WASHINGTON, CAKRAWARTA.com – Operasi militer yang dilancarkan pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, khususnya yang terbaru ke Venezuela, menuai kritik keras dari sejumlah legislator Partai Demokrat. Mereka menilai langkah tersebut tidak hanya bermasalah secara konstitusional, tetapi juga sarat kepentingan strategis yang dibungkus dengan dalih keamanan nasional.
Senator independen dari Vermont Bernie Sanders menegaskan bahwa Presiden Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan untuk secara sepihak membawa negara itu ke dalam konflik bersenjata. Sanders mendesak Kongres segera menggunakan kewenangannya melalui War Powers Resolution untuk menghentikan operasi militer yang ia sebut ilegal.
“Presiden Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk secara sepihak membawa negara ini ke perang,” ujar Sanders, seraya menekankan bahwa keputusan perang harus berada di bawah kontrol legislatif sesuai konstitusi.
Kritik serupa disampaikan anggota DPR AS dari New York Alexandria Ocasio-Cortez. Ia menilai narasi keamanan dan pemberantasan kejahatan lintas negara kerap digunakan untuk menutupi agenda politik dan ekonomi yang lebih besar.
“Ini bukan soal narkoba. Ini tentang minyak dan pergantian rezim,” kata Ocasio-Cortez.
Menurut dia, isu keamanan luar negeri juga sering dijadikan pengalihan perhatian publik dari persoalan domestik, termasuk melonjaknya biaya layanan kesehatan dan krisis kepercayaan terhadap elite politik.
Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris turut mempertanyakan arah kebijakan militer tersebut. Harris menilai operasi militer yang diklaim demi demokrasi dan stabilitas kawasan tidak dapat dilepaskan dari ambisi kekuasaan global Amerika Serikat.
“Ini bukan tentang narkoba atau demokrasi, melainkan tentang minyak dan keinginan menjadi kekuatan regional,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR dari Michigan Rashida Tlaib menyampaikan kritik paling keras. Ia menyebut langkah militer pemerintahan Trump sebagai tindakan perang ilegal terhadap negara lain. Tlaib juga menyoroti ketimpangan prioritas anggaran negara.
“Pemerintah selalu dapat menemukan dana untuk perang dan kekerasan, tetapi tidak untuk kesehatan publik,” katanya.
Rangkaian kritik tersebut menunjukkan meningkatnya resistensi internal terhadap kecenderungan penggunaan kekuatan militer sebagai instrumen utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Para legislator menilai, tanpa pengawasan ketat Kongres, operasi militer berisiko melanggar prinsip negara hukum dan akuntabilitas demokratis.
Perdebatan ini kembali membuka diskusi lama di Amerika Serikat mengenai batas kewenangan presiden dalam urusan perang, sekaligus menyoroti pola intervensi militer yang dinilai kerap dibenarkan atas nama keamanan, tetapi beririsan kuat dengan kepentingan geopolitik dan ekonomi.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
