SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Ketua Forum Aktivis Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur Sudarsono Rahman mempertanyakan pihak yang berada di balik berbagai manuver politik yang belakangan dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto, terutama yang bersinggungan dengan dinamika internal Nahdlatul Ulama.
Menurut Sudarsono, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya mengenai apa yang diinginkan Prabowo, tetapi juga siapa yang tengah menggunakan kedekatan dengan kekuasaan untuk melakukan manuver politik.
“Pertanyaannya adalah, siapa yang sedang mengerjain Prabowo?” kata Sudarsono dalam keterangannya, Selasa (8/9/2026).
Ia menyampaikan hal tersebut ketika menyoroti sejumlah polemik yang belakangan menyeret nama Presiden Prabowo, mulai dari dinamika seputar Muktamar NU ke-35 di Jombang hingga beredarnya buku berjudul Islam ala Prabowo yang kemudian memunculkan keberatan dan klarifikasi dari sejumlah tokoh yang namanya dicantumkan.
Sudarsono menilai tidak tepat jika berbagai persoalan tersebut serta-merta dianggap sebagai kehendak atau perintah Presiden Prabowo. Justru, menurut dia, hal yang perlu dipertanyakan adalah siapa pihak yang bekerja di sekitar kekuasaan dan sejauh mana tindakan mereka benar-benar merepresentasikan kepentingan Presiden.
“Kalau bukan perintah Presiden, lalu siapa yang bekerja menggunakan kedekatan dengan kekuasaan?” ujarnya.
Sudarsono mengatakan seorang presiden tidak hanya dapat dirugikan oleh lawan politik. Pemimpin juga dapat menghadapi persoalan akibat tindakan orang-orang di sekelilingnya yang mengatasnamakan kedekatan dengan kekuasaan.
Ia menyebut orang-orang yang merasa menjadi “orang dekat” penguasa dapat saja melakukan berbagai manuver, membangun jejaring, menggalang loyalitas, hingga mengatur dukungan politik dengan anggapan bahwa kepentingan mereka sejalan dengan kepentingan Presiden.
“Dalam politik, seorang pemimpin bisa dirugikan bukan hanya oleh lawan. Ia juga dapat dirugikan oleh orang-orang yang terlalu bersemangat menjadi ‘orang dekat’, lalu bertindak seolah-olah setiap kepentingan mereka adalah kepentingan Presiden,” kata Sudarsono.
Menurut dia, persoalan tersebut menjadi penting karena setiap tindakan yang dilakukan dengan membawa-bawa nama Presiden pada akhirnya berpotensi menjadi beban politik bagi Presiden sendiri.
Semakin banyak manuver yang dikaitkan dengan nama Prabowo, kata Sudarsono, semakin besar pula reputasi dan legitimasi politik Presiden yang ikut dipertaruhkan.
“Jangan sampai sebuah proyek politik yang dibuat oleh orang lain justru menjadi tagihan reputasi kepada Presiden,” ujarnya.
Sudarsono juga mengingatkan agar NU tidak ditempatkan sebagai sekadar instrumen politik menjelang Pemilu 2029.
Ia mengakui warga NU merupakan salah satu kekuatan sosial yang besar sehingga wajar apabila berbagai kekuatan politik berusaha memperoleh simpati mereka. Namun, menurut dia, upaya mencari dukungan politik harus dibedakan dengan intervensi terhadap urusan internal organisasi.
“Jutaan warga NU memang merupakan kekuatan sosial-politik yang sangat besar. Wajar jika semua kekuatan politik ingin mendapatkan simpati mereka menjelang Pemilu 2029,” katanya.
Namun, Sudarsono menegaskan terdapat batas etis yang tidak semestinya dilanggar.
“Mencari suara warga NU adalah demokrasi, mengintervensi rumah NU adalah persoalan etika,” ujarnya.
Ia mengatakan warga NU merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak politik untuk menentukan pilihan. Karena itu, pendekatan politik kepada warga NU semestinya dilakukan melalui mekanisme demokratis, bukan dengan upaya mengendalikan organisasi dari luar.
Menurut Sudarsono, apabila benar terdapat tekanan, mobilisasi, penggunaan kekuasaan, ataupun bentuk intervensi dalam proses internal organisasi, persoalannya tidak lagi sebatas perebutan pengaruh politik.
“Persoalannya menyentuh sesuatu yang lebih mendasar, yaitu kedaulatan organisasi dan etika kekuasaan,” katanya.
Sudarsono juga menyinggung beredarnya buku Islam ala Prabowo. Ia mempertanyakan proses penyusunan buku tersebut, terutama setelah muncul keberatan atau klarifikasi dari sejumlah tokoh agama yang namanya dicantumkan.
Menurut dia, penggunaan nama Presiden dalam sebuah karya yang kemudian menimbulkan polemik berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai siapa sebenarnya pihak yang berada di balik penyusunan dan penyebaran narasi tersebut.
“Siapa yang membuat buku tersebut, apa kepentingannya, dan mengapa nama Presiden menjadi bagian dari konstruksi narasi tersebut?” kata pria yang juga Ketua PW IPNU Jawa Timur periode 1988-1992 itu.
Ia menilai persoalan tersebut perlu dilihat secara jernih agar tidak setiap manuver yang mengatasnamakan atau membawa nama Presiden langsung dibebankan sebagai kebijakan Presiden.
Sudarsono juga mengingatkan bahwa dalam politik, kerusakan yang paling sulit dipulihkan bukan selalu soal kekuasaan, melainkan kepercayaan publik.
“Dalam politik, yang pertama kali rusak bukan selalu kekuasaan, kadang yang rusak adalah kepercayaan,” ujarnya.
Minta Presiden Evaluasi Lingkaran Terdekat
Karena itu, Sudarsono berpandangan Presiden perlu memastikan siapa saja yang bekerja atas nama atau dengan membawa kedekatan kepada dirinya.
Ia menyebut ada setidaknya empat pertanyaan yang menurutnya layak diajukan Presiden kepada lingkaran terdekatnya: siapa yang sebenarnya bekerja untuk Presiden, siapa yang menggunakan nama Presiden, siapa yang memperoleh keuntungan dari berbagai kegaduhan yang muncul, serta apakah manuver tersebut justru memperkuat atau melemahkan posisi Presiden.
“Presiden membutuhkan orang yang mampu mengatakan ‘tidak’ ketika sebuah langkah justru akan merusak legitimasi Presiden,” kata Sudarsono yang juga Wakil Ketua Umum DPP Barikade Gus Dur itu.
Menurutnya, loyalitas kepada pemimpin tidak cukup apabila tidak disertai kemampuan memberikan koreksi.
“Loyalitas tanpa etika dapat berubah menjadi jebakan. Dan kedekatan tanpa koreksi dapat menjadi racun,” ujarnya.
Di sisi lain, Sudarsono menilai hubungan NU dengan pemerintah seharusnya tetap ditempatkan dalam kerangka hubungan antara masyarakat sipil dan negara.
Hubungan tersebut, menurut dia, dapat berlangsung dekat dan konstruktif tanpa menghilangkan kemandirian masing-masing pihak.
“Hubungan NU dengan pemerintah harus dibangun sebagai hubungan antara masyarakat sipil dan negara: kritis tetapi konstruktif, dekat tetapi tidak kehilangan jarak, bekerja sama tetapi tidak kehilangan kemandirian,” katanya.
Ia menilai Presiden tidak perlu menguasai NU untuk mendapatkan simpati warga NU. Sebaliknya, NU juga tidak perlu mengambil posisi bermusuhan dengan pemerintah hanya untuk menunjukkan independensinya.
“Negara menghormati rumah NU dan NU menghormati negara,” ujar Sudarsono.
Menurut dia, dinamika politik menuju Pemilu 2029 masih sangat mungkin berubah. Konstelasi politik, posisi tokoh, hingga konfigurasi koalisi masih akan bergerak.
Karena itu, kepentingan elektoral jangka pendek dinilai tidak semestinya merusak hubungan jangka panjang antara negara dan masyarakat sipil.
Sudarsono mengingatkan, apabila orang-orang di sekitar kekuasaan terlalu jauh memasuki ruang internal NU dan kemudian memunculkan resistensi dari warga NU, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh pihak yang melakukan manuver.
“Kalau orang-orang di sekitar Prabowo terlalu jauh masuk ke rumah NU, lalu muncul resistensi dari warga NU, siapa yang akan menerima akibatnya? Bukan hanya mereka. Presidenlah yang namanya akan disebut,” katanya.
Karena itu, ia meminta siapa pun yang ingin mendapatkan dukungan warga NU menjelang kontestasi politik mendatang menempuh cara-cara demokratis dan tidak mencampuri kedaulatan internal organisasi.
“Silakan mencari simpati, silakan bertarung secara demokratis, silakan datang kepada warga NU, tetapi jangan rusak rumahnya,” kata Sudarsono.
Ia mengingatkan, kegaduhan yang muncul akibat kepentingan elektoral belum tentu menghasilkan dukungan politik. Sebaliknya, hal tersebut justru dapat memunculkan resistensi.
“Kalau rumah NU dibuat gaduh demi kepentingan elektoral, yang tumbuh belum tentu dukungan. Bisa jadi justru perlawanan,” ujarnya.
Sudarsono kembali pada pertanyaan yang menurutnya penting dijawab di tengah berbagai manuver politik yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo. “Siapa yang sedang mengerjain Prabowo?” katanya.
Menurut dia, pihak tersebut bisa saja merupakan lawan politik, kepentingan kelompok tertentu, orang-orang yang tengah membangun posisi menuju 2029, atau bahkan mereka yang justru berada paling dekat dengan pusat kekuasaan.
“Jangan biarkan orang-orang yang mengatasnamakan kedekatan dengan Presiden menciptakan musuh-musuh baru bagi Presiden,” ujar Sudarsono mengakhiri keterangannya.(*)
Kontributor: Abdel Rafi
Editor: Umar Faruq
