NEW YORK – Banyak pihak memantau posisi Indonesia sebagai negara damai, yang ingin mendamaikan berbagai macam konflik di dunia. Salah satu yang mengamati adalah Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-Moon.
“Ia (Ban Ki-Moon) mengapresiasi komitmen dan tekad dari Indonesia dalam upaya peace keeping di dunia,” ujar Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi kepada wartawan, Minggu (4/10).
Menurut Retno, dirinya dan Ban banyak berdiskusi seputar konflik-konflik intra negara dan antar negara. Beberapa yang disoroti yakni pertikaian di kawasan Timur Tengah, terutama setelah Arab Spring pada 2010 menyebar di bagian bumi itu. Retno mengatakan, ada hal-hal yang menjadi sorotan Sekjen PBB, yakni posisi politik negara-negara besar di konflik-konlflik itu, contohnya saja Suriah.
“Beliau menyampaikan ada lima negara yang memang memiliki peran peran yang besar di situ yaitu Amerika, Rusia, Iran, Arab Saudi dan Turki. Tentunya penyelesaian di Suriah tidak akan bisa lepas dari dialog politik dari lima negara tersebut,” imbuh Retno, Minggu (4/10).
Ban sendiri, ujar Retno, mengapresiasi posisi Indonesia lewat pengamatan secara konsisten. Utamanya usaha Indonesia dalam hal strike balance between the hard power dan soft power. Terkait strategi soft power ini, Retno melihat urgensi untuk terus dikembangkan. Mengingat, tiap permasalahaan yang diselesaikan dengan ‘lemah lembut’ selalu bertahan lama dan tidak menciptakan konflik baru.
“Soft power-nya jangan dilupakan karena kalo kita meninggalkan pendekatan ini penyelesaiannya tidak akan long lasting,” tegasnya.
Sekjen PBB juga mengapresiasi peran Indonesia di beberapa hal, pertama di bidang peacekeeping dan pendekaatan soft power Indonesia. Selain itu, pengendalian imigrasi di tanah air juga dipuji Ban Ki-Moon, terutama langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam menampung warga negara irregular di tanah air.
“Sekjen menyampaikan apresiasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam menampung irregular movement of person di bulan Mei 2015 dan apa yang dilakukan oleh Indonesia selama ini dalam memberikan kontribusi untuk menyelesaikan masalah irregular movement of people,” pungkas mantan Dubes Indonesia untuk Belanda itu.
(msa/bti)
