sebagai ukuran ketersediaan BBM. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan konsumen memperoleh BBM secara mudah dan dalam waktu yang wajar.
“Jangan sampai BBM secara statistik dinyatakan tersedia, tetapi secara faktual konsumen kesulitan mendapatkannya,” ujar Rio.
Ia menegaskan, BBM yang tersedia di tangki penyimpanan tetapi sulit diperoleh masyarakat di SPBU tetap menunjukkan adanya persoalan dalam distribusi atau pelayanan.
“Bagi konsumen, BBM yang tersedia di atas kertas tetapi sulit didapatkan di SPBU, pada hakikatnya tetap merupakan persoalan pelayanan publik,” katanya.
YLKI mengingatkan, apabila gangguan akses BBM tidak segera diselesaikan, dampaknya dapat meluas ke berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Gangguan pasokan dan distribusi BBM dapat memengaruhi transportasi, distribusi pangan dan barang, pendidikan, kesehatan, kebersihan, hingga pelayanan publik lainnya. Mobilitas masyarakat, guru, dan siswa dapat terganggu. Operasional fasilitas kesehatan dan layanan publik yang bergantung pada BBM juga berpotensi terdampak.
“Karena itu, persoalan BBM harus segera ditangani karena dampaknya dapat meluas dan mengganggu aktivitas masyarakat secara keseluruhan,” pungkas Rio.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
