Padang Lawas, – Sebuah video viral di media sosial beberapa hari lalu. Dalam video menampilkan sejumlah mahasiswa dari Kabupaten Padang Lawas yang memaksa menghentikan kegiatan pelatihan bimbingan teknik (bimtek) kepala desa (kades) di salah satu hotel di Pekanbaru, Riau.
Dalam unggahan video viral tersebut, mahasiswa menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kegiatan yang mereka duga sebagai ajang penghamburan dan perampasan dana desa untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Terlihat Aksi itu dipimpin oleh seorang mahasiswa dari Desa Binanga, Kabupaten Padang lawas, yang juga merupakan koordinator aksi tersebut.
Mahasiswa menegaskan bahwa kegiatan pelatihan tersebut hanya akan merugikan masyarakat desa dengan tidak memberikan manfaat yang sesuai untuk kesejahteraan mereka.
Mereka mengkritik frekuensi kegiatan pelatihan yang terlalu sering, dengan lebih dari 30 kali bimtek dilaksanakan oleh APDES Bercahaya Kabupaten Padang Lawas. Dalam video viral tersebut pelatihan berlangsung di Pekanbaru setelah sebelumnya dilakukan di kota Medan, dalam rentang waktu kurang dari satu bulan.
Dalam orasi video viral tersebut, mahasiswa menuntut agar kegiatan pelatihan segera dihentikan. Mereka juga mengungkapkan keheranannya atas biaya registrasi yang mencapai Rp 10 juta per peserta, dimana setiap desa diwajibkan mengirimkan empat peserta. Rekaman video menunjukkan bahwa peserta pelatihan sangat sedikit, yang menimbulkan pertanyaan tentang keabsahan dan efektivitas kegiatan tersebut.
Dalam video tersebut mahasiswa mempertanyakan azas-azas manfaat acara-acara senilai total Rp 12 Miliar tersebut.
Diduga, biaya yang dipungut sebanyak Rp 40 Juta per desa dan dikalikan 303 desa se-Kabupaten Padang Lawas.
“Berapa uang itu? Uang itu kemana? Acara Bimtek ini sarat dengan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),” ujar Tokoh Pemuda Padang Lawas yang menjadi kordinator aksi.
“Karena itu, kami dari mahasiswa berharap agar Kejaksaan Tinggi dan Polda Sumatera Utara untuk melakukan penyelidikan terhadap Ketua Asosiasi Pemerintah Desa (APDES) Bercahaya Padang Lawas dikarenakan kuat dugaan menguras uang desa dengan dalih Bimtek,” tegasnya dalam pernyataan pada media ini, Jumat (7/6/2024).
(tim/rafel)
