JAKARTA – Setelah menghapus aturan 3 in 1 pada 16 Mei lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberlakukan sistem ganjil genap pada 23 Agustus mendatang. Tetapi sebelum diberlakukan resmi, Pemprov DKI direncanakan akan melakukan uji coba terlebih dahulu selama sebulan. Uji coba di bekas lokasi 3 in 1 itu dimulai pada 20 Juli mendatang.
Kebijakan Pemprov DKI menghapus baik 3 in 1 maupun pemberlakuan sistem ganjil genap tentu saja menimbulkan pro dan kontra. Setelah ramai kontroversi seputar kebijakan tersebut di media sosial, kini suara kritis muncul pula dari pihak YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia).
Melalui Ketua Pengurus Hariannya, Tulus Abadi, YLKI menilai untuk penghapusan 3 in 1 bisa memaklumi jika memang alasannya demi efektivitas. Apalagi, menurut Tulus, sistem 3 in 1 berdampak negatif dengan munculnya joki. Baginya 3 in 1 telah terbukti tidak efektif mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta secara komprehensif.
Namun, Tulus berpendapat langkah memberlakukan sistem ganjil genap justru merupakan langkah mundur. Tulus beralasan bahwa secara pengawasan malah akan sangat menyulitkan, terkecuali dibantu dengan teknologi.
“Akibatnya potensi pelanggaran sistem ganjil genap akan sangat tinggi dan bisa menimbulkan “damai di tempat” dengan oknum kepolisian,” ujar Tulus Abadi kepada redaksi cakrawarta, Selasa (21/6/2016).
Selain itu menurut Tulus, dikhawatirkan akan terjadi patgulipat plat nomor polisi, baik via pemalsuan atau bahkan “bisnis” plat nomor polisi antara oknum polisi dengan oknum konsumen, khususnya bagi warga yang memiliki mobil lebih dari satu.
“Lebih dari itu, penerapan sistem ganjil genap ini secara makro ekonomi justru bisa mereduksi pertumbuhan ekonomi karena menghambat mobilitas warga,” lanjut Tulus.
Bagi pihak YLKI, wacana penerapan sistem ganjil genap juga menunjukkan adanya kegamangan Pemprov DKI dalam mengatasi kemacetan di Jakarta.
“Hare gene masih gamang mengatasi kemacetan di Jakarta? Aneh bin ajaib! Ada apa? Patut dicurigai ada kepentingan ekonomi jangka pendek untuk menguntungkan pihak tertentu. Sudahlah, terapkan ERP (Electronic Road Pricing) yang sudah jelas dan tegas regulasinya, baik di level UU, PP, dan Perda. Kurang apalagi sih? Sementara sistem ganjil genap tidak punya sandaran regulasi yang kuat. Hare gene kok masih dengan sistem coba-coba untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Alamaaak,” tegas Tulus mengakhiri keterangannya.
(bm/bti)
