Jakarta, – Para pejabat dan elit di negeri ini sepertinya tak sepi dari sorotan. Bukan karena kerja dan kinerjanya melainkan sensasi dan kontroversi yang dibuatnya dimana kerapkali tidak memiliki relevansi dengan pekerjaannya sebagai wakil rakyat.
Terbaru, adalah para anggota DPRD Jakarta yang kembali mendapatkan sorotan. Direktur Eksekutif lembaga Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa pada akhir tahun 2023 antara rentang waktu dari September hingga November, para anggota DPRD Jakarta seolah ketiban rezeki nomplok.
“Mereka sepertinya mendapat jatah baju baru atau pakaian dinas dan atribut dari sekretariat DPRD Jakarta. Tidak main-main, sekretariat DPRD memborong pakaian dinas dan atribut anggota DPRD Jakarta sebesar Rp1,8 Miliar,” ujar Uchok pada media ini, Jumat (17/5/2024).
Menurut Uchok, realisasi anggaran untuk baju dinas baru itu untuk sekelas anggota DPRD Jakarta tentu akan dianggap dianggap kecil. “Namun buat rakyat kecil, membeli baju baru buat anggota dewan yang diambil dari duit pajak dengan anggaran miliaran rupiah sudah sangat gede dan mahal sekali,” imbuhnya dengan nada miris.
Jika disimpulkan, lanjut Uchok, anggaran sebesar Rp1,8 Miliar, lalu dibagi-bagi kepada 106 anggota DPRD Jakarta, maka setiap anggota dewan akan mendapat harga baju baru atau pakaian dinas dan atribut sebesar Rp 17 juta lebih untuk satu orang.
“Harga baju baru ini sudah terlalu, alias tidak masuk akal bagi orang-orang yang waras,” herannya.
“Jatah baju baru anggota DPRD ini sungguh sangat lucu. Masa sih, seorang anggota dewan sudah punya gaji gede dan fasilitas pendukung lainnya, tidak punya duit untuk beli pakaian dinas beserta artibutnya. Atau mentang-mentang mereka punya otoritas dalam mengelola anggaran daerah, bisa seenak saja membuat program dan anggaran buat diri sendiri untuk membeli baju baru dari APBD sesuai dengan selera mereka?” sindir Uchok.
Menurut Uchok, kelakuan anggota DPRD Jakarta yang seperti itu seolah mereka tidak punya rasa malu.
“Pengen fasilitas apapun tanpa malu-malu tinggal ambil dari uang negara. Padahal yang namanya duit negara bukan punya anggota dewan. Tetapi duit negara itu, ya punya rakyat,” tegasnya.
Karena itulah, lanjut Uchok, pihak CBA meminta kepada KPK menggandeng auditor negara untuk menelisik realisasi anggaran sebesar Rp1,8 miliar untuk pakaian dinas dan atribut baru anggota DPRD Jakarta ini.
“Pentingnya kehadiran auditor negara untuk segera melakukan audit investigasi atas baju baru anggota dewan ini. Dengan audit investigasi agar bisa membongkar kualitas, jumlah dan harga perstel baju baru tersebut untuk menjaga uang negara tidak bocor, bocor, bocor,” tandasnya mengakhiri keterangan.
(bm/bti)
