Di seluruh dunia, pandemi Covid-19 mulai berhasil dikendalikan. Indonesia termasuk negara yang berada pada tangga baik, jika ukuran terbaik, baik, biasa, buruk, dan terburuk digunakan. Mobilitas warga meningkat. Disiplin melonggar.
Sejalan dengan itu, agenda nasional politik ditumpuk tahun 2024. Sepanjang tahun 2021, agenda ekonomi, sosial, budaya, dan hukum bakal mengisi keseharian hingga 2024. Turbulensi politik, perselisihan, hingga saling rebut pengaruh tak penting di media massa sangat berkurang.
Namun, sepanjang 2021-2023, terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) kepala dan wakil kepala daerah yang menyelesaikan lima tahun hak dan kewajiban sebagai pemegang mandat pilkada 2016-2018. Bila berada dalam naungan partai politik, ratusan tokoh-tokoh itu bakal masuk ke dalam sistem politik internal.
Dalam aras kepemimpinan administrasi pemerintahan, bakal terjadi lonjakan kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) jajaran eselon satu dan eselon dua atas mandat yang diberikan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Era beamtenstaat paling kuat dalam dua dekade terakhir.
***
Apa konsekuensi terpenting dari era nirpolitik, nirdinamika, dan paling “tidak demokratis” ini?
Apa yang dikenal sebagai rust en orde. Satu fase pendisiplinan atas demokrasi. Kata hukum bakal berkumandang di atas segala macam persilatan, pertarungan, dan perkelahian dalam rimba raya politik. Rakyat semakin tertekan, tetapi memiliki waktu yang lebih luas dalam menjalankan roda perekonomian, berkegiatan sosial, berkesenian, atau mendirikan organisasi para veteran. Penangkapan tidak bakal pandang bulu. Yang tidak berbulupun bisa ditangkap.
Sebagai pecinta edelweiss dan pendaki gunung, Joko Widodo tentu tidak ingin melihat rimba terbakar, tanah longsor, apalagi seluruh makhluk alam raya di bawah tapak langit tersaruk dalam ketidak-seimbangan kekuasaan. Transisi menuju pemerintahan 2024-2029 yang bakal penuh sesak dengan politisi, jangan sampai patah, apalagi berdarah.
Dengan keadaan seperti itu, kehadiran pendekar-pendekar hukum dalam kabinet menjadi tidak terelakkan. Bukan pendekar hukum yang menjarak, berada dalam menara kampus, tetapi mereka yang sudah pilih tanding, kalah, salah, atau bisa jadi terluka dalam gemuruh politik ultra liberal yang berlangsung dalam dua dasawarsa ini. Mereka yang membuhul seluruh pertengkaran menjadi buhul kebangsaan yang kuat, bukan saling menohok kawan seiring, menggunting dalam lipatan.
Dengan kondisi itu, mau tidak mau jumlah para saudagar dalam lingkaran kabinet bakal berkurang. Persaudagaran silakan berlangsung di luar kabinet. Kabinet adalah perwujudan primus interpares yang tak memperjual-belikan pangkat dan jabatan, uang dan proyek, demi dukungan dalam lingkaran kabinet.
Sebab yang dipertaruhkan bukan nama-nama para menteri, tetapi nama kepala negaralah dalam setiap periode pemerintahan. Jika kabinet masih dihuni oleh faksi-faksi politik akibat saling silang dengan kepentingan ekonomi, di luar satu-satunya faksi, yakni Joko Widodo–Ma’ruf Amin, berarti sama saja dengan menanam ranjau-ranjau berdaya ledak tinggi buat generasi nanti.
Dalam wilayah hukum dan keamanan, perseteruan yang berbau etnisitas sudah berhasil diakhiri dengan baik. Sebut saja, mereka yang berada pada posisi minoritaslah yang menjadi petinggi-petingginya. Dengan posisi itu, politik identitas tidak membebani instansi resmi seperti kepolisian dan kejaksaan. Tentu, Indonesia sama sekali jauh dari model Hutu dan Tutsi dalam konflik berdarah di Rwanda, atau kelompok Sinhala versus Tamil di Sri Lanka.
Hanya Papua yang menyisakan agenda besar. Agenda yang juga berada dalam meja diskusi BPUPKI, ketika pikiran Tan Malaka, Mohammad Hatta, bertabrakan dan saling silang dengan pikiran Radjiman Wediodiningrat, Soekarno dan Muhammad Yamin, misalnya. Masalah Papua melampaui ruang dan waktu, sehingga pelibatan skala nasionalitas yang lebih besar diperlukan. Termasuk dalam Panitia Ad Hoc Majelis Permusyawaratan Rakyat, misalnya.
Sejumlah nama sudah mencuat ke publik dari laci meja Presiden Joko Widodo. Sosok yang bica mencerna hukum, serenyah membaca ayat-ayat di dalam kitab suci. Sosok dengan kredensial pilihan berupa karya-karya akademis yang bisa dibaca dan kerja-kerja politik yang terukur. Sosok-sosok berpengalaman yang jarang bersuara, namun lama-kelamaan membuat rindu Generasi X dan Generasi Baby Boomers yang suka sengketa kata.
Siapapun itu, Generasi Z dan Generasi Alpha bisa saja tak banyak peduli, sibuk dengan Instagram, Youtube, Tik Tok, dan segala jenis media sosial yang bahkan menjadi pilihan pertama di negara komunis seperti China sekalipun. Bonus demografi China yang meledajk dalam laju ekonomi sepanjang tahun 2008-2010 mampu mengubah wajah negeri itu serba berteknologi.
Ketika menjadi anggota delegasi Partai Golkar yang belajar ke Phudong di Shanghai tahun 2010, saya sudah terkejut dengan ketiadaan polisi di jalan-jalan yang melayani bahkan 50 juta penduduk. Pun saya kaget dengan sedikit atau hampit sulit ditemukan kasus pencurian sepeda motor, ketika seluruh sistem dalam sepeda motor berlistrik itu terkomputerisasi dan terhubung dengan satelit. Dan Indonesia masih mengandalkan energi fosil yang jahat dan merusak alam.
Bonus demokrafi Indonesia adalah manusia-manusia yang tersambung dengan teknologi itu. Dan guna mengawal itu pula, saya berada dalam posisi untuk mengundurkan diri selangkah bagi Generasi X. Berbaris dalam mimpi masing-masing, lalu melihat anak-anak sendiri, keponakan sendiri, tumbuh dalam naungan kehidupan yang lebih damai dan tak banyak lagi mengalami turbulensi. Jangan sampai Generasi X mengangkangi laju zaman, setelah tertindas Generasi Baby Boomers yang sempat saling dendam akibat peristiwa 1966.
Sayonara Generasi X. Selamat jalan Generasi 98! Ksatrialah!
INDRA J. PILIANG
Ketua Umum Perhimpunan Sang Gerilyawan Nusantara. Indra J Piliang adalah Panglima Komando Operasi Strategis Sang Gerilyawan Jokowi yang dideklarasikan tanggal 27 Juli 2018 di Gedung Djoang. Dalam pilgub Jakarta 2017, ia adalah Panglima Besar Sang Gerilyawan bATAVIA yang mendukung Anies Rasyid Baswedan–Sandiaga Salahuddin Uno. Sekarang tercatat sebagai Badan Pengendali dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Korwil Sumatera Barat dan anggota Dewan Penasehat DPP MKGR.
