Kemarin malam Saya berdiskusi dengan Ayah, sosok idealis mantan birokrat yang pernah menduduki jabatan puncak karir sebagai Sekretaris Daerah selama 10 tahun di salah satu daerah di Sumatera Utara. Bisa dibayangkan seperti apa idealisnya beliau. Menjadi orang kedua selama 2 periode dengan 2 walikota yang berbeda, jangankan punya rumah di daerah itu, bahkan hanya sekedar untuk tanah makam pun Ayah tidak punya disana. Padahal pada masa itu, Bupati, Walikota, serta Sekretaris Daerah (sebagai orang kedua di daerah), ketika pensiun pasti kaya raya. Bahkan saat diminta menjadi Kepala Daerah oleh Gubernur saat itu, Ayah menolak dan memilih pensiun saja. Ia mengaku tidak mampu mengikuti ‘permainan politik tingkat tinggi’ yang lazim pada masa itu. Pada hari tuanya memasuki usia 84 tahun ini, Saya bisa merasakan kegalauan hati Ayah saat kami membahas bagaimana bangsa kita masih tetap gagal memahami kebenaran yang hakiki tentang sistem nilai bangsa.
Saat kami sedang serius berdiskusi, tiba-tiba keponakan yang seorang siswa kelas 1 di sebuah Sekolah Dasar (SD) swasta di Bandung, menyela pembicaraan. “Paman, Saya di sekolah baru saja diajarkan tentang hak”. Cukup terkesima dibuatnya, rupanya diam-diam keponakan ikut menyimak diskusi kami. Saya tanyakan kepadanya, apakah sebelum diajarkan tentang hak, murid-murid diajarkan terlebih dahulu tentang kewajiban. Mengacu kepada sistem nilai yang baik dan benar, sebagai warga negara Kita harusnya selalu mendahulukan terlebih dahulu kewajiban daripada hak Kita. Ironisnya, keponakan saya mengaku bahwa mereka baru hanya diajarkan konsep dan pengertian tentang hak. Tidaklah heran jika sekarang ini, kultur dan karakter bangsa Kita selalu lebih mendahulukan hak dan kepentingannya masing-masing, daripada mendahulukan kewajibannya kepada bangsa dan negaranya. Inilah salah satu contoh pertama kasus gagal paham tingkat dini di kalangan kita.
Paska dijajah oleh Belanda, bangsa kita memang mengalami kemunduran yang luar biasa. Utamanya, berhasil dilumpuhkan secara mental, karakter dan budaya. Kita juga mengalami kemunduran yang sangat fatal dalam sistem nilai. Mana yang salah dan mana yang benar menjadi terbalik-balik. Yang salah jadi benar dan sebaliknya yang benar jadi salah. Budaya adu domba dan pecah belah yang diwujudkan melalui strategi devide et impera, budaya suap dan korupsi, budaya menjilat dan ‘Asal Bapak Senang’, perilaku individualistik, perilaku amuk massa, serta banyak budaya buruk lainnya, bukanlah jati diri asli bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Semuanya diciptakan dan dikondisikan oleh kaum penjajah dahulu, supaya bisa menjajah Nusantara selama ratusan tahun. Masalahnya sekarang berpulang kembali pada kita, apakah setelah 73 tahun merdeka masih mau meneruskan semua budaya buruk yang diciptakan oleh kaum penjajah dahulu?
Dua minggu lalu, saya bertemu dalam suatu forum diskusi publik dengan dua orang senior sesama alumni ITB, Pramono Anung dan Syahganda Nainggolan, serta sahabat saya sang pengawal ideologi Pancasila Yudi Latif. Pada kesempatan itu, saya uraikan bahwa salah satu masalah fundamental bangsa kita saat ini adalah ‘gagal paham’ dalam sistem nilai bangsa. Karena masalah gagal paham ini, pemerintah Orde Lama, pemerintah Orde Baru hingga pemerintahan pada awal Reformasi dulu, banyak melakukan mismanajemen pengelolaan bangsa dan negara Kita. Yang seharusnya menjadi prioritas awal untuk dibangun dan dibenahi, menjadi terbalik-balik dengan prioritas yang jauh di bawahnya. Saya sampaikan kepada Menseskab Pramono Anung bahwa semua presentasi yang disampaikan oleh beliau tentang program kerja pemerintahan saat ini, sesungguhnya merupakan perbaikan terhadap berbagai mismanajemen yang dilakukan oleh pemerintahan terdahulu. Ini semua menjadi bukti dan fakta bahwa pada masa lalu, berbagai kasus gagal paham atau mispersepsi terhadap sistem nilai bangsa kita, membawa konsekuensi pada kegagalan dan mismanajemen pemerintahan. Kita patut bersyukur bahwa pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo saat ini, bersedia mencuci tumpukan piring kotor yang ditinggalkan oleh pemerintahan terdahulu. Salah satunya masalah ketertinggalan serta pemerataan pembangunan infrastruktur dalam negeri, yang mengakibatkan tingginya biaya logistik di negara kita.
Ada contoh kasus gagal paham lain yang secara otomatis juga mengakibatkan mismanajemen pemerintahan, terkait prioritas manajemen keuangan negara Kita. Saat membantu pemerintahan SBY-JK pada era 2004-2009 dahulu, saya sudah mengingatkan agar prioritas utama kesejahteraan, sistem gaji dan renumerasi bagi aparatur negara sebaiknya diutamakan terlebih dahulu kepada seluruh aparatur penegak hukum dan keamanan, sebagai garda terdepan dan ujung tombak dari penegakan hukum dan keamanan. Ternyata, pemerintahan SBY-JK melalui Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan saat itu, lebih memilih untuk pertama kali memberikan standar gaji dan renumerasi tertinggi sebagai pilot project kepada seluruh aparatur negara di bawah Departemen Keuangan. Hingga kini belum pernah diumumkan apakah kebijakan tersebut telah berhasil menekan korupsi dan pungli yang dilakukan oleh aparatur negara di sana. Yang pasti hingga kini, belum ada titik terang komitmen pemerintah untuk sungguh-sungguh menyejahterakan seluruh aparatur penegak hukum dan keamanan. Jika lita mau, hukum menjadi panglima dan budaya tertib hukum betul-betul diwujudkan, maka seharusnya ujung tombak penegak hukum dan keamanan yang harus lebih dahulu disejahterakan. Tentu saja harus diiringi dengan aturan hukum yang lebih berat jika mereka masih tetap melakukan penyelewengan. Saya bisa membayangkan bagaimana pusingnya sekarang ini Kapolri Tito Karnavian berduet dengan Wakapolri Syafruddin, karena pemotongan anggaran Polri sekitar 2,5 Trilyun rupiah yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jika tanpa pemotongan anggaran saja seluruh Bhayangkara negeri ini sudah tidak mampu menutupi biaya operasional mereka, apalagi masih dikurangi dengan pemotongan anggaran tersebut. Lengkaplah sudah gagal paham kita tentang konsepsi negara hukum sesuai amanat yang terkandung dalam UUD 1945.
Jika diurai satu persatu, banyak contoh kasus gagal paham terhadap sistem nilai bangsa saat ini. Kasus gagal paham tentang nilai-nilai humanisme, karakter dan budaya bangsa, masih terus terjadi pada salah seorang kandidat Gubernur DKI Jakarta. Hingga kini ia tetap saja masih belum bisa memahami substansi dasar tentang etika, tata krama, serta sopan santun yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Ia masih terus dan terus terperosok dalam lubang yang sama, hingga harus mengulang untuk kesekian kalinya menyampaikan permohonan maaf untuk kesalahan yang hampir sama. Berbagai kasus gagal paham lainnya di kalangan bangsa kita, terus berlangsung tidak henti-hentinya. Bahkan sekarang yang paling aktual adalah wacana yang sedang menggelinding tentang seorang mantan pimpinan lembaga penegak hukum yang baru keluar dari tahanan dan mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. Ia sedang digadang-gadang supaya diangkat oleh Presiden menjadi Jaksa Agung. Terlepas dari benar tidaknya ada ‘tabir gelap’ dibalik kasus yang bersangkutan, tapi fakta bahwa sosok tersebut telah terbukti memiliki skandal moral pada masa lalunya, tentu harus jadi catatan serius yang tidak bisa dikesampingkan untuk jabatan setinggi dan semulia seperti Jaksa Agung. Sesungguhnya ini adalah sebuah ujian bagi Presiden Jokowi, apakah revolusi mental dan revolusi karakter di kalangan bangsa hanya akan dijadikan slogan kampanye saja, atau memang sungguh-sungguh akan diwujudkan secara nyata. Karena saya mengenal dengan baik sosok pemimpin tertinggi kita ini, saya yakin dan percaya bahwa Presiden Jokowi konsisten dan sungguh-sungguh ingin mewujudkan revolusi mental dan revolusi karakter di kalangan bangsa Kita. Hanya dengan membangun kembali mental dan karakter bangsa, untuk kembali pada jati diri yang sesungguhnya seperti pada masa sebelum dijajah oleh Belanda dahulu, baru bangsa Indonesia bisa mencapai cita-cita dan tujuannya menjadi bangsa yang aman, damai, adil dan makmur.
Bandung, 5 Februari 2017
JOHAN O SILALAHI
Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI)
