
Dunia sedang di ambang perang. Bukan perang di Ukraina yang sudah dua tahun lebih mengeringkan perhatian kita. Bukan juga konflik Gaza yang tak kunjung usai.
Kali ini, yang mengancam adalah perang terbuka antara Amerika Serikat-Israel melawan Iran. Dua negara adidaya (AS) dan negara dengan jaringan proksi terkuat di Timur Tengah (Iran) saling menghadapkan rudal, drone, dan pasukan. Israel, dengan doktrin eksistensialnya, telah lama mengoyak dada ingin “menghabisi” program nuklir Iran. AS, dengan pangkalan militernya yang tersebar di seluruh Teluk, tidak akan tinggal diam.
Jika perang ini pecah, rakyat Indonesia akan membayar harganya.
Bukan dalam bentuk suara tembakan atau ledakan bom. Tapi dalam bentuk yang lebih sehari-hari, lebih menyakitkan, dan lebih nyata:
Harga mi instan naik. Harga tahu tempe meroket. BBM melambung. Rupiah tergerus. Dan uang rakyat melalui APBN tersedot habis untuk subsidi energi.
Mari kita buka mata. Ini bukan urusan orang jauh. Ini urusan dapur kita.
Apa yang akan terjadi dalam 3 bulan pertama perang?
Jangan percaya pada narasi “perang kilat” atau “Iran akan runtuh dalam hitungan minggu”.
Tiga bulan pertama perang AS-Iran tidak akan menghasilkan pemenang. Yang ada justru stalemate destruktif (kebuntutan yang menghancurkan).
Iran tidak akan tumbang. Mereka punya pengalaman perang delapan tahun melawan Irak (1980-1988). Mereka punya jaringan proksi di Lebanon (Hizbullah dengan 150.000 roket), di Suriah, di Irak, di Yaman. Mereka punya drone murah yang efektif menghancurkan tank-tank modern. Mereka mungkin kehilangan infrastruktur, tapi rezimnya akan berdiri.
AS tidak akan menang cepat. Mereka menghadapi musuh dengan strategi asimetris, dengan medan yang tidak bersahabat, dengan biaya politik dan finansial yang sangat besar. Setiap rudal Patriot yang ditembakkan untuk mencegat drone Iran harganya bisa 100 kali lipat lebih mahal dari drone itu sendiri. Ini perang yang menguras kantong.
Israel akan kewalahan. Mereka harus menghadapi dua front: Gaza di selatan dan Hizbullah di utara. Iron Dome tidak didesain untuk serangan massal dari dua arah sekaligus.
Lalu, di tengah kebuntuan ini, Iran akan menjalankan senjata pamungkasnya: mengganggu Selat Hormuz.
Selat Hormuz adalah jalur sempit di ujung Teluk Persia, tempat 20% minyak dan LNG dunia melintas. Jika Iran mengganggu selat ini dengan kapal cepat, ranjau, atau rudal harga minyak dunia akan melonjak ke langit.
Bukan 80 per barel.Bukan 100. Bisa 120, 120, 150, bahkan lebih.
Dan Indonesia, sebagai negara pengimpor minyak dan sekaligus pemberi subsidi BBM, akan menjadi salah satu korban paling parah.
Inilah dampaknya.
Saya tidak akan bicara teori. Saya akan bicara angka.
Pertama, APBN jebol, rakyat yang bayar.
Menteri Keuangan mungkin akan tersenyum tenang di depan layar televisi. Tapi di belakang layar, para direktur jenderal anggaran sedang pusing tujuh keliling.
Harga minyak ICP (Indonesia Crude Price) yang diasumsikan di APBN 2026 sekitar 70-75 per barel, akan melonjak ke 100 lebih. Setiap kenaikan $1 per barel, beban subsidi BBM dan listrik naik sekitar Rp 3-4 triliun per tahun.
Kalikan dengan kenaikan $25-30. Hasilnya? Tambahan beban subsidi Rp 75-120 triliun per tahun.
Uang dari mana? Bisa dari utang baru, bisa dari pemotongan program pro-rakyat seperti PKH, Kartu Sembako, dan pembangunan infrastruktur. Pastinya: rakyat bawah yang akan merasakan paling sakit.
Kedua, harga mie, tahu, tempe, ayam, telur naik.
Perang di Timur Tengah akan menaikkan harga mi instan kesayangan Anda. Kenapa? Gandum Indonesia impor 100%. Kedelai impor 90% lebih. Pakan ternak (jagung, kedelai) juga impor dalam jumlah besar.
Perang mengganggu jalur pelayaran di Laut Merah (Bab al-Mandeb) dan Selat Hormuz. Kapal-kapal yang biasanya lewat Suez harus memutar lewat Tanjung Harapan (Afrika Selatan). Waktu tempuh bertambah 10-14 hari. Biaya asuransi melonjak 500-1000%. Bahan bakar kapal juga ikut mahal karena minyak naik.
Maka, siap-siap: Indomie lebih mahal. Tahu tempe tidak lagi jadi lauk murah. Ayam dan telur naik. Dan jika Anda pengusaha kuliner kecil, margin Anda tergerus habis.
Ketiga, rupiah melemah, bayar utang luar negeri makin berat.
Ketika harga minyak dunia naik, permintaan dolar AS untuk membayar impor minyak ikut naik. Nilai tukar Rupiah cenderung melemah, menjadi Rp 17.000, Rp 17.500, atau lebih.
Apa artinya? Harga barang-barang impor (dari ponsel hingga obat-obatan) naik. Bayar cicilan utang luar negeri (baik negara maupun swasta) membengkak dalam rupiah. Dan jika Anda berencana umrah atau liburan ke luar negeri, siapkan kantong lebih tebal.
Indonesia Harus Netral, Tapi Jangan Pasif
Di tengah tekanan AS dan Israel agar “memilih sisi”, posisi Indonesia harus tegas: KAMI NETRAL. Bebas-aktif. Tidak akan bergabung dalam koalisi militer mana pun. Tidak akan menyediakan pangkalan atau overflight.
Ini bukan karena kita pro Iran. Ini karena kepentingan nasional Indonesia adalah perdamaian, stabilitas, dan harga energi yang terjangkau bagi rakyat.
Tapi netralitas bukan berarti pasif. Ada empat hal yang HARUS dilakukan pemerintah segera:
Pertama. Aktif memediasi. Indonesia punya pengalaman, punya jaringan di OKI dan GNB. Gunakan itu untuk mendorong gencatan senjata. Jangan hanya diam.
Kedua. Lindungi WNI. 1,5 juta pekerja migran Indonesia di Arab Saudi dan 200.000 di UAE tidak boleh menjadi korban. Siapkan skenario evakuasi darurat. Jangan tunggu sampai bom jatuh.
Ketiga. Siapkan APBN darurat. Potong belanja yang tidak prioritas. Alihkan ke subsidi tepat sasaran dan perlindungan sosial. Jangan biarkan rakyat kecil menanggung beban sendirian.
Keempat. Kurangi ketergantungan. Krisis ini adalah bukti: Indonesia terlalu lemah karena masih impor gandum, kedelai, minyak. Bangun ketahanan pangan dan energi. Sekarang. Bukan besok.
Saya tidak meramal kiamat. Saya tidak mengatakan perang pasti terjadi. Tapi tanda-tanda ada di depan mata. Ketegangan naik setiap hari. Diplomasi gagal. Dialog buntu.
Dan Indonesia, sekali lagi, akan menjadi korban bukan karena ada yang menembaki kita, tapi karena dapur ekonomi kita dirancang rapuh, tergantung pada komoditas dan jalur pelayaran yang berada ribuan kilometer dari Jakarta.
Jika tidak ingin rakyat membayar mahal, ubah sekarang.
Bangun lumbung pangan. Bangun kilang minyak. Bangun kemandirian.
Dan untuk pemerintah: Jangan seret Indonesia ke bara api perang orang lain. Netralitas bebas-aktif adalah harga mati.
Indonesia harus menjadi garda terdepan memperjuangkan ini. Karena jika tidak kita, siapa lagi? Jika tidak sekarang, kapan lagi?
Jakarta, 4 Mei 2026
MAYJEN TNI (PURN) FULAD
Penasehat Militer RI untuk PBB tahun 2017-2019








