Sejenak kita berefleksi, anak SD di pelosok Jawa Timur seharusnya duduk tenang di kelas, tetapi justru ribut karena nasi kotak MBG (Makan Bergizi Gratis) telat datang dua jam. Guru? Sibuk menjadi koki dadakan sambil mengajar. Siswa lapar, konsentrasi buyar, pelajaran pun menjadi kacau balau. Ini bukan cerita fiksi, melainkan realitas sehari-hari di ribuan sekolah Indonesia sejak MBG diluncurkan Prabowo-Gibran pada akhir 2025. Program ambisius ini menjanjikan revolusi nutrisi bagi 83 juta anak, tetapi justru menjadi bom waktu bagi kualitas pendidikan kita. Carut marutnya sudah parah dimana anggaran membengkak, logistik amburadul, guru kelebihan beban, perilaku pengelola SPPG yang tidak pantas, dan siswa yang seharusnya berprestasi justru menjadi korban. Sudah saatnya kita membedah mengapa MBG bukan solusi, melainkan jebakan bagi pendidikan nasional.
Mari mulai dari dasar. MBG lahir dari janji kampanye 2024 yaitu makan gratis ala Brasil’s Bolsa Família, yang diklaim mampu menekan stunting dan mendorong SDGs Goal 2 (Zero Hunger) serta Goal 4 (Quality Education). Anggaran awal Rp 400 triliun untuk 2026 meningkat menjadi Rp 500 triliun akibat inflasi pangan (data Kemenkeu, Maret 2026). Namun, apa hasilnya? Kekacauan total. Laporan Kemendikbud Januari 2026 mengungkap 62% sekolah negeri mengalami keterlambatan penyediaan makanan lebih dari satu jam per hari. Di Jawa Tengah, survei Dinas Pendidikan setempat menemukan 45% siswa SD mengeluhkan makanan basi atau tidak layak konsumsi. Bahkan bayi saja bisa keracunan seperti kasus keracunan massal di Sulawesi Selatan Januari 2026 menyebabkan 1.200 siswa sakit, lima di antaranya dirawat di rumah sakit (data Kemenkes).
Data BPS 2025 sebelum MBG menunjukkan angka putus sekolah anak usia 7-12 tahun sebesar 19,8% di pedesaan, harapannya turun menjadi 10%. Realitasnya? Justru naik tipis menjadi 20,2% per Februari 2026 (BPS Quick Count). Mengapa? Bukan karena lapar telah teratasi, tetapi karena sekolah berubah menjadi “warung makan” darurat. Guru yang seharusnya mengajar matematika atau IPA justru mengelola dapur: survei PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) Maret 2026 menyebutkan 78% guru SD/SMP menghabiskan 2-3 jam per hari mengurus MBG, bukan mengajar. Dampaknya langsung terasa pada kualitas: skor PISA 2025 Indonesia mentok di angka 371 (matematika), jauh di bawah rata-rata OECD 472. Proyeksi Bank Dunia 2026 menunjukkan, jika MBG tidak direformasi, skor akan turun 15 poin lagi akibat waktu belajar efektif menyusut 25%.
Jika ditelaah lebih dalam, masalahnya semakin nyata. Studi Universitas Indonesia (UI) bersama UNICEF, Februari 2026, yang mensurvei 5.000 siswa di 10 provinsi, menunjukkan 55% siswa merasa konsentrasi belajar terganggu karena antre makan atau keributan terkait porsi. Di kalangan guru, 64% melaporkan peningkatan stres, sementara angka turnover naik 12% pada semester pertama 2026 (data Kemendikbud). Ini bukan sekadar opini, hitung saja opportunity cost-nya. Satu jam guru mengurus MBG berarti 40 menit hilang per siswa dikalikan 30 siswa per kelas, sehingga mencapai 1.200 menit per kelas per hari. Jika dikalikan 180 hari sekolah per tahun, itu setara 216.000 menit atau 3.600 jam belajar nasional yang lenyap. Bandingkan dengan Finlandia, juara PISA, di mana guru fokus 100% mengajar tanpa distraksi logistik makanan.
Carut marut ini bukan hanya persoalan operasional, tetapi juga sistemik. Pada sisi vendor makanan, indikasi korupsi mulai muncul dimana KPK menangkap tiga pengusaha di Jawa Timur pada Februari 2026 karena mark up harga telur hingga 30% melalui perusahaan fiktif (laporan KPK). Dari sisi logistik, truk distribusi sering terhambat kemacetan di Jakarta, sementara di Papua, pesawat pengangkut kerap terlambat akibat cuaca, akibatnya makanan busuk dalam 35% kasus (data Bulog 2026). Pemerintah mengklaim cakupan 70% siswa per Maret 2026, tetapi survei Indikator Politik Indonesia menemukan hanya 52% makanan memenuhi standar gizi WHO (protein 20 gram per saji, kalori 600–800). Stunting memang turun 1,2% (dari 21,6% menjadi 20,4% pada awal Riskesdas 2026), tetapi harga beras justru naik 15% secara nasional akibat lonjakan permintaan MBG (BPS).
Dari sisi ekonomi, situasinya semakin mengkhawatirkan. Kajian Harvard Kennedy School (Januari 2026) memodelkan bahwa MBG membutuhkan Rp 6 juta per anak per tahun, tetapi return on investment pendidikan rendah karena mengganggu jam belajar. Bandingkan dengan Brasil: program mereka berhasil karena desentralisasi ke ibu kota negara bagian, bukan terpusat seperti di Indonesia. Di sini, birokrasi Kemenkes-Kemendikbud-Bulog memperpanjang rantai pasok, sehingga efisiensi hanya mencapai 65% (laporan McKinsey 2026). Jika Rp 500 triliun tersebut dialihkan 50% ke beasiswa guru atau laboratorium sekolah, proyeksi UI menunjukkan skor PISA bisa naik 25 poin dalam tiga tahun. Sebaliknya, MBG justru berpotensi menciptakan “poverty trap pendidikan” dimana anak miskin tetap tertinggal karena sekolah tidak berjalan optimal.
Belum lagi terkait standar gizi yang direncanakan ternyata meleset jauh dari harapan. Standar gizi minimal 20-25% AKG (Angka Kecukupan Gizi) per porsi bagi anak sekolah dan balita mencakup komposisi karbohidrat 50-60%, protein hewani atau nabati 15-20%, lemak sehat 20-25%, serta vitamin dan mineral esensial seperti zat besi, kalsium, dan vitamin A. Namun, realitas di lapangan menunjukkan standar ini jauh dari tercapai, terbukti dari berbagai temuan yang mengecewakan.
Pengawasan yang lemah semakin memperburuk keadaan. Audit BPKP (2025) mengungkap penyimpangan anggaran hingga 25% untuk “biaya operasional” yang tidak transparan, sementara petugas gizi di sekolah minim pelatihan, hanya 20% yang tersertifikasi. Akibatnya, MBG lebih menyerupai “makan gratis” ketimbang “makan bergizi”, dengan dampak minimal terhadap indikator gizi nasional: prevalensi gizi buruk tetap stagnan di angka 17,3% (Riskesdas 2025).
Dampak sosialnya pun tidak kalah serius. Di TikTok dan X (Twitter), tagar #MBGChaos viral dengan dua juta tayangan pada Maret 2026 dimana guru mengunggah video siswa yang pingsan karena menunggu makan. Orang tua pun bereaksi dimana survei Komnas HAM Februari 2026 menunjukkan 40% orang tua di kota mempertimbangkan memindahkan anak dari sekolah negeri ke swasta. Hal ini mengancam inklusivitas dimana anak dari keluarga mampu tetap belajar optimal, sementara anak miskin semakin tertinggal. Kesenjangan gender juga melebar dimana anak perempuan di pedesaan lebih rentan putus sekolah karena beban domestik meningkat akibat MBG (data UNESCO 2026). Bahkan militer turut terlibat ketika TNI AU membantu distribusi di NTT, meski hal ini merupakan deviasi dari fungsi utama pertahanan (laporan Lemhannas 2026).
Lalu, apa solusinya? Bukan menghapus MBG secara mentah karena itu itu populis, tetapi tidak bijak. Reformasi adalah kunci. Pertama, desentralisasi yaitu serahkan pengelolaan kepada dinas provinsi atau kabupaten seperti model India Mid-Day Meal yang mampu meningkatkan efisiensi hingga 40% (studi Bank Dunia). Kedua, gunakan voucher digital melalui aplikasi sekolah agar orang tua dapat membeli makanan lokal, sehingga potensi korupsi berkurang 25% (proyeksi KPK). Ketiga, libatkan tenaga ahli dengan merekrut 100.000 ahli gizi kontrak, bukan membebankan tugas kepada guru. Keempat, integrasikan dengan kurikulum: jadikan MBG bagian dari pendidikan gizi dengan tambahan 30 menit pembelajaran efektif per hari. Data Singapura menunjukkan model hibrida semacam ini mampu meningkatkan IQ siswa rata-rata hingga delapan poin.
Pemerintah perlu mendengarkan data, bukan sekadar euforia politik, apalagi bisikan yang hanya menyenangkan atasan. Era Jokowi berhasil dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) karena fokus pada bantuan tunai langsung, bukan logistik yang rumit. Prabowo-Gibran perlu belajar dari MBG dimana prioritas harus pada kualitas pendidikan, bukan sekadar gimmick makan gratis. Tanpa reformasi, Indonesia berisiko kehilangan generasi emas 2045, dan target SDGs pun terancam gagal. Data OECD 2026 bahkan memperingatkan, negara dengan distraksi program sosial semacam ini berpotensi mengalami stagnasi GDP per kapita selama dua dekade.
Pendidikan bukan semata soal perut kenyang, tetapi juga tentang kecerdasan pikiran. MBG memiliki potensi, tetapi carut marutnya justru menjerat kita dalam kekacauan nutrisi. Saatnya membangun sistem yang cerdas, bukan menjadikan sekolah sebagai dapur negara. Indonesia layak mendapatkan yang lebih baik dengan selamatkan pendidikan sebelum terlambat. Semoga. (*)
HERY PURNOBASUKI
Guru Besar Biologi FST Universitas Airlangga dan Ketua Lembaga Pengabdian Masyarakat Berkelanjutan Universitas Airlangga
