JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Himpunan Mahasiswa Persis (Hima Persis) Jakarta menyampaikan keprihatinan terhadap ketimpangan distribusi beasiswa pendidikan di Ibu Kota. Mereka menyoroti sejumlah kasus penyaluran program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang dinilai belum tepat sasaran.
Dalam audiensi bersama anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Hima Persis menyampaikan aspirasi agar Pemprov dan DPRD DKI melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem seleksi dan pendataan calon penerima manfaat.
“Masih banyak mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang justru tidak tersentuh bantuan beasiswa, sementara ada yang berasal dari keluarga berkecukupan justru bisa menerima KJMU atau KJP,” ujar Habib Jamni, salah satu perwakilan Hima Persis, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (12/6/2025).
Hal senada disampaikan Sarline Wagola. Menurutnya, banyak mahasiswa di Jakarta yang terpaksa berhenti kuliah karena kesulitan biaya, tetapi belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Kami berharap DPRD dan Pemprov DKI bisa memperluas cakupan program beasiswa sekaligus memperketat mekanisme seleksinya agar benar-benar menyasar mahasiswa yang membutuhkan,” kata Sarline.
Hima Persis mendorong agar sistem verifikasi data diperbarui, termasuk dengan pelibatan kampus dan masyarakat sipil untuk memastikan keakuratan kondisi ekonomi calon penerima. Menurut mereka, pendidikan seharusnya menjadi hak semua warga, bukan hanya mereka yang beruntung secara ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Astrid Kuya, mengapresiasi masukan yang diberikan mahasiswa. Ia menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan perbaikan distribusi KJP dan KJMU agar lebih adil dan merata.
“Kami menerima masukan ini dengan serius. Komisi E akan terus mendorong evaluasi program KJP dan KJMU agar tepat sasaran dan mampu meringankan beban mereka yang benar-benar membutuhkan,” kata Astrid.
Hima Persis berharap, dengan adanya pembenahan sistem beasiswa dan perhatian lebih dari DPRD DKI Jakarta, angka putus sekolah dan kuliah akibat kesulitan ekonomi dapat ditekan, sekaligus mendorong kesetaraan akses pendidikan bagi seluruh anak Jakarta.
(Resky/Rafel)
