MERAUKE, CAKRAWARTA.com – Di tengah ancaman krisis pangan global, cuaca ekstrem, dan ketegangan geopolitik dunia yang kian memanas, Indonesia tidak bisa lagi hanya berdiri sebagai penonton. Negeri ini harus berdiri di garis depan, memimpin perlawanan terhadap kelaparan dan ketergantungan impor. Ketahanan pangan adalah pertahanan negara. Dan dalam situasi darurat, tidak ada ruang untuk setengah hati.
Dengan semangat itu, Kementerian Pertanian RI meluncurkan Satgas Bantuan Kendali Operasi Ketahanan Pangan (Satgas BKO Han Pangan), sebuah langkah strategis yang bukan sekadar program pertanian, tetapi gerakan nasional lintas sektor yang menyatukan kekuatan sipil dan militer.
Dan inilah yang membuat langkah ini berbeda dimana Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, dipercaya memimpin Satgas. Penunjukan ini bukan tanpa alasan, ia adalah simbol ketegasan negara dalam menghadapi persoalan mendasar yakni bagaimana memberi makan 270 juta rakyatnya dengan harga yang adil dan bermartabat.
“Kita tidak sedang bicara tentang proyek biasa. Ini adalah pertarungan peradaban. Kita harus segera swasembada pangan, dan dari sini, Indonesia akan melompat menjadi pemimpin diplomasi pangan dunia,” tegas Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani, Senin (23/6/2025).
Indonesia punya semua modal mulai lahan subur, curah hujan berlimpah, tenaga kerja produktif, dan semangat gotong royong yang tak tertandingi. Yang dibutuhkan kini adalah orkestrasi besar: pemerintah, TNI, petani, pengusaha, kampus, hingga masyarakat akar rumput harus bergerak dalam satu irama.
“Di balik setiap bulir padi yang tumbuh, tersimpan harapan dan harga diri bangsa. Kita tidak boleh membiarkan petani panen tapi tetap miskin, rakyat lapar padahal pangan melimpah. Itulah ironi yang harus kita akhiri,” ujar Mayjen Rizal.
Keterlibatan TNI dalam Satgas bukan untuk menggantikan petani, tapi untuk memperkuat kelembagaan, membuka dan mengoptimalkan lahan-lahan potensial, serta mengamankan distribusi pangan hingga ke pelosok negeri. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara, tidak hanya di masa konflik, tetapi juga dalam urusan hidup paling mendasar, makan.
Keberhasilan panen awal di sejumlah wilayah, termasuk di Merauke, membuktikan bahwa program ini bukan sekadar slogan. Ini adalah kerja nyata. Namun, Mayjen Rizal mengingatkan: ketahanan pangan bukan semata produksi.
“Ini soal keterjangkauan, kesinambungan, dan keadilan. Tidak cukup panen melimpah kalau harga tak terjangkau. Tidak cukup produksi tinggi jika petani tetap sengsara. Kita butuh sistem pertanian baru, yang modern, berbasis data, dan berpihak pada rakyat.”
Pemerintah, kata dia, harus membangun ekosistem pertanian cerdas yaitu melibatkan perguruan tinggi, pusat riset, dan industri teknologi agar proses dari hulu ke hilir berjalan efisien dan berkelanjutan. “Kita tidak butuh tambalan kecil. Kita butuh lompatan besar.”
Dunia kini sedang mencari pusat-pusat produksi pangan baru, yang kompeten, modern, dan ramah lingkungan. Indonesia, dengan semua potensinya, punya peluang emas menjadi arsenal pangan dunia. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, tetapi juga sebagai kekuatan diplomasi kemanusiaan di tengah konflik global.
Dan semua itu dimulai dari langkah-langkah berani hari ini: membentuk satgas, memberdayakan rakyat, dan mengembalikan pertanian sebagai poros ketahanan dan kedaulatan nasional.
“Ini bukan sekadar panen raya. Ini adalah kebangkitan bangsa,” pungkas Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.(*)
Editor: Tommy dan Abdel Rafi
