JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), gugur dalam dua insiden terpisah di Lebanon Selatan. Peristiwa ini memicu desakan agar pemerintah Indonesia tidak hanya menyampaikan kecaman, tetapi juga mengambil langkah diplomasi yang lebih tegas di forum internasional.
Prajurit yang gugur adalah Praka Farizal Romadhon, Kapten Infanteri Zulmi, dan Sersan Satu Ikhwan. Praka Farizal dilaporkan tewas akibat serangan artileri Israel yang menghantam pos pasukan perdamaian UNIFIL di wilayah Adshit Al Qusayr pada Minggu (29/3/2026).
Sementara itu, Kapten Zulmi dan Sertu Ikhwan gugur dalam ledakan saat menjalankan tugas pengawalan konvoi logistik di Bani Hayyan, pada Senin (30/3/2026). Selain korban jiwa, empat prajurit lainnya mengalami luka-luka dalam insiden tersebut.
Mantan Penasihat Militer RI untuk PBB di New York periode 2017-2019, Mayjen TNI (Purn) Fulad, menilai serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip internasional. Pasukan penjaga perdamaian, kata dia, memiliki imunitas dan tidak boleh menjadi target serangan dalam kondisi apa pun.
“Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menyerang pasukan penjaga perdamaian. Namun faktanya, serangan seperti ini terus berulang,” ujar Fulad dalam keterangan tertulis, Selasa (31/3/2026).
Menurut dia, insiden serupa sebelumnya juga menimpa pasukan dari Ghana, yang menunjukkan bahwa risiko terhadap personel penjaga perdamaian semakin meningkat di kawasan konflik tersebut.
Fulad menilai respons pemerintah berupa kecaman merupakan langkah awal, tetapi belum memadai. Indonesia, sebagai salah satu kontributor terbesar pasukan penjaga perdamaian dunia, dinilai memiliki posisi strategis untuk mendorong langkah yang lebih kuat di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Ia mengusulkan sejumlah langkah konkret. Pertama, pemerintah perlu mendorong pembahasan darurat di Dewan Keamanan PBB agar kasus ini mendapat perhatian global. Kedua, meminta investigasi independen untuk mengungkap secara transparan penyebab insiden, apakah akibat kelalaian atau unsur kesengajaan.
Ketiga, Indonesia dinilai perlu membangun koalisi dengan negara-negara pengirim pasukan lainnya, seperti Ghana dan Irlandia, guna memperkuat tekanan internasional. Keempat, evaluasi terhadap aturan pelibatan atau rules of engagement bagi prajurit di lapangan perlu dilakukan, terutama terkait kewenangan membela diri saat menghadapi ancaman.
Fulad menegaskan, pengorbanan para prajurit tersebut harus menjadi momentum bagi negara untuk memperkuat perlindungan terhadap personel TNI yang bertugas di misi perdamaian.
“Darah mereka tidak boleh sia-sia. Negara harus hadir, bukan hanya dengan kecaman, tetapi dengan langkah nyata untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi setiap prajurit,” kata dia.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
