JAKARTA – Perkembangan kasus dugaan vaksin palsu yang sempat membuat gaduh suasana sejak diumumkan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) beberapa waktu yang lalu seakan senyap ditelan angin. Pasalnya, sudah sebulan kasus ini masih belum jelas rimbanya. Bahkan, hingga saat ini belum ada pejabat pemerintah yang meminta maaf kepada para orang tua korban, belum lagi sampai saat ini pun Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum juga memberikan keterangan yang membuat tenang para orang tua korban vaksin yang diduga palsu terhadap dampak apa yang akan diderita anak-anak mereka yang telah di imunisasi dengan vaksin yang diduga palsu tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Nasional Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia), Ervan Purwanto yang akrab dipanggil Ervan, dalam siaran persnya yang disampaikan di Jakarta, Minggu (28/8/2016) malam. Ervan beranggapan bahwa pejabat berwenang saling lempar tanggung jawab bahkan terkesan membuang badan terhadap kasus vaksin palsu.
“Ini bisa kita lihat Kemenkes belum terlihat bertindak menenangkan dan membuka diri kepada masyarakat. Setidaknya, sampai sekarang belum adanya informasi apa pun mengenai vaksin palsu yang menjelaskan secara detail terhadap dampak dari penggunaan vaksin palsu tersebut,” ujar Ervan.
Masih menurut Ervan, Kemenkes sama sekali tidak memiliki sistem penanggulangan krisis yang baik. Kemenkes sama sekali terkesan tidak dapat mendetrksi secara dini soal peredaran obat-obatan termasuk di dalamnya peredaran vaksin. Terbukti peredaran vaksin yang dianggap palsu itu ternyata sudah berlangsung lama, dan baru terungkap tahun ini. Bagi Ervan ini memunculkan banyak spekulasi terhadap diungkapnya kasus vaksin yang diangap palsu.
“Publik jelas bertanya-tanya terhadap tanggung jawab Kemekes dalam menuntaskan kasus vaksin yang diduga palsu ini. Dengan tidak adanya tindakan kongkrit yang dilakukan Kemenkes secara cepat semakin banyak muncul pertanyaan ada apa dibalik kasus dugaan vaksin palsu yang diumumkan oleh Menkes,” ungkap Ervan.
Ervan meminta Kemenkes jujur dan transparan dalam memberikan informasi kepada publik terhadap kelanjutan kasus vaksin yang diduga palsu tersebut. Para pengambil keputusan dalam organisasi pemerintah mestinya membiasakan diri dalam pengelolaan krisis yang harus dilakukan dengan jujur dan transparan. Serta menerapkan langkah-langkah yang sistematis dan terukur dalam melakukan manajemen pengelolaan krisis sehinga hal-hal yang terkait dengan peredaran obat-obatan dapat terdeteksi secara cepat dan dapat dilakukan pencegahan secara dini.
Menurut Ervan, Kemenkes mestinya tidak harus menunggu adanya korban, baru melakukan tindakan pencegahan. Jika Pemerintah memiliki sistem penanggulangan krisis yang baik tentunya publik tidak akan resah. Ujung-ujungnya publik akan bertindak berdasarkan caranya sendiri. Contohnya ya kita bisa lihat kasus penggerudukan Rumah Sakit (RS) hingga terjadinya tindak pemukulan terhadap dokter di RS yang diumumkan Menkes telah menggunakan vaksin yang diduga palsu,” paparnya.
Ervan menilai Kemenkes masih menggunakan manajemen konflik dalam melakukan penyelesaian terhadap kasus vaksin yang diduga palsu ini. Alih-alih mencari kambing hitam, langkah yang telah dilakukan Kementerian selama ini masih sebatas menunjuk hidung tersangka, yang bila tidak hati-hati justru akan jadi bumerang. Karena bisa saja RS yang diumumkan menggunakan vaksin yang diduga palsu tersebut dapat menuntut Menkes secara hukum, termasuk juga orang yang dituduh memproduksi vaksin yang dianggap palsu tersebut.
Bagi Ervan saat ini lebih baik Kemenkes segera melakukan langkah-langkah kongkrit dalam hal penanggulangan dampak dari penggunaan vaksin yang dianggap palsu, yang dianggap olehnya masih sebatas retorika.
“Mana itu posko penanggulangan krisis yang katanya akan didirikan di RS, belum lagi soal sentralisasi pelaksanaan imunisasi yang hanya boleh dilakukan di Puskesmas dan Posyandu sampai saat ini juga belum ada itikad baik untuk dibuatkan peraturannya. Kami juga komitmen Menkes untuk menjamin ketersediaan vaksin di Posyandu dan Puskesmas,” tuntutnya.
Ervan justru sangat menyayangkan saat ini publik malah dialihkan dengan kegiatan razia Badan POM terhadap produk makanan dan minuman.
“Apa ini bentuk pelarian dari masalah yang tengah dilakukan Kemenkes?” tanya Ervan retoris mengakhiri siaran persnya.
(an/bti)
