Realitas politik pasca pengumuman 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (cagub – cawagub) dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI kali ini, mencerminkan peta politik riil dalam pentas politik nasional menuju Pilpres 2019 ke depan. Pesan politik yang perlu dipahami oleh Presiden Joko Widodo sesungguhnya adalah koalisi dan konsolidasi politik yang dibentuknya pasca reshuffle kabinet kedua amatlah rapuh. Secara objektif sesuai fakta, Megawati Soekarnoputri dan PDIP yang telah mengantarkan Jokowi menjadi Presiden RI sesungguhnya sudah ‘patah arang’ dan sangat tidak nyaman dalam mencalonkan Ahok dalam Pilgub DKI ini. Sikap antipati kader dan mesin politik PDIP pada Ahok sangatlah nyata pada seluruh tingkatan, mulai kader tingkat elite hingga kader tingkat akar rumput (grass root).
Dilema ini semakin diperburuk dengan memuncaknya rasa skeptis dan pesimis pasca pengumuman terus menurunnya elektabilitas Ahok dalam berbagai survei. Masih ditambah lagi dengan konflik laten antara PDIP dengan Golkar, Nasdem dan Hanura, 3 partai politik terdahulu yang sudah jauh lebih dulu bersedia menjadi kendaraan politik untuk Ahok. Hampir mustahil ‘mesin politik’ PDIP bisa bekerja maksimal, seperti saat memenangkan Jokowi-JK dalam Pilpres 2014 lalu. Bahkan masalah internal dan perpecahan, karena fragmentasi dan divergensi antara yang mendukung dan tidak mendukung Ahok dalam tubuh hampir semua partai politik pendukung, juga faktual dan nyata terjadi. Yang sudah jelas dan dimuat di berbagai media, terjadi di tubuh PDIP, Golkar dan Hanura. Pasangan Ahok-Djarot akan terus berkutat menghadapi prahara dan masalah, baik itu prahara dan masalah dari internal koalisi partai politik pendukung, terutama serangan dan tantangan dari arus bawah masyarakat Jakarta. Apalagi kalangan umat Islam konservatif dan hampir semua aktifis pergerakan di Jakarta.
Jembatan Menuju Pilpres 2019
Secara objektif, selama ini Ahok lebih merupakan ‘beban’ bukan menjadi ‘aset’ bagi Presiden Jokowi. Pada saat merasa terdesak menghadapi masalah tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang, Ahok secara verbal dan implisit selalu mengkaitkan dan menyeret nama Presiden Jokowi. Secara terbuka, Ahok dengan vulgar juga selalu menyatakan bahwa dirinya dipersiapkan untuk menjadi Wakil Presiden dan kemudian akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Hal yang sangat absurd dan hampir mustahil, karena mayoritas mutlak hampir 80% rakyat Indonesia beragama Islam. Masih diperkeruh lagi dengan pernyataan keliru sekaligus blunder yang dilakukan Ahok, saat meminta supaya masyarakat Jakarta tidak memilih dirinya karena perintah Surat Al-Maidah ayat 51 dalam Al-Qur’an. Ahok malah menjerumuskan dirinya dalam masalah laten SARA dengan mempertentangkan dan mempersoalkan masalah akidah dan iman umat Islam. Tentu menjadi murtad bagi siapapun yang memeluk agama Islam, jika tidak taat dan patuh kepada Al-Qur’an, walau hanya pada satu ayat sekalipun.
Saya jadi teringat masa lalu sebelum persiapan Pilpres 2014. Saya diminta Jenderal (Purn.) Luhut Panjaitan untuk membantu dirinya supaya bisa menjadi pasangan cawapres bagi capres Joko Widodo. Pertemuan dan diskusi sebagai kakak beradik ini diikuti oleh para jenderal senior yang ikut dalam tim Bravo 5, salah satu sayap tim kampanye Jokowi-JK dulu. Karena peka dan sensitif, secara komprehensif dan sangat berhati-hati, saya uraikan pada Luhut B. Panjaitan dan tim Bravo 5 bahwa Joko Widodo, Megawati Soekarnoputri dan PDIP sangat lemah basis Islamnya. Akan menjadi ‘blunder dan harakiri’ politik, jika tiba-tiba Joko Widodo dipasangkan dengan Luhut B. Panjaitan yang beragama Nasrani, sebagai capres dan cawapres dalam Pilpres 2014 lalu. Dengan lugas dan tegas, Saya menyatakan kepada para jenderal senior tersebut, jika mau yakin, tenang dan aman memenangkan Pilpres, maka hanya ada satu pilihan, Joko Widodo harus dipasangkan dengan Jusuf Kalla yang kuat basis Islamnya. Rekomendasi yang sama juga saya sampaikan dalam diskusi yang panjang hampir 6 jam di kantor senior saya Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, tidak lama setelah pertemuan dengan Jenderal (Purn) Luhut B. Panjaitan. Rekomendasi ini juga yang sejak dini saya sampaikan berkali-kali dalam bentuk tulisan yang holistik dan komprehensif, kepada Megawati Soekarnoputri dan PDIP melalui Budi Gunawan, mantan ajudan beliau saat jadi Wapres dan Presiden RI.
Pilgub DKI ini bisa menjadi musibah yang membawa manfaat atau blessing indisguise bagi Presiden Jokowi. Pasca pencalonan Anies Baswedan berpasangan dengan Sandiaga S. Uno oleh koalisi Partai Gerindra dan PKS, serta Agus Harimurti Yudhoyono berpasangan dengan Sylviana Murni oleh koalisi Partai Demokrat, PPP, PKB dan PAN, maka berdasarkan analisis yang rasional dan faktual, pamor dan cahaya pasangan Ahok-Djarot semakin meredup. Pengalaman saya saat membantu memenangkan Jokowi-Ahok mengalahkan petahana Fauzi Bowo dalam Pilgub DKI lalu masih segar dalam ingatan, bagaimana mobilisasi dana raksasa para konglomerat serta dukungan Presiden saat itu dan Partai Demokrat sebagai partai penguasa pada masa itu, tetap tidak mampu membantu memenangkan Foke. Bisa dibayangkan, Fauzi Bowo sebagai Gubernur DKI Jakarta saat itu, relatif tidak memiliki banyak musuh serta tidak sampai dimusuhi oleh rakyat saat blusukan, masih bisa dikalahkan oleh Jokowi sebagai penantangnya. Apalagi Ahok yang sekarang menjadi ‘musuh bersama’ dan dihadang dimana-mana, hingga harus dikawal super ketat oleh TNI dan Polri. Secara psikologis, semuanya ini akan memperlebar jurang pemisah dan membuat Ahok semakin jauh dari rakyat kelas bawah yang menjadi pemilihnya. Logika sederhana kita sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi ke depan, serta bagaimana hasil akhir Pilgub DKI nanti.
Jika Ahok-Djarot kalah dalam Pilgub DKI, Presiden Jokowi harus ikhlas dan legowo melepaskan Ahok sebagai ‘beban’ bagi dirinya. Supaya bisa tenang dan fokus menatap Pilpres 2019 yang akan datang. Sebagai salah satu pendukung utama Presiden Jokowi jauh sebelum Pilpres 2014 lalu, saya mengingatkan dan mengharapkan Presiden Jokowi segera melakukan kalkulasi politik yang realistis dan rasional. Presiden Jokowi perlu selalu mengingat rekomendasi yang sudah pernah saya sampaikan kepada Jenderal (Purn) Luhut B. Panjaitan serta Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu, jauh sebelum Pilpres 2014 dulu. Terkait realitas bahwa Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri dan PDIP sebagai the ruling party, sangatlah lemah basis Islamnya. Presiden Jokowi, Megawati Soekarnoputri dan PDIP, harus ingat selalu merawat dan menjaga silaturahim dan hubungan baiknya dengan umat Islam di Indonesia. Cukuplah sudah Presiden Jokowi mengantarkan Ahok sampai pada pintu gerbang pencalonannya dalam Pilgub DKI 2017 ini. Untuk selanjutnya, Ahok harus menjalani takdir dan garis hidupnya sendiri. Tentunya bukan untuk menjadi Wakil Presiden, apalagi menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena Indonesia akan tetap selalu menjadi Indonesia, Amerika akan tetap selalu menjadi Amerika. Tidak ada sama sekali korelasi dan relevansi antara Ahok dengan Barack Obama. Walaupun berasal dari kalangan minoritas keturunan campuran kulit putih dan kulit hitam hitam di Amerika, sampai dunia kiamat tidak akan mungkin dan tidak akan pernah Barack Obama menjadi Presiden Amerika, jika Barack Obama beragama Islam. Juga mustahil Barack Obama bisa terpilih jadi Presiden Amerika, jika berpasangan dengan cawapres yang beragama Islam.
Jadi, jangan heran apalagi bertanya-tanya, hal yang sama wajar dan pasti terjadi juga di Indonesia.
JOHAN O SILALAHI
Pendiri Perhimpunan Negarawan Indonesia (PNI)
