SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, diharapkan tidak hanya menjadi forum pergantian kepemimpinan dan penyusunan program organisasi. Muktamar yang dijadwalkan berlangsung 27-31 Agustus 2026 itu dinilai perlu menjadi momentum bagi NU untuk menengok kembali keteladanan para muassis atau pendirinya, memasuki abad keduanya.
Ketua Yayasan Insan Keturunan Sagipoddin (IKSA) yang merupakan dzurriyah Hasan Gipo, Ketua Tanfidziyah PBNU pertama, H. Abd. Wachid Zen, mengatakan bahwa Muktamar di Tambakberas memiliki makna simbolik sebagai momentum “pulang” kepada nilai-nilai yang diwariskan para pendiri NU.
“Sebagai Ketua Yayasan IKSA, kami sangat berharap Muktamar ke-35 NU betul-betul mewujudkan nilai-nilai organisasi yang diwariskan para muassis, termasuk H Hasan Gipo. Muktamar kali ini ibarat pulang kepada nilai-nilai warisan muassis atau kembali pada teladan mereka,” kata Zen di Surabaya, Rabu (20/8/2026).
Menurut Zen, Muktamar ke-35 merupakan muktamar pertama NU pada awal abad kedua organisasi. Karena itu, NU perlu menjadikan forum tersebut sebagai kesempatan untuk mengevaluasi kembali perjalanan organisasi selama abad pertama sekaligus merumuskan peran NU dalam kehidupan bangsa pada abad kedua.
“NU pada abad pertama memiliki peran dalam perjalanan dan pembentukan bangsa. Memasuki abad kedua, NU perlu memperkuat perannya sebagai penjaga peradaban bangsa,” ujarnya.
Zen menilai salah satu teladan yang relevan untuk dihidupkan kembali adalah Hasan Gipo. Hasan Gipo merupakan Ketua Tanfidziyah PBNU pertama yang mendampingi KH Hasyim Asy’ari sejak Muktamar NU pertama di Surabaya pada 1926 hingga Muktamar ke-9 di Banyuwangi pada 1934.
Menurut Zen, Hasan Gipo memberikan contoh mengenai makna khidmah atau pengabdian dalam mengelola organisasi. Jabatan di NU, kata dia, tidak ditempatkan sebagai sarana mencari keuntungan pribadi maupun popularitas.
“H. Hasan Gipo berkhidmah kepada NU dan ulama. Beliau tidak menjadikan NU sebagai tempat mencari penghidupan, apalagi mencari dukungan untuk kepentingan jabatan. Beliau memberikan teladan tentang ketulusan, kesederhanaan, dan pengabdian,” katanya.
Zen menilai keteladanan tersebut penting diingat kembali ketika NU memasuki abad kedua. Menurut dia, kebesaran organisasi seharusnya diikuti dengan semakin kuatnya orientasi pelayanan kepada umat.
Ia juga menyoroti minimnya pengetahuan publik tentang Hasan Gipo. Padahal, menurut Zen, sosok tersebut memiliki peran penting dalam fase awal perkembangan NU.
Hasan Gipo memiliki nama asli Hasan Basri. Ia lahir di kawasan Ampel, Surabaya, pada 1869 dan berasal dari keluarga besar Sagipoddin atau Gipo. Dalam silsilah keluarga, Hasan merupakan putra Abdullah, cucu Tarmidzi, dan cicit Sagipoddin.
Keluarga Gipo juga memiliki hubungan kekerabatan dengan KH. Mas Mansur, salah satu tokoh penting Muhammadiyah. Menurut Zen, hubungan tersebut menunjukkan bahwa jaringan keluarga ulama di Surabaya pada masa itu melampaui batas organisasi dan turut berperan dalam dinamika perkembangan Islam serta pergerakan kebangsaan.
Kekayaan untuk Perjuangan
Hasan Gipo dikenal berasal dari keluarga saudagar di Surabaya. Menurut Zen, aktivitas ekonomi keluarganya antara lain mencakup perdagangan komoditas, pergudangan di kawasan Kalimas, serta sejumlah usaha perdagangan di Surabaya.
Namun, kekayaan tersebut juga digunakan untuk mendukung kegiatan keagamaan dan pergerakan.
Zen menyebut Hasan Gipo turut memberikan dukungan pembiayaan terhadap Komite Hijaz, gerakan yang menjadi salah satu rangkaian sejarah menuju berdirinya NU. Ia juga disebut membantu KH Abdul Wahab Hasbullah membangun jaringan dengan tokoh-tokoh pergerakan di Surabaya.
“Hasan Gipo selalu mendampingi Kiai Wahab menemui tokoh-tokoh pergerakan yang ada di Surabaya. Beliau sangat menjunjung tinggi faktor keulamaan dan menggunakan jaringan serta sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan perjuangan,” ujarnya.
Menurut Zen, latar belakang pendidikan Hasan Gipo juga relatif beragam. Ia memperoleh pendidikan pesantren di sejumlah tempat di Surabaya dan Sidoarjo sekaligus mendapatkan pendidikan umum pada masa kolonial.
Perpaduan pengalaman tersebut, kata Zen, membuat Hasan Gipo mampu berinteraksi dengan kalangan ulama, masyarakat, pedagang, dan kelompok pergerakan.
Atas latar belakang tersebut, Hasan Gipo kemudian dipercaya memimpin Tanfidziyah PBNU sejak Muktamar pertama pada 1926 hingga Muktamar ke-9 pada 1934.
Bagi Zen, mengingat kembali Hasan Gipo bukan sekadar upaya mengenang sejarah. Keteladanan para pendiri, menurut dia, harus diterjemahkan menjadi orientasi organisasi yang relevan dengan tantangan NU pada abad kedua.
Ia berharap Muktamar ke-35 tidak berhenti pada pembahasan kepemimpinan, struktur organisasi, dan program kerja, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat kembali semangat khidmah.
“Yang perlu diwarisi bukan sekadar nama atau posisi para muassis, tetapi cara mereka berkhidmah. Ilmu, kekayaan, jaringan, dan jabatan ditempatkan untuk kepentingan umat,” kata Zen.
Ia juga mendorong agar sejarah dan keteladanan para pendiri NU lebih banyak diperkenalkan kepada kader dan generasi muda. Menurut dia, pemahaman terhadap sejarah penting agar generasi baru NU mengetahui bahwa organisasi tersebut dibangun melalui pengorbanan, keilmuan, jaringan sosial, dan pengabdian.
Muktamar di Tambakberas, kata Zen, semestinya menjadi ruang untuk mempertemukan kembali warisan sejarah dengan agenda masa depan NU.
“Kalau Muktamar ini benar-benar menjadi momentum pulang kepada teladan muassis, maka abad kedua NU seharusnya tidak hanya berbicara tentang kebesaran organisasi, tetapi tentang seberapa besar manfaat NU bagi umat dan bangsa,” ujarnya.
