Di pagi hari yang masih sunyi, saya duduk di tepi sawah di Semplak, Bogor. Udara terasa sejuk. Gunung Salak tampak samar di balik kabut. Seorang petani mulai mencangkul sawahnya. Di warung kecil tak jauh dari situ, seorang ibu paruh baya sedang menyiapkan dagangan gorengannya. Wajah ibu itu tampak kusut bukan semata karena kurang tidur, melainkan karena harga plastik pembungkus gorengan naik dua kali lipat dalam sebulan terakhir.
Ibu itu tidak mengenal apa itu IRGC, Selat Hormuz, atau G42. Ia juga tidak mengetahui bahwa sebuah perusahaan bernama Spire Solutions disebut-sebut terlibat dalam perancangan target pembunuhan pemimpin Iran. Namun dompetnya mengetahui semuanya, setidaknya dalam bentuk dampak. Dan dompet itulah yang kini tertekan oleh perang yang tidak pernah ia pilih.
Ketika saya bertugas sebagai Penasihat Militer RI untuk PBB di New York, saya mengikuti berbagai rapat Dewan Keamanan. Saya memahami bagaimana geopolitik global bekerja. Namun, dari tepi sawah Semplak ini, saya menyaksikan ironi yang sulit diabaikan yaitu ketika dua negara besar berkonflik, justru rakyat kecil di negeri agraris seperti Indonesia yang menanggung akibat paling nyata.
Fakta yang Tidak Bisa Diabaikan.
Mari kita mulai dengan fakta. Sejak akhir Februari hingga Maret 2026, Amerika Serikat dan Israel dilaporkan menghancurkan sekitar 2.000 target milik Iran dalam 100 jam pertama serangan. Ini merupakan eskalasi besar yang jarang terjadi dalam beberapa dekade terakhir.
Sebagai respons, Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengeluarkan ultimatum pada 31 Maret 2026. Pesannya tegas bahwa setiap satu pemimpin Iran yang terbunuh akan dibalas dengan penghancuran satu fasilitas perusahaan global. Daftar perusahaan yang disebut bukan nama sembarangan mulai Apple, Microsoft, Google, Tesla, Nvidia, Meta, Boeing, hingga JP Morgan. Perusahaan teknologi seperti G42 dan Spire Solutions juga masuk dalam daftar tersebut karena dituding mendukung kepentingan intelijen Amerika Serikat dan Israel.
IRGC bahkan mengimbau para karyawan perusahaan-perusahaan itu di kawasan Timur Tengah untuk segera mengevakuasi diri. Ancaman ini tidak lagi bersifat retoris; ia telah memasuki ranah operasional. Dampaknya, dari tepi sawah Semplak, mulai terasa hingga ke warung-warung kecil dan aktivitas ekonomi rakyat.
Tiga Dampak yang Saya Saksikan.
Saya tidak hanya membaca berita. Saya turun langsung ke lapangan dan berbincang langsung dengan pedagang, petani, dan pelaku UMKM di Semplak, Sindang Barang, hingga Bubulak. Setidaknya ada tiga dampak nyata yang mulai terlihat.
Pertama, rupiah melemah dan IHSG tertekan. Ini mungkin terdengar sebagai isu makroekonomi yang jauh dari keseharian. Namun dampaknya sangat konkret. Bursa Efek Indonesia kehilangan sekitar US$ 1,8 miliar nilai pasar dalam hitungan hari. Investor asing menarik dananya dari negara berkembang, termasuk Indonesia, dan memindahkannya ke aset yang lebih aman seperti dolar AS dan emas. Akibatnya, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah signifikan.
Apa artinya bagi petani di Semplak? Artinya harga pupuk meningkat. Harga benih naik. Biaya alat pertanian ikut terdorong naik. Sebab, sebagian besar komponen tersebut masih bergantung pada impor atau harga berbasis dolar. Petani yang pagi ini mencangkul sawahnya mungkin belum menyadari bahwa biaya produksinya akan meningkat dalam waktu dekat.
Kedua, harga plastik melonjak hingga 100%. Inilah dampak yang paling terasa langsung. Saya sendiri memeriksa kondisi ini di warung-warung kecil. Pedagang gorengan, pemilik toko kelontong, hingga penjual minuman mengeluhkan hal yang sama: harga plastik naik tajam. Kantong kresek, gelas plastik, dan kemasan makanan mengalami kenaikan signifikan, bahkan hingga dua kali lipat.
Penyebabnya sederhana namun berdampak luas. Bahan baku plastik, seperti nafta, sebagian besar berasal dari kawasan Timur Tengah. Ketika konflik mengganggu rantai pasok, harga nafta melonjak. Dampaknya langsung dirasakan oleh pelaku UMKM di tingkat paling bawah. Sebuah rantai pasok global yang selama ini tidak terlihat, ternyata sangat rapuh. Dan ketika terganggu, yang menanggung bukan negara besar, melainkan pedagang kecil di pinggir jalan.
Ketiga, ancaman terhadap infrastruktur digital. Dampak ini mungkin belum sepenuhnya terasa di tingkat desa, tetapi potensinya sangat serius. Iran mengancam akan menyerang pusat data perusahaan teknologi Amerika Serikat di Timur Tengah. Jika layanan seperti Google Cloud atau Microsoft Azure terganggu secara luas, efeknya akan merambat ke sistem keuangan global, termasuk Indonesia.
Kini, bahkan petani dan pelaku UMKM mulai bergantung pada ekosistem digital baik untuk pemasaran, transaksi, maupun distribusi. Jika ekosistem ini terganggu, maka aktivitas ekonomi rakyat akan ikut terhenti. Ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyangkut ketahanan ekonomi masyarakat.
Ini Bukan Sekadar Konflik
Saya tidak menggunakan istilah “pengkhianatan” secara berlebihan. Sebagai mantan perwira, saya memahami arti tanggung jawab dan kesetiaan. Dari pengalaman saya di Dewan Keamanan PBB, saya melihat bagaimana negara-negara besar sering kali mengabaikan dampak kebijakan mereka terhadap negara kecil.
Yang terjadi saat ini mencerminkan ketimpangan dalam sistem global. Negara besar bertarung demi kepentingan geopolitik mereka. Perusahaan global mengejar keuntungan. Namun ketika krisis terjadi, masyarakat di negara seperti Indonesia yang menanggung dampaknya.
Saya melihat setidaknya tiga persoalan mendasar. Pertama, sistem ekonomi global sangat rentan terhadap guncangan, tanpa perlindungan memadai bagi negara berkembang. Kedua, perusahaan global menikmati pasar Indonesia, tetapi tidak memiliki mekanisme perlindungan bagi mitra lokal saat krisis. Ketiga, kepentingan negara kecil sering kali tidak masuk dalam perhitungan geopolitik global. Dan yang paling mengkhawatirkan, tidak ada pihak yang benar-benar merasa bertanggung jawab.
Dari tepi sawah Semplak, muncul pertanyaan sederhana yakni siapa yang akan menjelaskan kepada ibu pedagang gorengan bahwa kenaikan harga plastik berkaitan dengan konflik global yang jauh dari jangkauannya?
Sebuah Pertanyaan untuk Pemerintah
Selama bertugas di New York, saya belajar bahwa dalam setiap krisis global, negara kecil sering kali menjadi korban tanpa perlindungan yang memadai.
Namun dari Semplak, saya mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar yaitu, di mana peran negara?
Apakah Indonesia telah memiliki cadangan strategis untuk menghadapi gejolak global? Apakah rantai pasok telah cukup terdiversifikasi? Apakah ada skenario perlindungan bagi UMKM ketika terjadi krisis global?
Pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban konkret, bukan sekadar pernyataan normatif.
Sementara itu, di lapangan, ibu pedagang gorengan masih dihadapkan pada pilihan sulit antara menaikkan harga dan kehilangan pembeli, atau bertahan dan menanggung kerugian. Petani masih bekerja tanpa mengetahui bahwa biaya produksinya akan meningkat. Mereka tidak membutuhkan retorika. Mereka membutuhkan perlindungan.
Tulisan ini tidak saya buat dari ruang rapat atau kantor yang nyaman. Saya menuliskannya dari tepi sawah di Semplak, Bogor. Dari tempat sederhana ini, saya justru melihat dengan lebih jelas siapa yang sebenarnya menjadi korban dalam konflik global.
Negara-negara besar mungkin saling berhadapan di panggung geopolitik. Perusahaan teknologi mungkin bersaing dalam ruang digital. Namun dampaknya menjalar hingga ke ruang hidup rakyat kecil.
Karena itu, penting bagi kita untuk tidak hanya menjadi penonton. Indonesia harus memperkuat ketahanan ekonomi domestik, memperluas perlindungan bagi masyarakat, dan memastikan bahwa kepentingan nasional tidak terus-menerus dikorbankan dalam dinamika global. Jika tidak, yang terancam bukan hanya harga plastik atau pupuk, melainkan juga kedaulatan ekonomi dan martabat bangsa.
Dari Semplak, saya memilih untuk tidak diam. Dan semoga, kita semua juga demikian.
MAYJEN TNI (PURN) FULAD
Penasihat Militer RI untuk PBB, New York periode 2017-2019
