JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Indonesia terancam gelombang impor beras besar-besaran di tengah situasi yang dinilai janggal: panen disebut melimpah, stok Bulog diklaim surplus, tapi harga beras justru melonjak tajam di 163 kabupaten/kota. Fakta ini disorot tajam oleh Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), Dr. Rahman Sabon Nama.
“Kita dihadapkan pada ironi besar. Pemerintah bilang stok melimpah, tapi harga beras naik drastis. Di Maluku-Papua sudah tembus Rp 54.000/kg, itu sudah darurat!” ujar Sabon Nama dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/7/2025).
Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat lonjakan harga tertinggi terjadi di zona 3 (Maluku dan Papua). Kenaikan ini bahkan telah diperingatkan langsung oleh Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, untuk menjadi perhatian serius pemerintah.
APT2PHI mempertanyakan mengapa harga beras terus merangkak naik pada minggu keempat Juni 2025, meski pemerintah mengklaim panen raya tengah berlangsung dan gudang Bulog penuh.
“Kalau memang stok melimpah, lalu berasnya ke mana? Kenapa distribusi ke masyarakat terganggu? Ada apa dengan peran Bulog?” tegasnya.
Rahman mendorong Kementerian Pertanian segera melakukan survei lapangan di 163 kabupaten/kota yang mengalami lonjakan harga. Menurutnya, investigasi ini penting sebagai klarifikasi apakah terjadi hambatan distribusi atau justru ini bagian dari skenario membuka kran impor.
Situasi ini, kata Rahman, tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mengingatkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak membiarkan krisis beras menjalar menjadi krisis ekonomi hingga berujung krisis politik.
“Saat ini pendapatan riil masyarakat makin menyusut, dan jumlah orang miskin terus bertambah. Bank Dunia mencatat angka kemiskinan Indonesia sudah menyentuh 68 persen per Juni 2025. Jika tidak dikendalikan, krisis beras bisa memicu kerusuhan sosial,” tandasnya.
Sebagai solusi konkret, APT2PHI meminta Presiden Prabowo segera memerintahkan Kepala Bulog melakukan Operasi Pasar Murni (OPM), terutama di 163 daerah yang terdampak lonjakan harga. Selain itu, ia juga mendorong perbaikan distribusi untuk menjamin pemerataan pasokan beras di seluruh wilayah Indonesia.
“Dengan cara ini, kita bisa cegah krisis moneter dan ekonomi menjalar ke krisis sosial dan politik. Stabilitas harga beras adalah kunci menjaga ketahanan nasional,” tegas Rahman yang juga merupakan alumnus Lemhannas dan Ketua Umum PDKN.
Menurutnya, pengeluaran masyarakat miskin untuk membeli beras mencapai 75-80% dari total anggaran rumah tangga. Sedangkan masyarakat umum menghabiskan sekitar 25 persen dari bujet bulanan mereka untuk membeli beras.
“Ini artinya, setiap fluktuasi harga beras sekecil apa pun sangat berdampak langsung ke perut rakyat. Jangan tunggu rakyat marah dulu baru bertindak,” pungkasnya.(*)
Editor: Abdel Rafi
