JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal masih menghantui industri tekstil nasional. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong penguatan sinergi antarkementerian guna menekan risiko PHK sekaligus menjaga perlindungan tenaga kerja.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menilai koordinasi Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Keuangan merupakan langkah penting dalam merespons tekanan yang dihadapi industri tekstil. Sektor ini selama bertahun-tahun menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.
Namun, tingginya jumlah pekerja yang terdampak PHK dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa kebijakan yang ada belum sepenuhnya mampu meredam tekanan industri. Karena itu, diperlukan langkah yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada pencegahan.
“Industri tekstil memiliki peran besar dalam penyerapan tenaga kerja. Upaya pencegahan PHK harus menjadi prioritas bersama agar perlindungan pekerja tetap terjaga,” ujar Netty, Rabu (24/12/2025).
Menurut Netty, berbagai insentif yang telah disiapkan pemerintah, seperti keringanan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dan kebijakan pengupahan, perlu disertai dengan pengawasan yang konsisten serta dukungan konkret terhadap keberlanjutan usaha industri.
Ia menekankan, penanganan pasca-PHK bukanlah solusi ideal. Pekerja yang telah kehilangan pekerjaan berpotensi tidak lagi memperoleh perlindungan secara optimal, termasuk melalui skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), jika jumlah PHK terjadi secara masif.
“Skema perlindungan seperti JKP sudah disiapkan negara. Namun, skema tersebut akan kurang efektif jika PHK terjadi dalam skala besar. Karena itu, kebijakan pencegahan jauh lebih penting,” katanya.
Netty juga mendorong keterlibatan kementerian teknis lainnya untuk merumuskan solusi jangka pendek dan jangka menengah yang mampu menjaga keberlangsungan industri tanpa mengorbankan hak-hak pekerja.
“Perlindungan tenaga kerja dan keberlanjutan industri harus berjalan beriringan. Dengan sinergi yang kuat, gelombang PHK diharapkan dapat ditekan,” ujarnya. (*)
Kontributor: Ali Hasibuan
Editor: Abdel Rafi
