Kehadiran Artificial Intelligence atau akal imitasi (AI) telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dunia penelitian. Jika sebelumnya proses penelitian sangat bergantung pada kemampuan individu dalam mencari literatur, mengolah data, dan menyusun naskah ilmiah, kini berbagai perangkat AI mampu membantu sebagian besar aktivitas tersebut dalam hitungan detik. Perkembangan ini menghadirkan peluang besar sekaligus tantangan baru bagi ekosistem riset Indonesia. Di tengah laju teknologi yang begitu cepat, pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan digunakan dalam penelitian, melainkan bagaimana peneliti memanfaatkannya secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
Berbagai aplikasi berbasis AI kini semakin akrab digunakan kalangan akademisi. Teknologi ini dapat membantu peneliti menemukan referensi yang relevan, merangkum artikel ilmiah, menerjemahkan dokumen akademik, mengidentifikasi pola dalam data, hingga memberikan masukan terhadap struktur penulisan karya ilmiah. Kemampuan tersebut dapat meningkatkan produktivitas penelitian sekaligus mempercepat produksi pengetahuan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang masih berupaya meningkatkan daya saing publikasi ilmiah di tingkat global, AI membuka peluang untuk memperkuat kapasitas riset nasional.
Namun, kemudahan yang ditawarkan AI juga menyimpan risiko yang tidak dapat diabaikan. Salah satu tantangan utamanya ialah munculnya ketergantungan yang berlebihan terhadap teknologi. Tidak sedikit pengguna menerima begitu saja informasi yang dihasilkan AI tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Padahal, sistem AI generatif dapat menghasilkan informasi yang tampak meyakinkan, tetapi tidak selalu akurat. Dalam konteks penelitian, kekeliruan semacam ini dapat berdampak serius terhadap kualitas temuan ilmiah dan kredibilitas akademik. Karena itu, kemampuan memanfaatkan AI tidak cukup sebatas keterampilan teknis, tetapi perlu disertai kemampuan berpikir kritis dan etika akademik yang kokoh.
Di sinilah pentingnya literasi AI. Literasi AI dapat dipahami sebagai kemampuan memahami cara kerja AI, memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif, mengevaluasi hasil yang dihasilkannya, serta memahami implikasi etis dan sosial dari penggunaannya. Bagi akademisi, literasi AI bukan hanya berkaitan dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi tertentu, tetapi juga kemampuan menilai validitas informasi, mengenali bias algoritma, memahami keterbatasan sistem, dan menjaga integritas ilmiah dalam setiap proses penelitian.
Melek AI kini menjadi kebutuhan baru bagi peneliti, dosen, dan mahasiswa. Sebagaimana literasi digital menjadi kompetensi penting pada dekade sebelumnya, literasi AI berpotensi menjadi kompetensi dasar yang menentukan kualitas sumber daya manusia akademik pada masa depan. Peneliti yang melek AI akan mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu untuk memperluas kapasitas intelektualnya, bukan menggantikan proses berpikir ilmiah. Sebaliknya, mereka yang tidak memiliki pemahaman memadai berisiko tertinggal dalam ekosistem riset yang kian terdigitalisasi.
Perkembangan ini menuntut perguruan tinggi melakukan penyesuaian. Program pelatihan metodologi penelitian yang selama ini berfokus pada teknik pengumpulan dan analisis data perlu diperluas dengan materi literasi AI. Mahasiswa dan peneliti perlu dibekali kemampuan menggunakan AI secara bertanggung jawab, termasuk memahami batas-batas penggunaannya dalam penulisan akademik. Perguruan tinggi juga perlu membangun budaya akademik yang mendorong transparansi penggunaan AI sehingga teknologi tersebut menjadi instrumen pendukung pembelajaran dan penelitian, bukan sarana untuk menghindari proses intelektual yang semestinya dijalani.
Pemerintah pun memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola AI yang mendukung perkembangan riset nasional. Indonesia telah menunjukkan komitmen dalam mendorong transformasi digital dan pemanfaatan teknologi berbasis AI. Namun, perkembangan teknologi yang begitu cepat menuntut kebijakan yang adaptif dan responsif. Pemerintah perlu mendorong penyusunan pedoman nasional mengenai penggunaan AI dalam pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah. Pedoman tersebut penting untuk memberikan kepastian mengenai aspek etika, transparansi, akuntabilitas, perlindungan data, serta standar integritas akademik dalam pemanfaatan AI.
Investasi pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi faktor penting. Program pelatihan literasi AI bagi dosen, peneliti, dan mahasiswa perlu menjadi bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia nasional. Upaya ini bukan hanya bertujuan meningkatkan kemampuan teknis, tetapi juga membangun kesadaran kritis terhadap peluang dan risiko penggunaan AI. Dengan demikian, Indonesia tidak sekadar menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu membangun ekosistem pengetahuan yang inovatif dan berdaya saing.
Dalam konteks pengelolaan AI bagi akademisi, pendekatan yang diperlukan bukanlah pembatasan yang berlebihan ataupun kebebasan tanpa aturan. Yang dibutuhkan ialah tata kelola yang seimbang antara inovasi dan akuntabilitas. Akademisi perlu didorong memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas penelitian, tetapi tetap bertanggung jawab atas seluruh proses dan hasil penelitian yang dihasilkan. AI dapat membantu menemukan informasi, tetapi tidak dapat menggantikan kemampuan manusia dalam melakukan penalaran ilmiah, menyusun argumentasi kritis, dan mengambil keputusan akademik.
Hal penting yang perlu ditegaskan di sini bahwa masa depan dunia riset tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi semata, melainkan oleh kemampuan manusia mengelola teknologi itu secara bijaksana. AI bukanlah pengganti peneliti, melainkan mitra yang dapat memperluas kapasitas intelektual manusia. Karena itu, tantangan terbesar dunia akademik Indonesia saat ini bukan sekadar mengadopsi AI, melainkan membangun generasi peneliti yang melek AI, memiliki literasi digital yang kuat, menjunjung tinggi integritas ilmiah, serta mampu beradaptasi dengan perubahan yang terus berlangsung. Hanya dengan cara itulah Indonesia dapat memanfaatkan AI untuk memperkuat daya saing ilmu pengetahuan dan inovasi nasional. Semoga.(*)
THALITA RIFDA KHAERANI
Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman dan Mahasiswa Program Doktoral FISIP Universitas Airlangga
