
JAKARTA, CAKRAWARTA.com – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp17.405 per dolar AS memicu kekhawatiran sejumlah kalangan. Ketua Umum Partai Daulat Kerajaan Nusantara (PDKN) Rahman Sabon Nama mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, seiring meningkatnya tekanan terhadap perekonomian nasional.
Rahman menyampaikan, berdasarkan data pasar spot pada penutupan perdagangan Senin (4/5/2026), nilai tukar rupiah berada di level Rp17.405 per dolar AS. Angka ini melewati asumsi nilai tukar dalam APBN 2026 yang dipatok Rp16.500 per dolar AS.
“Pemerintah perlu ekstra hati-hati. Pelemahan rupiah ini berpotensi mendorong inflasi, terutama dari sektor impor,” ujar Rahman dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).
Menurut dia, kondisi tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Gubernur BI Perry Warjiyo pada April lalu yang menyebut nilai tukar rupiah berada dalam kondisi stabil. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, tekanan terhadap rupiah justru meningkat.
Rahman menilai pelemahan mata uang domestik akan berdampak langsung pada kenaikan harga barang, khususnya komoditas impor seperti kedelai, gandum, gula, serta pakan ternak. Kenaikan harga tersebut berpotensi memicu inflasi yang lebih luas.
Ia juga menyoroti ketidakseimbangan antara sektor moneter dan sektor riil. “Peningkatan jumlah uang beredar tidak diimbangi dengan peningkatan produksi barang dan jasa, sehingga mendorong kenaikan harga,” ujarnya.
Berdasarkan pemantauan Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Hortikultura Indonesia (APT2PHI), lanjut Rahman, keluhan masyarakat terkait kenaikan harga kebutuhan pokok semakin meningkat di berbagai daerah.
Selain itu, ia memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, antara lain total utang nasional yang mencapai Rp9.638 triliun, defisit APBN per Maret 2026 sebesar Rp240 triliun, serta tekanan dari kenaikan harga minyak dunia yang berada di atas asumsi APBN.
Dalam konteks tersebut, Rahman mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi. Ia mengusulkan penguatan kebijakan stabilisasi harga pangan, deregulasi sektor perdagangan dan industri, serta peningkatan dukungan terhadap ekspor nonmigas.
“Stabilisasi harga pangan, terutama beras, menjadi kunci agar tekanan ekonomi tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas,” kata dia.
Rahman juga mengingatkan, tanpa langkah antisipatif yang terukur, tekanan ekonomi saat ini berpotensi berkembang menjadi krisis yang lebih dalam. Namun demikian, ia menekankan pentingnya kebijakan yang terkoordinasi antara sektor moneter dan riil guna menjaga daya tahan ekonomi nasional.(*)
Editor: Abdel Rafi








