NABIRE, CAKRAWARTA.com – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, 27-31 Agustus 2026, berpotensi menghadirkan kembali sejarah kepemimpinan NU dari luar Jawa. Wacana itu mengemuka setelah munculnya nama Prof. Dr. KH Nasaruddin Umar, MA sebagai salah satu figur yang dinilai merepresentasikan kawasan luar Jawa.
Pandangan tersebut disampaikan KH Aminuddin, A’wan PWNU Papua Tengah. Menurut dia, peluang tersebut menarik karena sudah 42 tahun NU tidak dipimpin Ketua Umum PBNU yang berasal dari luar Jawa.
“Sejak KH Idham Chalid lengser pada Muktamar ke-27 di Situbondo tahun 1984, nahkoda PBNU selalu berasal dari Jawa hingga sekarang,” kata Aminuddin, Kamis (13/8/2026).
Ia menilai kondisi NU saat ini telah jauh berubah dibandingkan era 1950-an. Organisasi yang didirikan para ulama pesantren tersebut kini memiliki struktur kepengurusan di 38 provinsi, termasuk wilayah Indonesia timur dan Papua, serta komunitas NU di berbagai negara.
Karena itu, menurut Aminuddin, representasi kepemimpinan NU semestinya juga mencerminkan keragaman geografis Indonesia.
“NU hari ini bukan lagi NU tahun 1950-an. NU sudah ada di 38 provinsi, dari pelosok desa di Papua sampai perantauan di Timur Tengah. Logikanya, kepemimpinan PBNU juga harus mencerminkan Indonesia,” ujarnya.
Dalam konteks bursa kepemimpinan PBNU, Aminuddin menyebut nama KH Nasaruddin Umar sebagai salah satu figur yang berpotensi membawa representasi luar Jawa.
Nasaruddin dinilai memiliki rekam jejak yang relatif lengkap, mulai dari latar belakang pesantren, akademisi hingga pengalaman sebagai Menteri Agama. Basis sosial-keagamaannya di Sulawesi Selatan juga dinilai dapat menjadi jembatan bagi konsolidasi NU di kawasan timur Indonesia.
Namun, Aminuddin menilai peluang tersebut sangat bergantung pada konfigurasi dukungan PWNU dan PCNU di luar Jawa.
“Kuncinya ada di PWNU dan PCNU luar Jawa. Jika 22 PWNU di luar Jawa kompak, peta dukungan akan berubah total,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan wacana tersebut tidak semestinya dibaca sebagai pertarungan antara Jawa dan luar Jawa.
Menurut Aminuddin, persoalan utamanya justru bagaimana NU membangun kepemimpinan yang mencerminkan semangat kebangsaan dan mampu merangkul seluruh wilayah Indonesia.
“Ini bukan soal Jawa versus luar Jawa. Ini soal semangat kebangsaan NU,” ujarnya.
Ia mengutip pesan yang kerap disampaikan para sesepuh NU bahwa seluruh kader merupakan satu keluarga besar pesantren.
“Kita ini santri semua, santrinya Mbah Hasyim, Mbah Wahab, Mbah Bisri,” kata Aminuddin.
Duet Rais ‘Aam Jawa-Ketua Umum Luar Jawa?
Aminuddin juga melihat kemungkinan konfigurasi kepemimpinan yang menempatkan Rais ‘Aam dari Jawa dan Ketua Umum PBNU dari luar Jawa sebagai salah satu simbol persatuan organisasi.
Menurut dia, konfigurasi semacam itu justru dapat menunjukkan bahwa NU tidak terjebak pada sekat geografis, melainkan mampu mempertemukan kekuatan Jawa dan luar Jawa dalam satu agenda pengkhidmatan.
“Jika skenario Rais ‘Aam dari Jawa dan Ketua Umum dari luar Jawa terwujud, maka itu adalah simbol persatuan NU yang paling indah. Jawa dan luar Jawa bersinergi mengkhidmah umat,” katanya.
Bagi Aminuddin, Muktamar ke-35 bukan hanya momentum memilih kepemimpinan baru, tetapi juga kesempatan bagi NU untuk membaca kembali perubahan sosial dan geografis organisasinya.
Pertanyaan yang kini mengemuka, menurut dia, adalah apakah para muktamirin berani membuka ruang bagi sejarah baru tersebut.
“Apakah para muktamirin siap menulis sejarah baru?” ujarnya.(*)
Kontributor: Tommy
Editor: Abdel Rafi
