JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi mengingatkan mahasiswa agar tidak menjadikan politik dan kekuasaan sebagai sesuatu yang tabu. Menurut dia, mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan justru perlu membangun kolaborasi dengan pemerintah untuk memperkuat pengabdian kepada masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Viva Yoga saat menerima delegasi Dewan Pengurus Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Jawa Timur di Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi, Kalibata, Jakarta, pada Selasa (8/9/2026).
Delegasi IMM Jatim dipimpin Ketua DPD IMM Jawa Timur Devi Kurniawan. Pertemuan itu menjadi bagian dari agenda silaturahmi setelah pelaksanaan Tanwir XXXIV IMM sekaligus untuk menyampaikan rencana pelaksanaan Akademi Politik Daerah 2026.
Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Meneguhkan Demokrasi Substantif di Tengah Tantangan Politik Nasional: Pemuda sebagai Pengawal Kebijakan” tersebut, IMM Jatim mengundang Viva Yoga sebagai salah satu pembicara.
Menurut Devi, Akademi Politik Daerah dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 di Universitas Muhammadiyah Surabaya.
“Tempatnya di Universitas Muhammadiyah Surabaya,” ujar Devi, alumnus Universitas Airlangga.
Viva Yoga menyambut terbuka kedatangan jajaran IMM Jatim. Ia menilai IMM sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki posisi penting dalam tradisi perkaderan Muhammadiyah.
Ia menyebut besarnya organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan tersebut tidak terlepas dari nilai amanah yang menjadi dasar dalam menjalankan organisasi.
“Besarnya organisasi ini karena semua dijalankan secara amanah,” kata Viva Yoga.
Menurut dia, amanah merupakan salah satu fondasi penting dalam kehidupan organisasi. Ia juga melihat terdapat banyak titik temu antara IMM dan berbagai lembaga serta institusi kemasyarakatan maupun politik yang selama ini bersinggungan dengan aktivitasnya.
Viva Yoga kemudian mendorong IMM untuk terus memperluas ruang pengabdian kadernya. Menurut dia, organisasi mahasiswa tidak semestinya hanya menghasilkan kader untuk satu bidang atau satu posisi tertentu.
“IMM sebagai sumber perkaderan,” ujarnya.
Karena itu, kader IMM didorong untuk mengisi berbagai ruang profesional dan pengabdian, mulai dari politik, dunia usaha, pendidikan, hingga profesi lainnya.
“Jangan hanya pada satu posisi,” tutur mantan Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MN KAHMI) tersebut.
Bagi Viva Yoga, persebaran kader pada berbagai bidang justru akan memperluas daya jangkau organisasi. Dengan kader yang hadir di banyak ruang, IMM dapat memainkan peran sebagai lembaga perjuangan, pengabdian, sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Politik sebagai Ruang Pengabdian
Dalam konteks tersebut, Viva Yoga mengingatkan mahasiswa agar tidak menjaga jarak secara berlebihan dari politik dan kekuasaan.
Ia menilai kekuasaan tidak selalu harus ditempatkan sebagai sesuatu yang berseberangan dengan gerakan mahasiswa. Sebaliknya, kekuasaan dapat menjadi mitra untuk mempercepat realisasi program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan tabu pada kekuasaan,” kata Viva Yoga.
Menurut dia, organisasi mahasiswa dapat membangun sinergi dengan pemerintah tanpa harus kehilangan fungsi kritisnya. Salah satu bentuknya ialah menghubungkan program kerja organisasi dengan program pemerintah yang memiliki tujuan dan kepentingan masyarakat yang sama.
“Program kerja organisasi bisa disinergikan dengan program-program kerja pemerintah,” ujarnya.
Viva Yoga mengatakan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah memiliki program yang dapat dikolaborasikan dengan organisasi masyarakat, termasuk organisasi mahasiswa.
Bagi IMM, menurut dia, ruang tersebut dapat menjadi bagian dari praktik nyata kaderisasi. Kader tidak hanya dibekali kemampuan memahami persoalan politik dan kebijakan, tetapi juga didorong mampu masuk ke berbagai ruang pengambilan keputusan serta mengubah gagasan menjadi program yang berdampak.
Pertemuan IMM Jatim dengan Viva Yoga sekaligus menjadi bagian dari persiapan organisasi mahasiswa tersebut menuju pelaksanaan Akademi Politik Daerah 2026. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang bagi mahasiswa untuk memperbincangkan demokrasi substantif, tantangan politik nasional, serta posisi pemuda dalam mengawal kebijakan publik.(*)
Kontributor: Ardi W
Editor: Abdel Rafi
