JAKARTA, CAKRAWARTA.com — Memorandum 14 poin antara Iran dan Amerika Serikat dinilai bukan jalan menuju perdamaian, melainkan sekadar jeda konflik yang rapuh. Mantan Penasehat Militer Indonesia untuk PBB periode 2017-2019, Mayjen TNI (Purn) Fulad, menegaskan, kesepakatan itu justru menyimpan potensi eskalasi perang yang lebih besar di Timur Tengah.
Fulad menilai, memorandum yang diajukan Iran pada 30 April 2026 tersebut hanya menawarkan gencatan senjata selama 30 hari tanpa menyentuh akar konflik yang sebenarnya. “Ini bukan pintu perdamaian. Ini hanya jeda di atas bara konflik yang belum padam,” ujar Fulad dalam analisisnya, Kamis (7/5/2026).
Di atas kertas, dokumen tersebut memuat tiga pilar utama yaitu pembukaan kembali Selat Hormuz, pembatasan program nuklir Iran, serta pelonggaran sanksi ekonomi oleh Amerika Serikat.
Namun di lapangan, situasi justru bergerak berlawanan. Saat diplomasi berlangsung, Israel meningkatkan serangan ke Hizbullah di Lebanon dan melanjutkan operasi militer di Gaza.
Fulad menyebut kondisi ini sebagai fenomena asymmetric decoupling, yakni ketika diplomasi dan operasi militer berjalan di jalur yang terpisah tanpa sinkronisasi. “Dua realitas berjalan bersamaan. Satu meja perundingan, satu medan perang. Ini strategi perang modern,” katanya.
Menurut dia, perbedaan mendasar antara Iran dan Amerika Serikat soal definisi “penyelesaian konflik” menjadi hambatan utama. Iran, sejak Revolusi Islam 1979, tidak mengakui eksistensi Israel. Sementara Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis menjaga keamanan Israel.
Di sisi lain, Iran juga mengandalkan strategi proxy warfare melalui Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, serta milisi di Irak dan Suriah. Strategi ini membuat konflik menjadi kompleks dan sulit diselesaikan dalam satu meja perundingan.
Sementara itu, Israel memiliki kalkulasi keamanan tersendiri yang tidak selalu sejalan dengan Washington. Ancaman langsung dari Hizbullah dan Gaza membuat Israel memilih tetap melanjutkan operasi militernya, meski negosiasi Iran-AS berlangsung.
Fulad menilai, kondisi ini berpotensi menciptakan siklus eskalasi yang berulang. “Serangan Israel bisa memancing respons Iran melalui proksi. Sebaliknya, tekanan Iran di Teluk bisa menjadi alat tawar dalam negosiasi dengan AS. Ini lingkaran konflik yang sulit diputus,” ujarnya.
Ia mencontohkan serangan Iran ke Fujairah pada 4 Mei 2026 sebagai bukti nyata eskalasi tersebut. Serangan rudal dan drone yang menyasar fasilitas energi di Uni Emirat Arab menunjukkan bahwa konflik tidak lagi terbatas pada satu titik, melainkan meluas ke infrastruktur strategis.
Menurut Fulad, Selat Hormuz sebagai jalur vital 20% distribusi minyak dunia menjadi titik paling krusial. Jika jalur ini terganggu, harga minyak global berpotensi melonjak drastis hingga memicu krisis ekonomi dunia.
Dalam konteks ini, strategi Amerika Serikat dinilai berupaya memisahkan dua medan konflik antara isu nuklir Iran dan stabilitas Selat Hormuz di satu sisi, serta konflik Israel dengan kelompok proksi Iran di sisi lain.
Namun, pendekatan tersebut dinilai terlalu simplistik. “Di atas kertas terlihat rapi, tapi di lapangan konflik ini saling terkait seperti rantai. Tidak bisa dipisahkan,” kata Fulad.
Ia juga mengingatkan bahwa gencatan senjata tanpa mekanisme pengawasan militer yang jelas hanya akan menjadi ilusi. “Tanpa verifikasi di lapangan, 30 hari ini hanya memberi waktu bagi semua pihak untuk konsolidasi kekuatan,” ujarnya.
Lebih jauh, Fulad mendorong peran aktif komunitas internasional, khususnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk membentuk misi pengawas gabungan di kawasan konflik, termasuk Selat Hormuz dan perbatasan Lebanon-Israel.
Indonesia, sebagai negara non blok, juga diminta tidak sekadar menyambut optimisme diplomasi, tetapi bersikap kritis terhadap implementasinya. “Kita harus bertanya antara siapa yang menjamin, siapa yang mengawasi, dan siapa yang menindak jika terjadi pelanggaran? Jika tidak ada, maka ini hanya ilusi diplomasi,” katanya.
Fulad menegaskan, tanpa keterlibatan langsung Iran, Amerika Serikat, dan Israel dalam satu meja perundingan yang komprehensif, konflik Timur Tengah hanya akan berubah bentuk, bukan berakhir. “Sejarah menunjukkan, jeda tanpa penyelesaian selalu berujung pada ledakan yang lebih besar. Dan 30 hari ini bisa jadi hanya hitungan mundur menuju perang berikutnya,” pungkasnya.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
