MADUUN, CAKRAWARTA.com – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menegaskan bahwa TNI Angkatan Darat berdiri tegak dan bulat mendukung penuh pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Bagi Maruli, revisi undang-undang ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat profesionalisme dan daya tahan institusi pertahanan di tengah dinamika ancaman global yang kian kompleks.
“TNI AD mendukung penuh implementasi UU ini. Tak ada ruang untuk keraguan. Ini adalah perintah undang-undang, dan setiap prajurit wajib menjadikannya pedoman bertindak dengan disiplin dan tanggung jawab,” tegasnya dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kasrem 081/DSJ, Letkol Inf Meina Helmi, saat upacara bendera di Makorem 081/DSJ, Jl. Pahlawan No. 50, Kota Madiun, Senin (19/5/2025).
Sebagai bentuk konkret dari komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas, Maruli memerintahkan seluruh satuan jajaran TNI AD untuk menghentikan kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung terhadap tujuan strategis.
“Kita bukan pasukan seremoni. Tugas utama kita adalah kesiapsiagaan dan pertahanan. Setiap langkah harus bernilai strategis,” katanya.
Fokus utama TNI AD kini diarahkan pada peningkatan kualitas latihan, kesiapan operasional, dan optimalisasi sarana serta prasarana latihan. Maruli menyatakan bahwa penguatan profesionalisme hanya dapat dicapai melalui latihan yang intensif, realistis, dan berkelanjutan.
“Ancaman tidak menunggu kita siap. Oleh karena itu, kita harus selalu lebih siap dari segala potensi gangguan,” ujarnya.
Maruli juga menggarisbawahi pentingnya pemenuhan kebutuhan Satgas Operasi sebagai prioritas utama. Dukungan logistik, personel, dan elemen pendukung lainnya harus tersedia secara tepat waktu dan proporsional.
“Keterlambatan dalam mendukung operasi adalah bentuk kegagalan. Kita tidak boleh abai. Tugas adalah kehormatan yang harus dijalankan dengan totalitas,” tegasnya.
Dalam hal kesejahteraan prajurit, TNI AD berkomitmen menjalankan pendekatan swakelola dan swadaya secara akuntabel dan efisien. Maruli memastikan bahwa program-program strategis internal akan terus diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup prajurit dan ASN di lingkungan TNI AD.
Termasuk di antaranya adalah program perumahan TWP (Tabungan Wajib Perumahan), yang akan terus dikawal agar memberikan manfaat nyata bagi prajurit dan keluarganya.
“Setiap prajurit berhak atas hunian yang layak dan terjangkau. TNI AD akan pastikan program ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran,” tandasnya.
Dengan sikap yang konsisten, prinsip yang kuat, dan orientasi pada efektivitas, TNI AD menegaskan diri sebagai institusi yang siap menghadapi perubahan, menjunjung undang-undang, dan menjaga kehormatan bangsa tanpa kompromi.
(Arwang/Rafel)
