JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Angiota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Bambang Soesatyo menyoroti maraknya aksi premanisme di berbagai ruang publik sebagai bukti nyata memburuknya kualitas ketertiban umum di Indonesia. Ia mendesak aparat penegak hukum serta pelaksana peraturan daerah (Perda) untuk segera bersikap tegas dan tidak lagi pasif dalam menghadapi fenomena ini.
“Premanisme yang jelas-jelas ilegal itu dipraktikkan setiap hari dan telah lama meresahkan masyarakat. Negara seharusnya hadir memberi perlindungan,” kata Bamsoet -sapaan karibnya- dalam keterangannya, Rabu (24/4/2025).
Menurutnya, banyak warga dan pelaku usaha menjadi korban aksi pemalakan dan intimidasi yang dilakukan oleh kelompok preman, bahkan oleh organisasi kemasyarakatan (ormas) yang bertindak di luar batas hukum. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah gangguan terhadap pembangunan pabrik mobil listrik milik produsen asal Tiongkok, BYD, di Subang, Jawa Barat.
“Pabrik senilai 1 miliar dolar AS yang berpotensi memproduksi 150.000 unit mobil listrik per tahun itu diganggu oleh aksi premanisme berkedok ormas. Jika tidak ditangani, realisasi investasi bisa tertunda atau batal, dan masyarakat kehilangan peluang kerja,” tegasnya.
Kasus lainnya terjadi di Depok, Jawa Barat, ketika sekelompok massa menyerang aparat dan membakar mobil polisi usai mengganggu proyek sebuah perusahaan, Jumat (18/4/2025) lalu. Bamsoet menyebut insiden tersebut sebagai puncak dari pembiaran terhadap aksi-aksi preman sebelumnya.
“Penegak hukum seharusnya tidak menunggu laporan. Sosok pelaku premanisme umumnya sudah diketahui warga, ini sudah menjadi persoalan terbuka,” tambahnya.
Ia juga menyinggung arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapim TNI-Polri Januari lalu yang menekankan pentingnya penegakan hukum sebagai wujud nyata eksistensi negara. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hukum dan aturan tidak akan bermakna jika tidak ditegakkan secara tegas dan konsisten.
“Premanisme bisa menjadi penghambat investasi, mengganggu iklim usaha, dan menciptakan keresahan. Maka, menjadi kewajiban semua aparat penegak hukum untuk bersikap tegas, proaktif, dan tidak terjebak ego sektoral,” ujarnya.
Bamsoet menutup dengan mengingatkan bahwa menjaga ketertiban umum adalah kunci utama dalam mendorong produktivitas nasional serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia.
(Tommy/Rafel)
