Jakarta, – Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi dalam mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga barang serta jasa, sehingga ia menginginkan agar upaya pengendalian inflasi terus digalakkan.
“Beliau (Presiden Prabowo) menyampaikan, pengendalian inflasi, pengendalian barang dan jasa agar tidak memberatkan masyarakat sangat penting,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 di Kantor Kemendagri, Jakarta, pada Senin (28/10/2024).
Di samping itu, Prabowo juga memiliki perhatian tinggi dalam upaya mengatasi persoalan kemiskinan. Hal ini termasuk dalam bidang perumahan, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hingga koperasi. Sedangkan pada jangka menengah, Prabowo juga bakal berfokus pada program swasembada pangan dan energi. Oleh karena itulah Mendagri mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk membantu menyukseskan program tersebut.
“Semuanya bukan hanya kepentingan pusat akan mendapat manfaat, tapi kepentingan rakyat. Dan itu akan membawa nama baik kepala daerah juga,” imbuhnya.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Tito mengatakan, Kemendagri telah menggelar rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah sejak tahun 2022. Saat itu, Presiden Joko Widodo meminta agar penanganan inflasi dilakukan seperti pengendalian Covid-19. Dengan pengendalian tersebut, data inflasi di daerah dapat diketahui secara riil.
Tito mengungkapkan, saat ini angka inflasi lebih terkendali. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) per 6 Oktober 2024, inflasi year on year (yoy) September 2024 sebesar 1,84 persen. Angka tersebut, ujar Tito, masih berada dalam jangkauan target pemerintah pusat.
“Range inflasi yang ditarget adalah 2,5 persen +/- 1 persen. Artinya paling rendah 1,5 persen, paling tinggi 3,5 persen. Ini adalah strategi kita, strategi nasional, Indonesia,” imbuhnya.
Menurut Tito, ditetapkannya target tersebut lantaran Indonesia merupakan negara konsumen sekaligus produsen. Keseimbangan angka inflasi diperlukan untuk menjaga pengendalian harga yang tidak memberatkan konsumen dan produsen. Pasalnya, bila inflasi terlalu tinggi, masyarakat, khususnya yang berada pada kategori tidak mampu, akan mengalami tekanan. Sebaliknya, bila inflasi terlalu rendah, para produsen akan kesulitan dalam menutup biaya operasionalnya.
“Kita dari [angka inflasi yoy] 5,95 persen di September 2022 [mulai] penugasan, sekarang kita berhasil menurunkan di angka 1,84 persen,” pungkas Tito.
(ferdio/rafel)
