JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Uji coba kebijakan yang memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) bekerja lebih dekat dengan domisili dan keluarga dinilai dapat memperbaiki kesejahteraan pegawai sekaligus menjaga produktivitas. Namun, penerapannya perlu memastikan distribusi ASN dan kualitas pelayanan publik di daerah tidak terganggu.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menyambut positif langkah Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang menguji skema tersebut bagi pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Menurut Netty, kebijakan kepegawaian tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian kinerja. Kesejahteraan pegawai, termasuk keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga, juga perlu menjadi perhatian.
”ASN adalah aset utama negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan yang mendukung keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga patut diapresiasi selama tetap menjaga profesionalitas dan kualitas pelayanan publik,” kata Netty dalam keterangannya, Jumat (24/7/2026).
Netty mengatakan, tidak sedikit ASN harus tinggal terpisah dari keluarga karena lokasi penempatan kerja. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi karena pegawai harus menanggung biaya transportasi ataupun tempat tinggal tambahan.
Persoalan itu, menurut dia, juga dapat memengaruhi kehidupan keluarga dan kondisi psikologis pegawai.
”Ketika ASN dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk menjalankan peran sebagai orangtua maupun anggota keluarga. Kondisi psikologis yang lebih baik diyakini akan berdampak positif terhadap semangat dan produktivitas kerja,” ujarnya.
Tekan Beban Psikologis
Netty berharap kebijakan tersebut juga dapat mengurangi persoalan kesehatan mental yang mungkin muncul akibat long distance marriage (LDM) atau kehidupan rumah tangga jarak jauh karena penugasan.
Tekanan psikologis berkepanjangan, kata dia, berpotensi memengaruhi kondisi emosional, kesehatan mental, hingga performa seseorang dalam menjalankan pekerjaannya.
”Semoga kebijakan ini mampu meminimalisasi persoalan kesehatan mental akibat long distance marriage. ASN yang lebih tenang, bahagia, dan memiliki dukungan keluarga yang kuat akan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat,” kata Netty.
Perhatian terhadap kondisi psikologis pegawai, lanjut Netty, menjadi semakin penting bagi ASN yang bekerja di sektor pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan menghadapi beban dan tekanan pekerjaan yang tinggi sehingga kesejahteraan psikologis mereka perlu menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan sumber daya manusia.
”Kesehatan mental tenaga kesehatan tidak boleh diabaikan. Jika mereka dapat bekerja lebih dekat dengan keluarga, diharapkan tingkat stres dapat berkurang sehingga berdampak pada meningkatnya kualitas layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan,” tuturnya.
Menurut Netty, perbaikan kesejahteraan tenaga kesehatan pada akhirnya juga harus bermuara pada peningkatan mutu pelayanan yang diterima masyarakat.
Jangan Ganggu Pemerataan ASN
Meski demikian, Netty mengingatkan, kebijakan mendekatkan tempat kerja ASN dengan keluarga tidak dapat diterapkan semata-mata berdasarkan keinginan pegawai.
Kebutuhan organisasi dan pemerataan pelayanan publik, khususnya di daerah yang masih kekurangan ASN, tetap harus menjadi pertimbangan utama.
”Jangan sampai kebijakan ini justru menimbulkan ketimpangan distribusi ASN di daerah tertentu. Prinsip meritokrasi, kebutuhan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas,” katanya.
Karena itu, Netty mendorong BKN mengevaluasi uji coba tersebut secara menyeluruh. Evaluasi tidak cukup hanya mengukur kepuasan pegawai, tetapi juga perlu melihat pengaruh kebijakan terhadap produktivitas, efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, pemerataan ASN, serta efisiensi anggaran.
Hasil evaluasi itu nantinya dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah skema bekerja dekat domisili layak diperluas.
”Jika hasil uji coba menunjukkan manfaat yang nyata tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat, tentu kebijakan ini dapat menjadi praktik baik yang layak dipertimbangkan untuk diterapkan lebih luas,” ujar Netty.
Dengan demikian, menurut Netty, kebijakan kepegawaian diharapkan dapat menemukan titik keseimbangan antara kebutuhan organisasi dan kesejahteraan ASN. Kedekatan dengan keluarga dapat menjadi salah satu faktor pendukung produktivitas, tetapi pelayanan kepada masyarakat tetap harus menjadi tujuan utama birokrasi.(*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
