JAKARTA – Kewibawaan institusi TNI dan Polri ditentukan oleh pimpinannya. Setelah rakyat tidak mendapatkan figur yang mengesankan dari kepemimpinan seorang Presiden, harapan rakyat, Panglima TNI dan Kapolri dapat menyempurnakan figur seorang pemimpin bangsa yang menjadi panutan masyarakat. Demikian disampaikan oleh Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (Geprindo), Bastian P. Simanjuntak kepada redaksi cakrawarta.com di Jakarta, Senin (25/4/2016).
Bastian menambahkan, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat pribumi berharap ada sosok patriot sejati dari institusi-institusi resmi negara, yang tidak malu-malu membela nasib pribumi, atau setidaknya membesarkan hati pribumi yang terus diusir dari tanah kelahirannya oleh Pemerintah Daerah (Pemda) demi kepentingan korporasi.
“TNI dan Polri adalah benteng pertahanan terakhir bangsa dan negara. Siapa Bangsa ini? Tentunya bangsa Indonesia yaitu masyarakat pribumi. Apa yang dimaksud dengan negara? Tentunya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari Sabang sampai Merauke. Posisi TNI dan Polri tidaklah sepenuhnya menjadi abdi pemerintahan yang berkuasa, melainkan abdi bangsa dan negara,” ujar Bastian.
Menurut Bastian, dalam menjalankan tugasnya, TNI dan Polri memang harus patuh terhadap Pemerintah, namun bukan berarti patuh sepenuhnya, karena mereka ini disumpah untuk setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Konsekuensi logisnya, ketika ada pemerintahan terpilih dari hasil Pemilu atau Pilkada yang tidak wajar, dan terbukti kebijakan-kebijakannya melenceng dari Pancasila dan UUD 1945, maka TNI dan Polri harus lebih tunduk kepada Pancasila dan UUD 1945.
“Terlebih lagi, saat ini negara kita sudah salah Konstitusi. Kita menggunakan UUD 2002 padahal sumpah anggota TNI dan Polri mengacu kepada UUD 1945, akhirnya nafas Pancasila pun hilang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akibat konstitusi “banci” yaitu UUD 2002 itu,” tegas Bastian.
Ketika Pemerintah saat ini sudah tidak memiliki haluan yang jelas dan cenderung menjauh dari Pancasila dan UUD 1945, maka menurut Bastian seharusnya Panglima TNI dan Kapolri mengambil sikap tegas mengikuti suara hati nuraninya, mengembalikan Pancasila dan UUD 1945 ke dalam sendi-sendi berbangsa dan bernegara demi menyelamatkan Republik dari kehancuran, dan menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia yaitu masyarakat pribumi.
(bm/bti)