Dengan dilantiknya Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029, harapan besar kini menyelimuti kaum cendekiawan. Para intelektual dan akademisi menantikan terobosan kebijakan yang dapat membawa Indonesia menuju kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Harapan ini tidak hanya berakar pada janji-janji politik dan visi besar yang disampaikan, tetapi juga didasari oleh urgensi tantangan yang dihadapi bangsa. Sebagai kaum yang berperan penting dalam menghasilkan pengetahuan, solusi, dan inovasi, cendekiawan memiliki sejumlah aspirasi yang diharapkan dapat diakomodasi dalam agenda pembangunan lima tahun mendatang.
Reformasi Pendidikan dan Inovasi Teknologi
Harapan pertama adalah hadirnya kebijakan pendidikan yang menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama. Saat ini, pendidikan di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, seperti kesenjangan akses dan kualitas antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta ketimpangan kesempatan pendidikan tinggi. Kaum cendekiawan berharap agar pemerintahan Presiden Prabowo memperkuat reformasi pendidikan, dengan fokus pada peningkatan mutu, inovasi, dan keterkaitan antara pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pemerintah diharapkan memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas, terutama bagi daerah tertinggal dan kelompok rentan. Selain itu, memperkuat ekosistem riset dan inovasi sangat penting untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0. Dengan mendorong kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah, diharapkan muncul solusi teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Ketimpangan Ekonomi dan Pemberdayaan Daerah
Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah serius di Indonesia, dengan disparitas yang nyata antara wilayah barat dan timur, serta antara kelompok ekonomi atas dan bawah. Pemerintah diharapkan dapat menjalankan kebijakan yang lebih berkeadilan, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata. Pemberdayaan daerah, khususnya melalui desentralisasi fiskal dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa semua daerah dapat merasakan manfaat pembangunan.
Kaum cendekiawan mengharapkan adanya program-program yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat, seperti pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penguatan koperasi, dan pengembangan ekonomi kreatif. Upaya untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi yang pro-rakyat ini diharapkan dapat mengurangi ketimpangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
Tantangan Lingkungan dan Perubahan Iklim
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang melimpah menghadapi tantangan besar terkait lingkungan dan perubahan iklim. Deforestasi, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas lingkungan menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, harapan besar cendekiawan adalah agar pemerintah dapat memperkuat komitmennya dalam menangani isu-isu lingkungan dengan kebijakan yang tegas dan berorientasi pada keberlanjutan.
Pemerintahan Presiden Prabowo diharapkan dapat memperkuat regulasi terkait pengelolaan sumber daya alam dan mengimplementasikan kebijakan yang mendorong penggunaan energi terbarukan. Dengan mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam seluruh aspek pembangunan, termasuk ekonomi dan sosial, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif perubahan iklim dan menjaga keberlanjutan alam bagi generasi mendatang.
Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Hukum
Tata kelola pemerintahan yang baik dan penegakan hukum yang adil merupakan fondasi bagi terciptanya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kaum cendekiawan berharap agar agenda reformasi birokrasi dapat dijalankan secara konsisten untuk menciptakan aparatur negara yang lebih profesional, efektif, dan bebas dari korupsi.
Selain itu, penting untuk memperkuat sistem peradilan agar lebih independen, akuntabel, dan transparan. Penegakan hukum yang tegas, terutama terhadap kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, akan menjadi indikator penting bagi keberhasilan reformasi pemerintahan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan kaum cendekiawan dapat menjadi penggerak utama dalam menciptakan sistem tata kelola yang berintegritas.
Keterlibatan Peran Cendekiawan Dalam Pembuatan Kebijakan
Kaum cendekiawan berharap pemerintahan Presiden Prabowo dapat lebih membuka ruang dialog dan melibatkan para akademisi serta pakar dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah dan kalangan akademisi akan menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) dan lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan politik.
Melibatkan cendekiawan dalam perumusan kebijakan, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan teknologi, dapat meningkatkan kualitas dan akurasi kebijakan yang diambil. Pemerintah diharapkan untuk tidak hanya mendengar aspirasi, tetapi juga mengadopsi rekomendasi ilmiah dalam merumuskan langkah-langkah strategis pembangunan nasional.
Harapan besar kaum cendekiawan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan hanya soal retorika dan janji politik, tetapi lebih kepada aksi nyata dan kebijakan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam lima tahun ke depan, para intelektual dan akademisi menantikan perubahan signifikan yang dapat membawa Indonesia menuju bangsa yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Semoga cita-cita besar ini dapat terwujud melalui langkah-langkah strategis yang berlandaskan semangat kebersamaan dan kerja keras seluruh elemen bangsa.
Dengan kesungguhan dan komitmen bersama, harapan besar ini bukanlah mimpi yang utopis, melainkan sebuah tujuan yang dapat dicapai dengan kerja nyata. Pemerintah dan kaum cendekiawan harus terus bersinergi untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.
ULUL ALBAB
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Orwil Jawa Timur
