Setiap kali kalender mendekati hari raya Idulfitri, layar gawai dan televisi selalu dipenuhi narasi yang seragam seperti prediksi puncak kemacetan tol, lonjakan harga tiket, hingga triliunan rupiah uang yang berputar dari kota ke daerah. Tidak ada yang keliru dengan deretan angka tersebut. Namun, bagi masyarakat yang mewarisi kekayaan peradaban, rasanya disayangkan jika momen Lebaran hanya direduksi menjadi fenomena lalu lintas dan transaksi ekonomi.
Tidak ada yang salah dengan statistik itu. Akan tetapi, bagi masyarakat Nusantara yang mewarisi tradisi peradaban tinggi, Lebaran seharusnya tidak berhenti pada peristiwa mobilitas tahunan. Dari sudut pandang antropologi, jutaan manusia yang rela menempuh perjalanan panjang dan melelahkan itu menyimpan makna jauh lebih dalam. Ia bukan sekadar mobilitas geografis rutin, melainkan sebuah ziarah kultural sekaligus ritus peralihan (rite of passage) masyarakat modern yang sangat esensial.
Ritus Sosial dan Pemulihan Keterhubungan
Di era digital yang serba cepat, manusia urban modern kerap terjebak dalam rasa keterasingan (alienasi). Rutinitas kerja yang mekanis dan struktur masyarakat kota yang didikte oleh logika kapitalisme sering kali mencabut manusia dari akar sosialnya. Meski terhubung secara virtual selama 24 jam melalui media sosial, individu justru kerap merasa semakin kesepian di tengah hiruk-pikuk kota yang hierarkis dan individualistik.
Dalam konteks inilah tradisi mudik menemukan relevansinya. Mengacu pada pemikiran antropolog Victor Turner, mudik dapat dibaca sebagai pencarian communitas atau fase liminal ketika struktur sosial, hierarki, dan sekat kelas untuk sementara diluruhkan. Ketika para pemudik kembali ke kampung halaman, atribut jabatan, status ekonomi, dan identitas kelas seolah ditanggalkan.
Saat duduk bersila di ruang yang sama, menyantap hidangan sederhana, atau bersimpuh memohon maaf kepada orang tua dan kerabat, setiap individu kembali setara sebagai manusia. Pengalaman communitas yang terbangun dari aroma masakan rumah, percakapan tatap muka tanpa perantara layar, serta sentuhan fisik dalam jabat tangan menjadi jangkar eksistensial yang membumikan kembali manusia Indonesia.
Interaksi intim tersebut mengembalikan manusia pada fitrah sosialnya, sekaligus menjadi penawar terhadap keterasingan yang dihasilkan oleh modernitas. Hal ini jelas tidak dapat digantikan oleh panggilan video beresolusi tinggi atau pesan siar permohonan maaf yang serba instan.
Namun, ziarah kultural ini tidak berhenti pada pelepasan rindu semata. Puncak perayaan Idulfitri di Indonesia justru terletak pada mekanisme pemeliharaan keseimbangan sosial, yang terwujud dalam tradisi halalbihalal dan, secara khusus di Jawa, tradisi Kupatan.
Tradisi Kupatan yang dirayakan sepekan setelah Idulfitri, terutama di Jawa Timur dan wilayah Mataraman, merupakan bentuk kecanggihan rekayasa sosial warisan leluhur Nusantara. Sejarah mencatat, tradisi ini diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga melalui dua fase yaitu Bakda Mubarok dan Bakda Kupat.
Secara antropologis, Kupatan bukan sekadar perayaan kuliner, melainkan institusi resolusi konflik yang dilembagakan secara kultural. Kata “kupat” sarat makna filosofis, di antaranya Ngaku Lepat (mengakui kesalahan) dan Laku Papat yang meliputi empat tindakan yakni lebar, luber, lebur, dan labur.
Bentuk ketupat dengan anyaman janur yang rumit melambangkan kompleksitas kesalahan manusia dan relasi sosial yang sering kali berlapis. Ketika dibelah, isi nasi putih di dalamnya melambangkan hati yang kembali bersih setelah proses saling memaafkan (lebur).
Tradisi Lokal sebagai Penangkal Polarisasi
Di sinilah letak kekuatan fungsional budaya lokal. Dalam masyarakat modern yang mudah terpolarisasi baik oleh perbedaan pilihan politik, ideologi, ruang gema (echo chamber) media sosial, maupun dinamika kelas, maka tradisi Kupatan dan halalbihalal berfungsi sebagai institusi penetral.
Polarisasi sering diperparah oleh gengsi dan ego sektoral, di mana meminta maaf dipersepsikan sebagai bentuk kelemahan. Tradisi Kupatan justru membongkar kebuntuan tersebut dengan menyediakan ruang liminal yang aman untuk saling merangkul kembali tanpa kehilangan martabat.
Dalam konteks ini, meminta maaf bukan lagi sekadar tindakan personal, melainkan kewajiban kultural. Melalui simbol Ngaku Lepat, setiap individu ditempatkan dalam posisi setara, semuanya pernah berbuat salah dan karenanya perlu saling memaafkan. Ego pribadi dilebur demi keutuhan sosial.
Karena itu, perayaan Idulfitri beserta tradisi mudik dan Kupatan perlu dikembalikan pada marwahnya sebagai institusi kebudayaan yang penting. Ritus tahunan ini bukan sekadar komoditas ekonomi atau perayaan simbolik, melainkan ruang communitas yang dibutuhkan manusia modern untuk memulihkan diri dari alienasi, individualisme, dan tekanan sosial.
Melalui perjalanan fisik menuju akar kultural, ikatan kebangsaan yang sempat merenggang dapat diperkuat kembali. Di tengah arus modernisasi yang kerap mereduksi nilai sakral menjadi sekadar konten atau ajang pamer status, terdapat urgensi untuk merawat filosofi luhur di balik tradisi ini.
Kejeniusan para leluhur Nusantara melalui konsep Ngaku Lepat menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sejak lama memiliki mekanisme resolusi konflik yang canggih dan humanis. Mengabaikan tradisi ini sama halnya dengan menanggalkan sistem imun kultural yang menjaga keharmonisan masyarakat majemuk.
Melestarikan mudik dan Kupatan bukan sekadar merawat nostalgia, melainkan ikhtiar strategis untuk menjaga kewarasan kolektif. Tradisi ini merekatkan kembali kohesi sosial yang koyak sekaligus memperkuat fondasi integrasi bangsa.
Dengan meresapi makna di balik setiap jabat tangan tulus dan irisan ketupat yang disajikan, sesungguhnya kita sedang membangun benteng kebudayaan yang tangguh yakni benteng yang menjaga masyarakat dari gelombang polarisasi, merawat kedamaian, dan memastikan nilai-nilai kemanusiaan tetap berakar kuat di bumi Nusantara. Semoga. (*)
ACHMAD MUZAKKY CHOLILY
Antropolog alumnus UNAIR dan Pengurus Lakpesdam PCNU Surabaya
