SURABAYA, CAKRAWARTA.com – Pengurus Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Jawa Timur meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan penutupan program studi (prodi), khususnya di bidang kependidikan. Penataan pendidikan tinggi dinilai perlu dilakukan secara cermat, berbasis data, dan berorientasi jangka panjang.
Pelaksana Tugas Ketua PW ISNU Jawa Timur, M. Afif Hasbullah, mengatakan pihaknya terbuka untuk terlibat dalam dialog bersama pemerintah dan para pemangku kepentingan guna merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif.
“Kami siap dilibatkan secara aktif dalam forum dialog. Kami ingin memberikan pandangan akademik sekaligus menawarkan solusi strategis agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” ujarnya di Surabaya, Selasa (28/4/2026).
Menurut Afif, penutupan prodi tidak semestinya didasarkan semata pada kebutuhan industri jangka pendek. Ia menilai kebijakan tersebut harus melalui kajian menyeluruh agar tidak mengabaikan fungsi pendidikan sebagai fondasi pembangunan peradaban.
ISNU Jawa Timur mengajukan lima langkah strategis. Pertama, pemerintah perlu melakukan audit nasional berbasis data untuk mengukur relevansi prodi dengan kebutuhan pasar kerja, sekaligus mengidentifikasi penyebab pengangguran lulusan.
“Perlu dibedakan antara persoalan kualitas lulusan dan keterbatasan lapangan kerja,” katanya.
Kedua, revitalisasi kurikulum, terutama pada prodi keguruan, dengan mengintegrasikan perkembangan teknologi digital dan kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Penguatan keterampilan nonteknis (soft skills) juga dinilai penting.
Ketiga, penerapan moratorium selektif terhadap pembukaan prodi baru dengan standar kelayakan yang lebih ketat untuk mencegah kelebihan pasokan lulusan di bidang tertentu.
Keempat, penguatan bidang keilmuan dasar, baik sains dan teknologi maupun ilmu sosial, sebagai fondasi pembangunan jangka panjang. Menurut Afif, keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai sosial menjadi kebutuhan mendesak.
Kelima, pemberian insentif dan afirmasi bagi prodi strategis melalui dukungan pendanaan, peningkatan kualitas dosen, dan penguatan infrastruktur pendidikan.
Selain itu, ISNU Jawa Timur juga mengusulkan pembentukan forum kolaboratif nasional yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dunia industri, dan organisasi profesi untuk merumuskan arah kebijakan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
Afif menegaskan, pendidikan tidak boleh direduksi hanya sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan industri. “Pendidikan dibangun untuk melahirkan peradaban yang unggul. Ia harus melampaui kepentingan industri karena mengandung nilai kemanusiaan, moral, dan etika,” ujarnya.
Sebagai organisasi intelektual, ISNU, kata dia, memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal kebijakan pendidikan agar tetap berpihak pada kepentingan bangsa.
“Pendidikan bukan sekadar soal penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pembentukan karakter dan arah masa depan bangsa. Karena itu, kebijakan harus visioner, inklusif, dan berjangka panjang,” katanya.(*)
Kontributor: Cak Edy
Editor: Abdel Rafi
